<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fenomena vaping sebagai media peredaran narkotika sabu cair di Indonesia yang semakin menjadi perhatian serius masyarakat luas. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji tentang persyaratan hukum bagi produsen vape, kebijakan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), dan peraturan pemerintah dalam rangka mendukung penggunaan tersebut. Penelitian ini juga mengkaji hubungan penggunaan rokok elektrik dengan keengganan menggunakan narkotika melalui analisis teori seperti teori ketergantungan, dampak lingkungan, dan pendidikan sosial. Seluruh penelitian menunjukkan bahwa ada peraturan yang digunakan pihak berwenang untuk memastikan pena vape memasukkan narkotika melalui platform Daring. Beberapa cara yang digunakan antara lain distribusi melalui media sosial dan pengiriman. Mulai dari gangguan psikologis hingga kecanduan, kasus-kasus yang terungkap menampilkan dampak kesehatan serius pada pengguna. Menurut hukum Indonesia, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat konsekuensi yang signifikan bagi mereka yang melakukan tindak pidana jenis ini, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Namun, penerapan dan penegakan hukum memerlukan lingkungan yang lebih kuat, baik dari segi teknologi maupun masyarakat. Kajian ini menawarkan rekomendasi strategis yang melibatkan kolaborasi sektoral antara pemerintah, APVI, dan penegak hukum untuk menetapkan peraturan yang khusus ditujukan untuk mengatur industri vape sekaligus mengedukasi masyarakat umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kebijakan untuk memperkuat peredaran narkotika, melindungi generasi mendatang, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman jauh dari rumah tangga pengguna narkotika.]]>
