<![CDATA[Demokrasi berjalan bukan tanpa celah. Sekalipun merupakan satu konsep pemerintahan yang terbaik dari yang terburuk, demokrasi selalu memuat pretensi untuk mengarah pada rezim otoritarianisme. Masalah atas otoritarianisme adalah masalah psikologi sosial dari tipe rezim yang melakukan pemberangusan terhadap kedaulatan rakyat. Di berbagai negara yang turut merasakannya, otoritarianisme tidak muncul dengan sendirinya, terdapat prakondisi yang dapat dianalisis berdasarkan konteks sosial politik yang tengah terjadi, termasuk di Indonesia pasca reformasi. Untuk menunjukan bagaimana praktik otoritarianisme bekerja di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, karena fokusnya bersandar pada sumber-sumber yang berasal dari kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa gejala otoritarianisme seperti praktik abusive constitutionalisme, electoral cartelised system, Juristocracy, dan Autocratic legalisme telah terjadi di Indonesia yang dikuatkan dengan berbagai alasan seperti pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan prinsip konstitusionalisme, autokrasi elektoral, dan parsialnya kekuasaan kehakiman pada kehendak politik kekuasaan. Terdapat beberapa catatan untuk kembali membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih baik seperti pembaruan hukum atas pembatasan kekuasaan Presiden menjelang pemilu, pengetatan pengawasan etik terhadap hakim, penguatan kewenangan lembaga negara yang telah dilemahkan dan mendorong parlemen melakukan transformative legislature agar dapat menjalankan demokrasi secara lebih substantif.]]>
