Kristiyanto, Andreas Hari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI BIDANG EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN TONY ABBOTT Iskandar, Rahmat; Kristiyanto, Andreas Hari; Dwanti, Rahma Atridayana; Saniyyah, Saniyyah; Ar Rafii, Muhammad Nadhifa
Aliansi Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i3.59713

Abstract

Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara latar belakang kehidupan Tony Abbott dengan kebijakan luar negeri Australia di bidang ekonomi selama masa pemerintahannya (2013-2015) dengan pendekatan perspektif kepribadian pemimpin. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana latar belakang dan kepribadian Abbott mempengaruhi kebijakan ekonomi internasional Australia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data sekunder melalui studi literatur. Kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi pencabutan pajak karbon dan pendanaan Climate Council, pencetusan Direct Action Plan, serta ekspor uranium ke India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tony Abbott memiliki karakter konservatif dan pragmatis yang berorientasi pada pertumbuhan perekonomian nasional, dengan fokus pada efisiensi dan peningkatan pendapatan negara. Namun, dalam perumusan tersebut, Abbott cenderung mengesampingkan isu kontemporer seperti perubahan iklim dan non-proliferasi senjata nuklir. Meskipun kebijakan ini mendukung pertumbuhan ekonomi, mereka juga memicu kritik terkait isu lingkungan dan hubungan diplomatik. Berdasarkan analisis terhadap fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama memimpin Australia sebagai perdana menteri, Tony Abbott memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat aktif-negatif. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pengaruh kepribadian pemimpin dalam pembentukan kebijakan luar negeri ekonomi, khususnya dalam konteks pemerintahan Abbott.
Indigenous Inclusion in Global Trade: New Zealand’s CPTPP Strategy for Māori (2019–2023) Kristiyanto, Andreas Hari; Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi
Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies (HJSIS) Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/hjsis.v4i1.46064

Abstract

This study aims to analyze how New Zealand achieves Māori inclusion in trade through the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). New Zealand's policy is crucial for addressing three main challenges: the need for adaptation and a deep understanding of cultural, political, and trade practices aligned with the CPTPP. The methods used in this study include document analysis, policy analysis, and a literature review to understand the relationship between New Zealand and the Māori in cooperating under a free trade agreement. The research findings indicate that during the 2019–2023 period, New Zealand undertook several policy initiatives to achieve inclusive trade for Māori through the CPTPP. These policies include the establishment of the official board TFAAB, which functions to provide recommendations and critiques regarding decisions and policies made by the Crown related to inclusive trade in the CPTPP. New Zealand also established institutions and support communities that specifically act as Māori representatives in addressing provisions to be agreed upon in the CPTPP, such as Te Taumata, Ngā Toki Whakarururanga, FOMA, and the National Iwi Chairs Forum. During this period, New Zealand also offered solutions to address claims raised by the Māori, such as the revision of the Plant Variety Act and matters related to digital trade.