Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan
Poppy Primadana Top Gea
Unknown Affiliation
Education Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan Poppy Primadana Top Gea; Nailah Ariqah; Govara Remeina Pitang; Andryawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5998

Abstract

Abstrak Kasus Gregorius Ronald Tannur menggambarkan tantangan signifikan dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memastikan pemenuhan asas legalitas, keadilan prosedural, dan keadilan substantif. Artikel ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap proses hukum yang dijalani oleh pelaku, yang dimulai dari tahap penyidikan, proses peradilan tingkat pertama, hingga kasasi. Berdasarkan alat bukti, termasuk rekaman CCTV, pelaku terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap korban, yang meliputi pemukulan menggunakan botol hingga tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP. Artikel ini juga membahas prinsip keadilan prosedural. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap penerapan hukum positif dalam kasus ini, khususnya dalam mengatasi ketidakpastian hukum dan memastikan penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan ketentuan hukum yang berlaku, artikel ini memberikan refleksi kritis terhadap proses peradilan di Indonesia, yang sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara formalitas hukum dan nilai-nilai keadilan substantif. Diharapkan, analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem hukum dan peradilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dalam mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya. Kata Kunci: Gregorius Ronald Tannur, Penganiayaan berat, Normatif, Asas Legalitas, Evaluasi
Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan Poppy Primadana Top Gea; Nailah Ariqah; Govara Remeina Pitang; Andryawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.5998

Abstract

Abstrak Kasus Gregorius Ronald Tannur menggambarkan tantangan signifikan dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memastikan pemenuhan asas legalitas, keadilan prosedural, dan keadilan substantif. Artikel ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap proses hukum yang dijalani oleh pelaku, yang dimulai dari tahap penyidikan, proses peradilan tingkat pertama, hingga kasasi. Berdasarkan alat bukti, termasuk rekaman CCTV, pelaku terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap korban, yang meliputi pemukulan menggunakan botol hingga tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP. Artikel ini juga membahas prinsip keadilan prosedural. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap penerapan hukum positif dalam kasus ini, khususnya dalam mengatasi ketidakpastian hukum dan memastikan penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan ketentuan hukum yang berlaku, artikel ini memberikan refleksi kritis terhadap proses peradilan di Indonesia, yang sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara formalitas hukum dan nilai-nilai keadilan substantif. Diharapkan, analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem hukum dan peradilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dalam mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya. Kata Kunci: Gregorius Ronald Tannur, Penganiayaan berat, Normatif, Asas Legalitas, Evaluasi
Menuju Demokrasi yang Inklusif: Kajian Kritis atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Poppy Primadana Top Gea; Nailah Ariqah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6402

Abstract

Abstrak Ada banyak masalah yang mengganggu pemilihan kepala daerah. Beberapa di antaranya adalah politik uang, penegakan hukum dan kode etik yang tidak efektif, obyek perselisihan yang luas, anggaran penyelenggaraan yang boros, partisipasi pemilih yang rendah, banyak kepala daerah yang terlibat dalam korupsi, kepala daerah yang tidak sesuai dengan wakilnya, birokrasi yang tidak efisien, dan pemerintahan yang tidak efektif. Pemilihan Kepala Daerah serentak memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Tujuan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya memenuhi syarat-syarat prosedural; yang lebih penting adalah menarik partisipasi dan dukungan rakyat untuk mendukung aspirasi, visi, dan misi yang menjadi harapan dan kepentingan masyarakat. Kata Kunci: Partisipasi Pemilih; Kepala Daerah; Kecurangan dan Politik Uang Abstract Many problems interfere with regional head elections. Some of them are money politics, ineffective enforcement of laws and codes of ethics, extensive disputes, wasteful implementation budgets, low voter participation, many regional heads involved in corruption, regional heads who are not compatible with their deputies, bureaucracy that is not efficient, and ineffective government. Simultaneous regional head elections require increased community participation as stakeholders. The aim of holding regional head elections is not only to fulfill procedural requirements; what is more important is attracting people's involvement and support to support the aspirations, vision, and mission that are the hopes and interests of the community. Keywords: Voter Participation; District Head; Fraud; And Money Politics
Co-Authors Andryawan Govara Remeina Pitang Nailah Ariqah