Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIYASI: Jurnal Trias Politica
Iskandar, Landi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengembangan Pengelolaan ZIS (Zakat Infak Sedekah) Perspektif Perundang-undangan Iskandar, Landi
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37654

Abstract

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Sedangkan, menurut terminologi infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran islam dan infak tidak mengenal nisab. Sama halnya dengan infak, sadekah pun dikeluarkan tanpa nisab seperti zakat. Adapun pengertian sedekah ialah memberikan sebagian dari milik kita kepada seseorang dengan ikhlas. Sedekah dapat berupa perbuatan baik, baik berupa fisik ataupun non fisik. Perbedaan antara wakaf dengan infak dan sedekah adalah terletak pada objeknya, objek wakaf zatnya bersifat kekal serta peruntukannya adalah untuk kepentingan sosial, tidak boleh dijual kepada pihak lain, dan hak miliknya dikembalikan kepada Allah. Sementara, infaq dan shodaqoh objeknya tidak harus zat yang kekal, manfaat barang dinikmati pleh si penerima dan hak miliknya menjadi hak milik penerima.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan ZIS: Analisis Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Iskandar, Landi
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37654

Abstract

This study examines the development of Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) management from a legislative perspective in Indonesia. The research problem focuses on the authority of local governments to establish regional regulations regarding ZIS management after the enactment of Law Number 23 of 2011 on Zakat Management. This research employs a normative juridical method with a statute approach to analyze the authority of regional regulation formation and its relationship with the hierarchy of legislation. The findings reveal that local governments do not have the authority to establish regional regulations on ZIS management because zakat management is a religious affair under the authority of the central government. The national authority for ZIS management rests with the National Zakat Agency (BAZNAS), established under Law Number 23 of 2011, without any delegation of authority to local governments to regulate through regional regulations. This study concludes that the establishment of regional regulations on ZIS by local governments is inconsistent with the principles of attribution and delegation of authority in the formation of legislation.
Co-Authors