Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO BEKIYANTO, MAD; Agus Dwi Wicaksono; Dimas Wisnu Adrianto
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol. 8 No. 4 (2024)
Publisher : Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/

Abstract

Nilai Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bojonegoro yang cenderung naik tiap tahunnya menunjukkan sumber pendapatan desa yang semakin naik juga, namun belum dikelola dengan baik. Pengelolaan ADD yang baik tentu tergantung pengelolanya, yaitu pemerintah desa. Selain itu, pengaruh dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan ADD, manajemen keuangan desa, dan partisipasi masyarakat juga menentukan efektivitas pemanfaatan ADD yang tertuang dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik pengelola ADD dan menganalisis pengaruh pengelolaan ADD terhadap efektivitas pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan satu variabel endogen dan tiga variabel eksogen, dimana menggunakan kuisioner online dalam bentuk google forms untuk pengumpulan data dari pengelola ADD sebagai responden penelitian dan dianalisis dengan analisis deskriptif dan SEM-PLS. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari 109 sampel, mayoritas pengelola ADD berjenis kelamin laki-laki, rata-rata usia 35 tahun, pendidikan paling banyak diploma/sarjana, dan sangat paham tentang pengelolaan ADD, mengerti terkait kebijakan pengelolaan ADD (X1), manajemen keuangan desa (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) guna menciptakan efektivitas pembangunan desa (Y). Manajemen keuangan desa (X2) dan partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembangunan desa (Y). Sedangkan kebijakan pengelolaan ADD (X1) berpengaruh langsung terhadap manajemen keuangan desa (X2) dan partisipasi masyarakat (X3), dan tidak berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembangunan desa (Y), namun berpengaruh secara tidak langsung melalui kedua variabel tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan ADD perlu mendapat perhatian khusus agar lebih meningkat lagi efektivitas pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro.
Implementation Of The Community Empowerment Model For Village Owned Enterprises (Bumdes) Batokan Kasiman Bojonegoro Agustin, Imma Widyawati; Nur Shochibul Asror; Dimas Wisnu Adrianto
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/

Abstract

A key strategy for addressing the issues of poverty and limited access to social and economic resources is community empowerment. Village-Owned Enterprises is one approach that can be utilized to improve community groups (BUMDes). Subjective approaches are used in the research to collect data through meetings, perceptions, and examination of relevant reports. Institutional analysis, Venn diagram, SWOT analysis, and project analysis are the analyses that are employed. The study's findings demonstrate that enhancing community welfare has resulted from the application of the BUMDes model for community group strengthening in Batokan Sejahtera Village. In addition, BUMDes offers community training and support in the areas of product marketing, financial management, and business management. Nevertheless, there are still a number of obstacles in the way of using BUMDes to implement the community empowerment paradigm. These difficulties include a lack of availability to financing for businesses, a small market for the goods produced, and a lack of awareness among the general public of the significance of BUMDes for economic empowerment. Local governments must help BUMDes become more sustainable and successful by creating market access, offering business funding, and offering mentoring and training. In addition, BUMDes and associated stakeholders including farmer associations, for-profit businesses, and other business actors must work together.