Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TANJUNGPURA LAW JOURNAL JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS) Interdisciplinary Social Studies Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat KAMBOTI : Jurnal Sosial dan Humaniora
Syarifah Arabiyah
Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti Pontianak
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
FENOMENA BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE WILAYAH RI TANPA DILENGKAPI DOKUMEN RESMI (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak) Yuliastini, Anita; Arabiyah, Hj. Syarifah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.12

Abstract

Pergolakan di Timur Tengah karena perang saudara yang tiada hentinya, sehingga banyak warga negara Afganistan yang akhirnya mengungsi ke negara lain untuk mencari penghidupan yang damai. Namun terkadang imigran tersebut nekad masuk ke negara lain tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah/resmi. Tidak sedikit para pencari suaka ini masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi (tanpa paspor).  Para pencari suaka tersebut ditampung atau ditahan di Rumah Detensi Imigrasi yang mana Rudenim tersebut merupakan unit pelaksanan teknis yang berada di bawah nauangan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.
KEABSAHAN STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA Budimansyah, Budimansyah; Arabiyah, Syarifah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.29

Abstract

Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seoarang laki-laki yang pada saat bersamaan melakukan perkawinan atau melangsungkan hubungan perkawinan dengan beberapa orang wanita. Berbeda dengan perkawinan poliandri yang status hukumnya dinyatakan dilarang dan terlarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan poligami berada dalam dualisme pengaturan yaitu menurut hukum Islam dan menurut hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan status hukum perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kemudian memberikan penilaian (preskriptif) terhadap keabsahan status hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum positif. Hal tersebut didasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan poligami seorang suami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan melakukan poligami jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
The Legal Politics of Regulation for Lesbian, Lesbian, Gays, Bisexuals and Transgende (LGBT) in Indonesian Law (Discourse Between Punishment and Regulation) Anita Yuliastini; Budimansyah Budimansyah; Hj. Syarifah Arabiyah
International Journal of Multi Discipline Science Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Number 2 August 2018
Publisher : STKIP Singkawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26737/ij-mds.v1i1.433

Abstract

The LGBT phenomenon is a trending topic in the midst of society after the Constitutional Court has issued a Decision Number 46 / PUU-XIV / 2016 on the examination of norms on Article 284, 286 and 292 of the Criminal Code with the Decision rejecting all petition completely. LGBT is actually a classic problem that has existed as human civilization on earth. LGBT is different from other normal human beings because LGBT has a disorder in terms of sexual orientation so that such circumstances require the presence of the State to take action by criminalizing LGBT because it sees widespread impacts or otherwise violates LGBT on the basis of freedom and human rights. Political law is the activity of choosing the law that will be applied in order to achieve the purpose of the law all of which leads to the achievement of the purpose of the State with the law as a tool. This study is a normative juridical research, where the data used in this study is secondary data in the form of books, legislation, documents and other writings relating to the problems under investigation. Based on the result of the research, it is found that LGBT arrangement in law in Indonesia is a must since Indonesia is a Pancasila country with the first principle of Belief in Godhead and Country built on religious values. The constitutional juridical basis of LGBT arrangement can be seen in Pancasila as the source of all sources of law, The Introduction of the 1945 Constitution, the 1945 Constitution of Indonesian republic, Law Number 12 on 2011 concering the Formulation of Legislation which all affirm that the establishment of law in Indonesia can not be released away from the religious values adopted in Indonesia.
Sosialisasi Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 di Desa Kalimas Agustinus Astono; Rizki Amalia Fitriani; Syarifah Arabiyah; Weni Sentia Marsalena; Dami Dami
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i4.8221

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini akhirnya berkonsekuensi pada suatu paham yang umumnya disebut sebagai positivisme. Berdasarkan paham positivisme hukum tersebut, maka diperlukan adanya peraturan tertulis sebagai landasan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari,  selaras dengan hal tersebut pada ketentuan UU No. 15 tahun 2019 memberikan tanggung jawab akademisi untuk berpartisipasi dalam peningkatan sumber daya manusia secara aktif, termasuk pada aparatur desa. Penyuluhan ini berfokus pada aparatur desa sebagai garda terdepan pelaksana pelayanan masyarakat, hal ini bertujuan agar pemerintah desa/aparatur desa memiliki pemahaman terkait pemuatan peraturan desa melalui aspek filosofis-historis, yuridis-normatif, maupun sosiologis-empiris. Pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode “sharing discussion”. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kantor Desa Kalimas, pada pukul 13.00 – 16.00 WIB dan diikuti sebanyak 16 orang peserta. Pelaksanaan  sosialisasi ini  mendapat respon positif dari aparatur desa, maupun warga desa sehingga di masa mendatang dapat dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan sebagainya.Trust Law No. 15 of 2019 bestows upon academics the responsibility to actively participate in enhancing human resources, including those in village apparatus. This counseling focuses on the village apparatus, which serves as the vanguard of community service implementation. This counseling aims to impart an understanding of village regulations through philosophical-historical, juridical-normative, and sociological-empirical aspects to the village government and village apparatus. This community service utilized the "sharing discussion" method and was conducted at the Kalimas Village Office, with 16 participants in attendance. The positive response from the village apparatus and residents following the implementation of this socialization indicates the possibility of continuing training activities aimed at developing Village Regulations, Village Head Regulations, and other related aspects in the future.
REFORMULASI PENGATURAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Budimansyah, Budimansyah; Arabiyah, Syarifah
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 7, No 1 (2023): VOLUME 7 NUMBER 1, JANUARY 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v7i1.50432

Abstract

AbstractCorruption is a criminal act that causes state financial losses, hampers national development, loses of social and economics community rights. But, the perpetrators of corruption cannot be sentenced to death, except in certain circumstances as regulated in the elucidation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. That vacum of norm of the death penalty against the perpetrators of corruption causes for the inequality between the impact of corruption with that punishment. Different way to punish in the application of nisab restrictions for theft in islamic law, namely theft with a minimum loss of 1/4 dinar victims can be sentenced to cut off hands. The purpose of this study is to reformulate the regulation of the death penalty in the Eradication of Corruption act based on the application of nisab restrictions for theft in islamic law. This study is a normative legal research with the legislation and comparative approach. Legal material collection techniques by the literature study, and legal material analysis techniques by descriptive method of analysis with deductive reasoning. Based on this study revealed that the need for changes in the Eradication of Corruption act by expanding the meaning of certain circumstances in the explanation of Article 2 Paragraph (2), namely determining the minimum limit for state financial losses that can be sentenced to death. AbstrakTindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, merugikan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Namun terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi hukuman mati kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak diaturnya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berimplikasi terhadap ketimpangan antara dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman yang dianggap terlalu ringan. Cara berhukum tersebut berbeda dengan penerapan batasan nisab dalam jarimah pencurian yaitu pencurian dengan minimal kerugian korban 1/4 dinar dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Tujuandari penelitian ini adalah untuk melakukan reformulasi pengaturan hukumam mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan batasan nisab dalam jarimah pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis dengan penalaran deduktif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperluas makna keadaan tertentu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kerugiaan keuangan negara dalam batas minimal tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.
Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan Purwanto, Purwanto; Arabiyah, Syarifah; Wagner, Ivan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i3.389-410

Abstract

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prioritas, dan ketimpangan akses menjadi alasan utama. Lembaga bantuan hukum (LBH) pelayanannya dirasa belum merata, terutama untuk mengentaskan akar permasalahan seperti kemiskinan struktural, khsususnya di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan strategi pengembangan institusional LBH, yang inisiasinya dilakukan kelompok masyarakat sipil di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset aksi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukan, para pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat menyadari sifat relasional antara akses keadilan, konsep bantuan hukum struktural (BHS), dan keberadaan lembaga bantuan hukum. Refleksi membawa pembentukan institusi menjadi pilihan aksi sadar, demi menanggapi berbagai permasalahan. Basis refleksi didasarkan pada isu hak asasi manusia khususnya isu berbasis agama, keyakinan, dan etnis, isu gender, dan isu ekologi. Aksi diteruskan dengan menginternalisasi konsep BHS yang dapat menumbuhkan nilai-nilai inti kehidupan, dan berbasis pada kebutuhan kehidupan rakyat. Simpulan penelitian menunjukkan kerangka strategis yang disiapkan dalam menumbuhkan institusi yang otonom memerlukan aksi kolaboratif sekaligus partisipatif melalui enam tahapan konkrit.
Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock and Children from Unregistered Marriages: Juridical Problems and the Maqashid Shariah Approach Arabiyah, Syarifah; Wahyuni, Afidah; Muyassar, Ya` Rakha
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.9738

Abstract

Artikel ini mengkaji hak waris anak luar kawin dan anak dari perkawinan siri dalam konteks hukum waris Islam dan perkembangan hukum positif di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis-normatif berbasis maqashid syariah, penelitian ini menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan perdata antara anak biologis dan ayahnya dalam kondisi tertentu. Ditemukan adanya ketegangan antara prinsip hukum waris Islam klasik—yang umumnya tidak mengakui hak waris bagi anak luar kawin—dan kebutuhan hukum modern untuk melindungi hak anak tanpa diskriminasi status kelahiran. Studi ini menawarkan reinterpretasi kontekstual terhadap hukum Islam agar selaras dengan tujuan maqashid syariah, khususnya perlindungan nasab (hifz al-nasl) dan keadilan (‘adl). Temuan ini berkontribusi terhadap wacana pembaruan hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer di Indonesia. 
Globalisasi dan Implikasinya Terhadap Pelindungan serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Budaya Tradisional dalam Sektor Pariwisata Arabiyah, Syarifah; Prabowo, Agung Dwi
KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2022): KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/kambotivol2issue2page91-98

Abstract

Intellectual property (IP) protection is the important thing in protecting and utilizing the creations of human ideas. Creations can take many forms including inventions, arts and literaries, industrial designs, and others. IP not only regulates individual ownership but also concerns about communal ownership based on local culture. Nowdays, globalization affects the protection and utilization of IP including local culture. As one of important factor in global business, recognition of IP based on local culture has the opportunity to become a new advantage for the tourism sector in globalization era especially for tourism which managed by local communities. For example is the utilization of digital technology for tourism business based on local cultural IP which is useful for improving community welfare in terms of economic and moral benefits. the business will be globalized and opportunities for equitable use of local cultural IP will be widely opened. Digitalization will also facilitate the protection and utilization of local cultural IP in order to gain global recognition easily and make tourism sector based on local cultural IP to be more competitive with other countries in order to attract the attention of foreign tourists. This article is a normative with non judicial case study. The methods are statute and conceptual approaching method. The purpose of this article is to determine the form of protection and utilization of IP based on local culture that is ideal for tourism sector in the era of globalization.
Progresifitas Kedudukan Boru Batak dalam Adat Batak Toba Arabiyah, Syarifah; Hazdan , M Fahmi; Yus, Thadeus; Pratiwilayan, Prisila Rieska; Astono, Agustinus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.898

Abstract

Indonesia memiliki keragaman budaya dengan adat istiadat unik di setiap daerah yang mencerminkan identitas khas. Prinsip "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" menegaskan bahwa hukum harus menyesuaikan perkembangan masyarakat. Hukum adat sering dianggap statis, seperti hukum adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris, mencerminkan struktur patriarkal di mana laki-laki memegang peran dominan dalam keluarga dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran Boru Batak dalam hukum adat Batak Toba, khususnya terkait hak waris. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan yang semakin meningkat terhadap perempuan dalam sistem ini, menciptakan keadilan dan kesetaraan yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis-yuridis dengan data primer dari wawancara, diskusi, dan kuesioner, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Batak Toba masih sering dianggap tidak adil terhadap Boru Batak, ada perkembangan dalam pengakuan hak waris perempuan. Studi ini menekankan perlunya penelitian lanjutan untuk memperkuat kedudukan hukum perempuan dalam sistem adat Batak Toba.
The Existence of Marriage Guardians in Tunisia`s Islamic Family Law Syarifah Arabiyah
Interdisciplinary Social Studies Vol. 4 No. 3 (2025): Regular Issue: April-June 2025
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v4i3.825

Abstract

The issue of marriage guardianship (wali) has become a significant topic in the reform of Islamic family law across Muslim-majority countries, including Tunisia. While most classical scholars consider a marriage guardian essential for a valid marriage, Tunisia allows adult women to contract marriage independently. This study aims to examine the legal status of marriage guardianship in Tunisia’s Islamic family law and compare it with Indonesia’s legal framework. The research uses a normative juridical method, a library research approach, and comparative analysis. The findings reveal that although Tunisia predominantly follows the Maliki school, it adopts the Hanafi opinion in granting mature women the right to marry without a guardian, as formalized in Article 3 of Law No. 39 of 2010. The implication is that Tunisia’s legal system reflects a progressive blend of historical, cultural, and jurisprudential factors, offering a gender-sensitive approach to Islamic legal reform. This study contributes to the broader discourse on contextual reinterpretation of Islamic law and encourages other Muslim countries to consider reforms aligned with the objectives of Sharia (maq??id al-shar?‘ah).
Co-Authors Afidah Wahyuni, Afidah Agung Dwi Prabowo Agustinus Astono Anita Yuliastini Budimansyah Budimansyah Budimansyah Budimansyah Dami Dami Hazdan , M Fahmi Ivan Wagner Muhayan Pratiwilayan , Prisilia Rieska Pratiwilayan, Prisila Rieska Pratiwilayan, Prisilia Rieska Rizki Amalia Fitriani Syamsiar, Syamsiar Weni Sentia Marsalena Ya’ Rakha Muyassar Yuliastini, Anita Yus, Thadeus