Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGY TO IMPROVE THE COMPETENCE OF PRIVATE UNIVERSITY LECTURERS IN KENDARI: A DESCRIPTIVE QUALITATIVE APPROACH Jumanudin, Jumanudin; Mokodompit, Eliyanti Agus
Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY) Vol. 1 No. 11 (2024): Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/m0npqq70

Increasing the competence of lecturers in higher education is a crucial factor in improving the quality of higher education in Indonesia. Private universities in Kendari, although they have implemented various policies to develop lecturer competencies, still face challenges in implementing policies that are effective and in accordance with the specific needs of each study program. One of the research gaps found is the limited resources, both budget and time, which hinder the development of lecturer competencies in a sustainable and structured manner. This study uses a qualitative descriptive approach with in-depth interviews with five key informants to explore the policies and strategies applied in the development of lecturer competencies in private universities in Kendari. The findings of this study contribute to enriching the literature on lecturer competency development policies, as well as providing practical insights for university management in designing training programs that are more flexible and integrated with the specific needs of disciplines. The implications of this study are the importance of adjusting lecturer competency development policies that are more adaptive to the challenges faced, as well as the need for continuous evaluation to increase the effectiveness of the program.

Transformasi Digital Administrasi Pemerintahan dalam Kerangka Negara Hukum: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi SPBE di Indonesia Safa, Muhammad Saddam; Jumanudin, Jumanudin; Fahlevi, Anugrah Ryandra
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6893

Transformasi digital administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi nasional yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif hukum tata negara, digitalisasi administrasi tidak semata-mata dipahami sebagai inovasi teknologi atau modernisasi sistem kerja birokrasi, melainkan sebagai proses konstitusional yang harus tetap tunduk pada prinsip negara hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode literature review sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan 45 sumber literatur utama yang dipublikasikan pada periode 2013–2025. Analisis dilakukan melalui klasifikasi tematik terhadap isu negara hukum, AUPB, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPBE berkontribusi signifikan terhadap penguatan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya dalam aspek keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas berbasis sistem elektronik. Namun demikian, digitalisasi administrasi juga memunculkan tantangan konstitusional, antara lain risiko pelanggaran perlindungan data pribadi, ketimpangan akses akibat kesenjangan digital, serta persoalan akuntabilitas algoritmik dalam pengambilan keputusan administratif berbasis otomatisasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola dan keamanan data, serta mekanisme pengawasan konstitusional yang efektif agar transformasi digital administrasi pemerintahan tetap selaras dengan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Transformasi Digital Pemilu dan Implikasinya terhadap Prinsip Konstitusional: Suatu Tinjauan Hukum Tata Negara Saniati, La; Jumanudin, Jumanudin; Fahlevi, Anugrah Ryandra
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6895

Transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian dari perkembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pemilu tercermin melalui penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), serta berbagai sistem administrasi berbasis daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan transformasi digital pemilu dalam perspektif hukum tata negara serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi tidak membatasi metode teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga digitalisasi dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun demikian, digitalisasi juga menimbulkan tantangan konstitusional, khususnya terkait keamanan siber, perlindungan data pribadi, transparansi sistem, dan kesenjangan akses teknologi. Selain itu, belum adanya standar audit teknologi yang terintegrasi dan mekanisme pengawasan independen terhadap sistem digital berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital pemilu harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, dengan menekankan pentingnya regulasi yang adaptif, penguatan infrastruktur keamanan informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, teknologi dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi, bukan sebagai faktor yang mengurangi substansi kedaulatan rakyat dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Paradigma Baru Penanganan Kejahatan Narkotika antara: Rehabilitatif atau Retributif Jumanudin, Jumanudin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6896

Penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berorientasi pada pemidanaan penjara. Pendekatan tersebut menempatkan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, sehingga penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana. Namun, peningkatan jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa strategi yang semata-mata represif belum mampu memberikan efek jera maupun menekan angka peredaran dan penyalahgunaan secara signifikan. Kondisi ini menuntut adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke rehabilitatif dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap ketentuan hukum positif serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika. Akan tetapi, implementasinya belum optimal karena aparat penegak hukum masih cenderung mengedepankan pemidanaan penjara dibandingkan rehabilitasi. Pendekatan rehabilitatif dinilai lebih sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perspektif kesehatan masyarakat, karena memandang pengguna sebagai korban ketergantungan yang memerlukan pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan retributif dan rehabilitatif guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan sosial yang lebih luas.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Berbasis Artificial Intelligence Aldin, Aldin; Jumanudin, Jumanudin; Fahlevi, Anugrah Ryandra
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6943

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan mendasar terhadap konstruksi klasik pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan pada asas kesalahan (geen straf zonder schuld). Sistem AI yang mampu beroperasi secara otonom melalui mekanisme machine learning dan deep learning berpotensi menghasilkan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan digital, manipulasi data, penyebaran deepfake, maupun serangan siber yang kompleks. Namun demikian, AI tidak memiliki kesadaran moral, kehendak bebas, maupun kemampuan bertanggung jawab sebagaimana disyaratkan dalam doktrin hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan atribusi tanggung jawab ketika akibat pidana timbul dari sistem yang bekerja secara semi-otonom atau otonom, sehingga memunculkan apa yang dikenal sebagai responsibility gap dalam diskursus hukum dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI dalam perspektif subjek hukum pidana, mengkaji model atribusi pertanggungjawaban dalam tindak pidana berbasis AI, serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi otonom. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana karena tidak memenuhi unsur kesalahan (schuld) dan tidak memiliki kapasitas sebagai moral agent. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tetap harus dibebankan kepada manusia atau korporasi melalui model direct liability, vicarious liability, dan corporate criminal liability. Pada sektor berisiko tinggi, penerapan strict liability dapat dipertimbangkan untuk menjamin perlindungan kepentingan publik. Reformulasi kebijakan hukum pidana yang berbasis prinsip kehati-hatian dan pengawasan teknologi menjadi urgensi guna mencegah kekosongan hukum serta memastikan akuntabilitas dalam era digital.

Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Fahlevi, Anugrah Ryandra; Jumanudin, Jumanudin; Safa, Muhammad Saddam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6947

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah secara menyeluruh guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia. Program ini dilaksanakan secara sistematis dalam satu wilayah desa atau kelurahan untuk memastikan seluruh bidang tanah terdata dan terdaftar secara lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PTSL dalam pendaftaran hak milik atas tanah serta mengkaji pengaruhnya terhadap kepastian hukum bagi pemegang hak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang agraria, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin para ahli yang relevan dengan teori kepastian hukum dan sistem pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PTSL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Program ini terbukti mampu mempercepat proses sertifikasi tanah, meningkatkan tertib administrasi pertanahan, serta mengurangi potensi sengketa akibat ketidakjelasan status hukum tanah. Penerbitan sertipikat hak milik melalui PTSL memberikan alat bukti yang kuat bagi pemegang hak serta memperkuat perlindungan hukum. Namun demikian, kepastian hukum yang diberikan bersifat relatif karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas verifikasi data fisik dan yuridis menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas PTSL secara berkelanjutan.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search