Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RechtIdee Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (JAKIs) TAMKIN Jurnal Pengabdian Masyarakat
Agung, Wahyu Dwi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Singapore And Sustainable Finance: Successful Models In Policy Implementation And Best Practices, Compare With Indonesia Fadhillah, Fadhillah; Agung, Wahyu Dwi
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol 12, No 2 (2024)
Publisher : SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35836/jakis.v12i2.748

Abstract

Singapore stands out among ASEAN countries for its notable accomplishments in sustainable finance. Singapore is the sole ASEAN country featured in the top 15 rankings of the thirteenth edition of the Global Green Finance Index. Therefore This study aims to find the determining factors for Singapore's success in the implementation of sustainable finance. This research uses qualitative methods and literature review approaches. Upon examining the reports and official websites from the Financial Services Authority (OJK) (Indonesia) and the Monetary Authority of Singapore (MAS) (Singapore), it is evident that Singapore has implemented similar initiatives as Indonesia in addressing its three key issues; lack of knowledge and involvement in the financial sector, standardization of green categorization, and support and collaboration for business opportunities. Both countries have implemented national campaigns, published green taxonomies, and fostered public-private partnership to address these issues. In this study, a new finding was revealed in terms of culture financial understanding. Singapore lacks particular rules pertaining to the promotion of financial literacy. However, Singapore boasts a far greater financial literacy rate compared to other ASEAN countries. The high level of financial literacy certainly has positive influences on the implementation of sustainable finance. Singapura menjadi negara ASEAN terbaik karena prestasinya dalam hal keuangan berkelanjutan. Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang masuk ke dalam peringkat 15 besar berdasarkan Global Green Finance Index edisi ketiga belas. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penentu kesuksesan Singapura dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan literatur rview. Berdasarkan laporan dan situs web resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Indonesia) dan Otoritas Moneter Singapura (MAS) (Singapura) terbukti bahwa Singapura telah menerapkan strategi serupa seperti Indonesia dalam mengatasi tiga masalah utamanya; kurangnya pengetahuan dan keterlibatan di sektor keuangan, standardisasi kategori hijau, serta dukungan dan kolaborasi untuk peluang bisnis. Kedua negara tersebut telah menerapkan kampanye nasional, menerbitkan taksonomi hijau, dan membina kemitraan publik-swasta untuk mengatasi masalah ini. Dalam penelitian ini, sebuah temuan baru terungkap dalam hal budaya terkait pemahaman keuangan. Singapura tidak memiliki aturan khusus yang berkaitan dengan promosi literasi keuangan. Namun, Singapura memiliki tingkat literasi keuangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tingginya tingkat literasi keuangan tentunya memberikan pengaruh positif terhadap penerapan keuangan berkelanjutan.
Penyuluhan Hukum Pertanahan Masyarakat Babakan Madang Sentul Bogor Agung, Wahyu Dwi; Priatna , Rusdiana; Mustafa, Muhammad Isa
Tamkin Jurnal Pemberdayaan Tazkia Vol. 3 No. 1 (2025): TAMKIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Tazkia Islamic University College

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30993/tamkin.v3i1.505

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat, khusususnya bagi mereka yang berpendidikan rendah atau yang memerlukan informasi tentang hukum dan pengaturan pertanahan melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). PKM direncanakan akan dilaksanakan di beberapa Desa di wilayah kecamatan Babakan Madang kabupaten Bogor, yang dianggap relevan dan paling membutuhkan atas kegiatan ini, setelah dilakukan observasi dan koordinasi dengan para pihak terkait. Kecamatan Babakan madang memiliki 9 Desa, terletak didaerah strategis dan pemandangan alam berupa bukit yang indah, tidak jauh dari Jakarta ini memiliki nilai ekonomis tinggi. Banyak pembangunan perumahan elit dengan Brand ‘Sentul’ dan usaha dibidang property mengakibatkan kebutuhan tanah semakin tinggi dan tidak jarang memunculkan permasalahan pertanahan. Masyarakat Babakan Madang dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait kepemilikan tanah, termasuk pemahaman yang sangat terbatas mengenai hak dan kewajiban hukum pertanahan. Kegiantan ini mengusulkan suatu metode penyuluhan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum pertanahan dan mempromosikan partisipasi aktif mereka dalam proses hukum tersebut. Metode yang dipergunakan dalam PKM ini adalah Participatory Action Research (PAR), yang menuntut Partisipasi masyarakat, apparat Desa, Kecamatan, kantor BPN dan pihak-pihak lain yang terkait. Team PKM secara proaktif menyusun langkah- langkah serta berkoordinasi dengan para pihak tersebut diatas. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman serta wawasan tentang pertanahan, permasalahan , hukum dana pengaturannya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam literatur mengenai pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemahaman hukum pertanahan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas akademis, dalam perencanaan dan pelaksanaan program serupa di wilayah-wilayah lain.
Analysis of Sharia Maqashid on PKWT in the Job Creation Law Article 18 No. 35 of 2021 Putri, Rahmawati Aulia; Agung, Wahyu Dwi
RechtIdee Vol 20, No 1 (2025): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i1.29628

Abstract

This study analyzes the Fixed-Time Work Agreement (PKWT) in the Job Creation Law Article 18 No. 35 of 2021 through the perspective of Maqashid Sharia, focusing on the principles of Hifdzul Mal (property protection) and Hifzun Nafs (life protection). Indonesia's labor regulations were significantly changed by the Job Creation Law, including the removal of restrictions on the field of work that can use the outsourcing system. This change provides flexibility for the business world, but also poses challenges in protecting workers' rights. From Hifdzul Mal's point of view, this policy can improve business efficiency and encourage investment. However, from Hifzun Nafs' perspective, job uncertainty due to PKWT's flexibility has the potential to reduce workers' welfare. This research uses a qualitative method with a sharia maqashid approach that examines laws and regulations related to PKWT and the outsourcing system in the Job Creation Law. The analysis was carried out by examining legal documents, Constitutional Court decisions, and Maqashid Syariah theory to assess the implications of regulations on the welfare of workers and the business world. This research emphasizes the importance of comprehensive follow-up regulations and effective supervision mechanisms so that labor reform in the Job Creation Law can run according to the principles of justice and welfare in Maqashid Sharia.
Co-Authors Fadhillah, Fadhillah Mustafa, Muhammad Isa Priatna , Rusdiana Putri, Rahmawati Aulia