Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)
Arabiyah, Hj. Syarifah
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
FENOMENA BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE WILAYAH RI TANPA DILENGKAPI DOKUMEN RESMI (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak) Yuliastini, Anita; Arabiyah, Hj. Syarifah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.12

Abstract

Pergolakan di Timur Tengah karena perang saudara yang tiada hentinya, sehingga banyak warga negara Afganistan yang akhirnya mengungsi ke negara lain untuk mencari penghidupan yang damai. Namun terkadang imigran tersebut nekad masuk ke negara lain tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah/resmi. Tidak sedikit para pencari suaka ini masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi (tanpa paspor).  Para pencari suaka tersebut ditampung atau ditahan di Rumah Detensi Imigrasi yang mana Rudenim tersebut merupakan unit pelaksanan teknis yang berada di bawah nauangan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.
KEABSAHAN STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA Budimansyah, Budimansyah; Arabiyah, Syarifah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.29

Abstract

Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seoarang laki-laki yang pada saat bersamaan melakukan perkawinan atau melangsungkan hubungan perkawinan dengan beberapa orang wanita. Berbeda dengan perkawinan poliandri yang status hukumnya dinyatakan dilarang dan terlarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan poligami berada dalam dualisme pengaturan yaitu menurut hukum Islam dan menurut hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan status hukum perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kemudian memberikan penilaian (preskriptif) terhadap keabsahan status hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum positif. Hal tersebut didasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan poligami seorang suami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan melakukan poligami jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
The Legal Politics of Regulation for Lesbian, Lesbian, Gays, Bisexuals and Transgende (LGBT) in Indonesian Law (Discourse Between Punishment and Regulation) Anita Yuliastini; Budimansyah Budimansyah; Hj. Syarifah Arabiyah
International Journal of Multi Discipline Science Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Number 2 August 2018
Publisher : STKIP Singkawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26737/ij-mds.v1i1.433

Abstract

The LGBT phenomenon is a trending topic in the midst of society after the Constitutional Court has issued a Decision Number 46 / PUU-XIV / 2016 on the examination of norms on Article 284, 286 and 292 of the Criminal Code with the Decision rejecting all petition completely. LGBT is actually a classic problem that has existed as human civilization on earth. LGBT is different from other normal human beings because LGBT has a disorder in terms of sexual orientation so that such circumstances require the presence of the State to take action by criminalizing LGBT because it sees widespread impacts or otherwise violates LGBT on the basis of freedom and human rights. Political law is the activity of choosing the law that will be applied in order to achieve the purpose of the law all of which leads to the achievement of the purpose of the State with the law as a tool. This study is a normative juridical research, where the data used in this study is secondary data in the form of books, legislation, documents and other writings relating to the problems under investigation. Based on the result of the research, it is found that LGBT arrangement in law in Indonesia is a must since Indonesia is a Pancasila country with the first principle of Belief in Godhead and Country built on religious values. The constitutional juridical basis of LGBT arrangement can be seen in Pancasila as the source of all sources of law, The Introduction of the 1945 Constitution, the 1945 Constitution of Indonesian republic, Law Number 12 on 2011 concering the Formulation of Legislation which all affirm that the establishment of law in Indonesia can not be released away from the religious values adopted in Indonesia.
Co-Authors Anita Yuliastini Budimansyah Budimansyah Budimansyah Budimansyah Yuliastini, Anita