Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Curtina JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Agustina, Salma
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
METODE PIECES FRAMEWORK UNTUK MENGUKUR KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN Mu'is, Abdul; Agustina, Salma; Mahmudi, A. Aviv
Curtina Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Teknik Informatika Universitas PGRI Ronggolawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebuah perpustakaan perlu memanfaatkan sistem informasi, dikarenakan dengan memanfaatkan sistem informasi tersebut dapat membantu dalam kegiatan operasional dalam sehari-hari. Sistem informasi sendiri terdapat komponen-komponen yang saling terkoneksi satu sama lain yang bertujuan untuk meraih cita-cita atau keinginan bersama. Sistem informasi perpustakaan bertujuan untuk mempermudah dalam hal pencatatan, pemantauan, dan juga bisa penyimpanan data-data yang terdapat pada perpustakaan yang dikelola. Menilai hasil sistem berkerja dengan baik atau tidaknya perlu dilakukan analisis, dalam menganalisis sistem perlu dilakukan untuk tujuan dapat melihat berbagai kriteria permasalahan-permasalahan yang di alami sistem tersebut. Untuk menganalisa sistem perlu menggunakan prosedur atau metode tertentu untuk membantu menyelesaikan tahapan analisis. Dengan menggunakan metode PIECES ini bisa menjadi referensi untuk menganalisa, dan menilai seberapa besar dampak dari sistem yang sudah dibuat. PIECES hasil yang diteliti menujukan sistem informasi perpustakaan memiliki kriteria PIECES Performance = 3,8, Information & Data = 4,3, Economic = 4,3 Control = 2,9 Efficiency = 3,5 Service =3,63. Yang jika disimpulkan sistem informasi perpustakaan di Universitas YPPI Rembang dapat dikategorikan hasil tingkat kepuasan pengguna menunjukan SETUJU.
ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN MELALUI ALTERNATIF SENGKETA (STUDI KASUS PT. BANK X) Agustina, Salma; Shallom Jeremiah, Keren; Dameria Gultom, Jasmine
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.256

Abstract

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Fokus penulisan ini adalah untuk menganalisis penyelesaian kredit macet Bank BUMN melalui alternatif sengketa dengan fokus kepada kasus PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru. Penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Hasil penulisan ini adalah penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Persero secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh debitur dan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA: Perlindungan anak Agustina, Salma
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agendabersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRTmemberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban.Kekerasan terhadap anak bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telahdiajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan carakekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalumemperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturanorang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anakdengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telahdilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma danjuga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan danbuku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yangtelah dilakukan. Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasilpenelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagaikorban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaituupaya upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan olehpreemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan olehDIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestikterjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalampelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasanpsikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anakkorban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimanamembentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anakyang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluargadalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasanbiasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yangmereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korbankekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan merekadan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatanlaporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan tersebut.
Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Agustina, Salma; Bonde, Elsa; Lutfiananda Salsabila, Dea; Murni Deborah Hutabarat, Sylvana; Wahyuni, Ridha
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d9fgww19

Abstract

Perkembangan fasilitas teknologi mempermudah manusia untuk memanfaatkan berbagai sarana platform digital yang ada termasuk platform User Generated Conten (UCG). Namun, disamping berbagai dampak positif yang ada ternyata juga membawa dampak negatif berupa maraknya pelanggaran hak cipta karya seni musik dan lagu. Tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas bagi perlindungan karya seni dan lagu yang dimanfaatkan melalui sarana platform digital berbasis UGC ini, hal ini tentu bisa menimbulkan kerumitan dalam penegakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan karya seni dan lagu. Adapun fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta karya musik dan lagu di dalam digital services platform berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan bagaimana perlindungan hak cipta karya seni musik dan lagu di dalam digital services platform berbasis UGC berdasarkan UUHC”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang sumber datanya berbasis pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam UUHC masih terdapat kokosongan norma yang mengatur mengenai perlindungan atas pemanfaatan layanan digital platform yang berbasis UGC termasuk pasal-pasal yang mengatur mengenai penegakan hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat melakukan revisi dan evaluasi terhadap beberap pasal yang relevan  di dalam UUHC khususnya terhadap pasal 10 dan pasal 114. Hal ini penting guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak ekslusif pencipta dan pemegang hak cipta.
Co-Authors Ahmad Aviv Mahmudi Bonde, Elsa Dameria Gultom, Jasmine Lutfiananda Salsabila, Dea Mu'is, Abdul Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Ridha Wahyuni, Ridha Shallom Jeremiah, Keren