Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIYASI: Jurnal Trias Politica
Rachmawan, Muchamad Dicky
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Gejala Otoritarianisme dalam Iklim Demokrasi Indonesia Rachmawan, Muchamad Dicky
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37697

Abstract

Demokrasi berjalan bukan tanpa celah. Sekalipun merupakan satu konsep pemerintahan yang terbaik dari yang terburuk, demokrasi selalu memuat pretensi untuk mengarah pada rezim otoritarianisme. Masalah atas otoritarianisme adalah masalah psikologi sosial dari tipe rezim yang melakukan pemberangusan terhadap kedaulatan rakyat. Di berbagai negara yang turut merasakannya, otoritarianisme tidak muncul dengan sendirinya, terdapat prakondisi yang dapat dianalisis berdasarkan konteks sosial politik yang tengah terjadi, termasuk di Indonesia pasca reformasi. Untuk menunjukan bagaimana praktik otoritarianisme bekerja di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, karena fokusnya bersandar pada sumber-sumber yang berasal dari kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa gejala otoritarianisme seperti praktik abusive constitutionalisme, electoral cartelised system, Juristocracy, dan Autocratic legalisme telah terjadi di Indonesia yang dikuatkan dengan berbagai alasan seperti pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan prinsip konstitusionalisme, autokrasi elektoral, dan parsialnya kekuasaan kehakiman pada kehendak politik kekuasaan. Terdapat beberapa catatan untuk kembali membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih baik seperti pembaruan hukum atas pembatasan kekuasaan Presiden menjelang pemilu, pengetatan pengawasan etik terhadap hakim, penguatan kewenangan lembaga negara yang telah dilemahkan dan mendorong parlemen melakukan transformative legislature agar dapat menjalankan demokrasi secara lebih substantif.
Praktik Otoritarianisme dalam Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konstitusional dan Politik Rachmawan, Muchamad Dicky; Wahyudin, M Yahya
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37697

Abstract

Democracy does not operate without flaws. Although it represents the best concept of governance among the worst, democracy always contains the potential to lead toward authoritarian regimes. The problem of authoritarianism is a social psychology issue concerning a regime type that suppresses popular sovereignty. In various countries that have experienced it, authoritarianism does not emerge on its own; there are preconditions that can be analyzed based on the ongoing socio-political context, including in post-reform Indonesia. To demonstrate how authoritarian practices operate in Indonesia, this research employs a literature study approach, as its focus relies on sources derived from literature. The research findings indicate that symptoms of authoritarianism such as abusive constitutionalism practices, electoral cartelized systems, juristocracy, and autocratic legalism have occurred in Indonesia, reinforced by various factors such as the formation of legislation that disregards constitutional principles, electoral autocracy, and the partiality of judicial power to the political will of those in power. There are several recommendations for rebuilding Indonesian democracy to make it better, including legal reforms on limiting Presidential powers before elections, tightening ethical oversight of judges, strengthening the authority of state institutions that have been weakened, and encouraging parliament to undertake transformative legislature in order to implement democracy more substantively.
Co-Authors Wahyudin, M Yahya