Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum UNES Journal of Swara Justisia
Bonde, Elsa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Agustina, Salma; Bonde, Elsa; Lutfiananda Salsabila, Dea; Murni Deborah Hutabarat, Sylvana; Wahyuni, Ridha
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d9fgww19

Abstract

Perkembangan fasilitas teknologi mempermudah manusia untuk memanfaatkan berbagai sarana platform digital yang ada termasuk platform User Generated Conten (UCG). Namun, disamping berbagai dampak positif yang ada ternyata juga membawa dampak negatif berupa maraknya pelanggaran hak cipta karya seni musik dan lagu. Tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas bagi perlindungan karya seni dan lagu yang dimanfaatkan melalui sarana platform digital berbasis UGC ini, hal ini tentu bisa menimbulkan kerumitan dalam penegakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan karya seni dan lagu. Adapun fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta karya musik dan lagu di dalam digital services platform berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan bagaimana perlindungan hak cipta karya seni musik dan lagu di dalam digital services platform berbasis UGC berdasarkan UUHC”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang sumber datanya berbasis pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam UUHC masih terdapat kokosongan norma yang mengatur mengenai perlindungan atas pemanfaatan layanan digital platform yang berbasis UGC termasuk pasal-pasal yang mengatur mengenai penegakan hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat melakukan revisi dan evaluasi terhadap beberap pasal yang relevan  di dalam UUHC khususnya terhadap pasal 10 dan pasal 114. Hal ini penting guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak ekslusif pencipta dan pemegang hak cipta.
Reformulating the Policy Framework for Sting Operations by Investigators of the Corruption Eradication Commission Bonde, Elsa; Ibrahim, Aji Lukman
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v14i1.30176

Abstract

Corruption offenses in Indonesia are perceived as ongoing and persistent, continuing to this day and resulting in significant losses to the state. The establishment of the Corruption Eradication Commission through Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission serves as a trigger mechanism to enhance the effectiveness of anti-corruption efforts. As part of its initiatives, the Corruption Eradication Commission conducts Sting Operations aimed at combating corruption by apprehending perpetrators through silent operations. This study formulates two problems, namely, how the mechanism of Sting Operations held by the Corruption Eradication Commission investigators aligns with legislation, and what is the ideal regulation of Sting Operations held by the Corruption Eradication Commission investigators. This study is a normative legal research with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses a statutory, conceptual, and interpretive approach. The result of this study indicates that Sting Operations conducted by the Corruption Eradication Commission are often equated with the concept of ‘caught red-handed’, which is stated in The Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, both Sting Operations and ‘caught red-handed’ differ in meaning and may potentially violate the principle of due process of law. Therefore, a comprehensive reformulation of Sting Operations procedures within the legal framework of the Corruption Eradication Commission is necessary.
Co-Authors Agustina, Salma Aji Lukman Ibrahim Lutfiananda Salsabila, Dea Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Ridha Wahyuni, Ridha