Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata Aulia, Syifa Roudhotul; Putri, Desti Shintia; Azizah, Amanda Kalila; Mulyadi, Putra Farhan
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4945

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pejabat publik di Indonesia terkait dengan keputusan administratif yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dengan fokus pada persinggungan antara maladministrasi dan tanggung jawab perdata. Keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat publik terkadang dapat menyimpang dari standar hukum yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Penyimpangan semacam itu dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yang ditandai dengan tindakan yang sewenang-wenang, tidak adil, atau tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ketika tindakan-tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi individu atau kelompok, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum pejabat tersebut. Makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum di Indonesia yang mengatur permasalahan tersebut, dengan menganalisis mekanisme yang memungkinkan pejabat publik dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang mereka buat. Studi ini juga membahas peran lembaga pengawas dan upaya hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang dirugikan
Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Studi Kasus pada Transaksi E-Commerce di Indonesia Aulia, Syifa Roudhotul; Putri, Desti Shintia; Ramdanti, Neng Sulisna; Arrasyid, Muhammad Raid; Sianipar, Beni Binsardon; Solapari, Nuryati
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 12 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i12.240

Abstract

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan kegiatan perdagangan barang, jasa, atau informasi yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet. Dalam sistem e-commerce, transaksi yang dilakukan antara penjual maupun pembeli dilakukan secara online, hal ini memungkinkan mereka tetap bisa berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait wanprestasi dalam kontrak digital pada transaksi e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE. Wanprestasi dalam transaksi e-commerce sering kali terjadi karena ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, dan tindak penipuan yang diperparah oleh rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Regulasi dalam Pasal 1233 dan 1243 KUH Perdata memberikan landasan hukum untuk menuntut ganti rugi, namun implementasinya terhambat oleh pemahaman hukum yang minim dan prosedur yang rumit. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan pengawasan pemerintah, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi untuk menciptakan transaksi digital yang lebih aman dan adil. Dengan demikian, kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital dapat meningkat, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.