Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Global CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Arrasyid, Muhammad Raid
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problematika Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kawasan Kota Bekasi Roito, Bella Clara; Nazhiah, Agnia; Nasywa, Alifa; Arrasyid, Muhammad Raid
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.5010

Abstract

Kondisi bangunan liar di kawasan perkotaan menjadi permasalahan yang kompleks dan dapat berdampak pada tata ruang yang tidak teratur, penurunan kualitas lingkungan, serta terganggunya fungsi ruang publik. Pemerintah telah mengatur berbagai sanksi administratif sebagai ketentuan hukum dalam menertibkan bangunan liar. Namun, pada implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan liar di kawasan perkotaan, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh otoritas terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan studi kasus serta analisis terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rangkaian aturan hukum telah tersedia, penerapan sanksi administrasi seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih regulasi, keterbatasan sumber daya, serta konflik sosial yang terjadi karena banyak bangunan liar yang dibangun oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal. Selain itu, perbuatan penyimpangan seperti lemahnya penegakan hukum juga dapat memperburuk efektivitas kebijakan penertiban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan mekanisme penerapan sanksi administratif yang berdasarkan pada integrasi kebijakan, transparansi proses hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penertiban bangunan liar dapat berjalan secara adil, tertib, dan berkelanjutan demi menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan tertata.
Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Studi Kasus pada Transaksi E-Commerce di Indonesia Aulia, Syifa Roudhotul; Putri, Desti Shintia; Ramdanti, Neng Sulisna; Arrasyid, Muhammad Raid; Sianipar, Beni Binsardon; Solapari, Nuryati
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 12 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i12.240

Abstract

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan kegiatan perdagangan barang, jasa, atau informasi yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet. Dalam sistem e-commerce, transaksi yang dilakukan antara penjual maupun pembeli dilakukan secara online, hal ini memungkinkan mereka tetap bisa berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait wanprestasi dalam kontrak digital pada transaksi e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE. Wanprestasi dalam transaksi e-commerce sering kali terjadi karena ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, dan tindak penipuan yang diperparah oleh rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Regulasi dalam Pasal 1233 dan 1243 KUH Perdata memberikan landasan hukum untuk menuntut ganti rugi, namun implementasinya terhambat oleh pemahaman hukum yang minim dan prosedur yang rumit. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan pengawasan pemerintah, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi untuk menciptakan transaksi digital yang lebih aman dan adil. Dengan demikian, kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital dapat meningkat, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Co-Authors Aulia, Syifa Roudhotul Nasywa, Alifa Nazhiah, Agnia Putri, Desti Shintia Ramdanti, Neng Sulisna Roito, Bella Clara Sianipar, Beni Binsardon Solapari, Nuryati