Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Analysis Of The Regulation Of Intellectual Property Rights In The Creative Industry Review From An International Legal Perspective Simson Lasi
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 3 (2024): July : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i3.87

Abstract

The creative industry is a sector that is growing rapidly in this era of globalization, but the development of the creative industry also poses challenges in protecting Intellectual Property Rights. This research aims to analyze the regulation of Intellectual Property Rights (IPR) in the creative industry from an international legal perspective. The research method used is a normative approach by examining various international legal instruments related to Intellectual Property Rights (IPR). The research results show that the regulation of Intellectual Property Rights in the creative industry still has weaknesses and challenges, especially in terms of law enforcement and protection of copyrights, patents and brands. This research provides recommendations for improving legal regulations related to intellectual property rights in the creative industry, including increasing international cooperation and more effective law enforcement.    
Revitalisasi Sistem Pengawasan Migrasi Berbasis Adat Untuk Mencegah Perdagangan Manusia di Kabupaten Kupang Lasi, Simson
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 10 (2025): Special Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v3i10.424

Abstract

Perdagangan manusia merupakan salah satu isu serius di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Kupang, yang kerap menjadi daerah asal maupun transit pekerja migran ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi sistem pengawasan migrasi berbasis adat sebagai strategi pencegahan perdagangan manusia. Metode yang digunakan adalah Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan aktor, relasi, dan kekuatan jejaring pengawasan, dengan landasan teori Pengawasan Sosial dan Struktural Fungsional. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur adat (tua adat, kepala desa, tokoh agama, dan keluarga migran) berperan sebagai simpul utama dalam jejaring sosial pengawasan migrasi. Namun, lemahnya koordinasi dengan aparat negara dan minimnya kapasitas sumber daya mengurangi efektivitas pengawasan. Revitalisasi berbasis adat dipandang strategis karena memiliki legitimasi sosial, kedekatan emosional dengan komunitas, dan nilai kultural yang mampu menekan praktik perdagangan manusia sejak akar permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi peran adat dengan sistem formal negara melalui jejaring lintas aktor yang lebih kuat, transparan, dan adaptif.
Teknik Wawancara Klien, Saksi, dan Terdakwa dalam Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) Sebagai Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Lasi, Simson
Journal of Comprehensive Science Vol. 5 No. 4 (2026): Journal of Comprehensive Science
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v5i4.4120

Abstract

Kemampuan wawancara merupakan kompetensi fundamental advokat yang seringkali terabaikan dalam pendidikan profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik wawancara yang efektif terhadap klien, saksi, dan terdakwa, serta mengkaji peran Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) sebagai wadah pengabdian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dari database Google Scholar, Scopus, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa teknik wawancara yang paling efektif untuk klien adalah pendekatan empati dan pertanyaan terbuka (open-ended) yang dapat meningkatkan kepercayaan hingga 60%. Untuk saksi, metode Cognitive Interview dari Fisher & Geiselman terbukti meningkatkan akurasi ingatan. Untuk terdakwa, pendekatan non-koersif dan penghormatan terhadap hak untuk diam adalah mutlak untuk mencegah pengakuan palsu. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa DKPA harus mereformasi kurikulum pelatihannya dari yang bersifat seremonial menjadi pelatihan berbasis psikologi forensik. Dengan demikian, advokat yang terlatih secara baik tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, yang merupakan bentuk pengabdian profesi yang hakiki. Penelitian ini merekomendasikan adanya sertifikasi khusus bagi pelatih wawancara di lingkungan DKPA.