Garuda - Garba Rujukan Digital

FENOMENA BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE WILAYAH RI TANPA DILENGKAPI DOKUMEN RESMI (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak) Yuliastini, Anita; Arabiyah, Hj. Syarifah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.12

Pergolakan di Timur Tengah karena perang saudara yang tiada hentinya, sehingga banyak warga negara Afganistan yang akhirnya mengungsi ke negara lain untuk mencari penghidupan yang damai. Namun terkadang imigran tersebut nekad masuk ke negara lain tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah/resmi. Tidak sedikit para pencari suaka ini masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi (tanpa paspor).Â Para pencari suaka tersebut ditampung atau ditahan di Rumah Detensi Imigrasi yang mana Rudenim tersebut merupakan unit pelaksanan teknis yang berada di bawah nauangan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.

THE HANDLING OF HUMAN TRAFFICKING WITH MAIL ORDER BRIDE MODE IN WEST KALIMANTAN Yenny AS; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
International Journal of Law Reconstruction Vol 4, No 2 (2020): INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW RECONSTRUCTION
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v4i2.10976

Trafficking especially women and children in West Kalimantan, is still vulnerable in various modes, including through order bride. Factors that influence the trafficking include poverty, lack of education, limited employment, patriarchal culture, and weak law enforcement as well as mechanisms and coordination of handling trafficking. This article will explore the issue of trafficking with the mail order bride mode by revealing the problem of what factors are obstacles in law enforcement handling the crime of trafficking in persons with the order bride mode. This article will explore the issue of handling the trafficking with the order bride mode by revealing the problem of what factors are obstacles in law enforcement handling the crime of trafficking in persons with the mail order bride mode. Through the socio-legal research method with a qualitative approach, the research results are obtained that the obstacles faced in handling criminal acts of trafficking with the mail order bride mode are still weak cooperation and coordination between relevant agencies and law enforcement officials, especially these crimes occur in transnational networks.

PThe Role of Family Welfare Movement Team (TP-PKK) in Creating Child Protection in Fulfillment of Education Rights During the Covid-19 Pandemic Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati; Sri Ayu Septinawati
Community Development Journal Vol 5 No 3 (2021): Community Development Journal
Publisher : UNUSA Press

Covid-19 has a significant impact on the life of the Indonesian, including fulfilling the right to education for children. With the social distancing, the Ministry of Education in Indonesia issued a policy by closing schools and replacing the teaching and learning process using an online system. However, there are obstacles during online learning. One of them is parents' unpreparedness to accompany their children. It is necessary to build motivation for parents or families, especially mothers. Children as the goal of education and the realization of child protection have been regulated in legislation. The authors conducted the community service activity with an online legal counseling method to Family Welfare Movement Team (here and after called TP-PKK) in Regency/City throughout West Kalimantan. In conclusion, TP-PKK has a role in creating child protection in fulfillment of education rights during the Covid-19 pandemic. Legal counseling could be carried out widely and sustainably to motivate parents or families to assist their children in the online learning process, so child protection is realized

Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19 Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.878

Artikel ini mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Realitasnya dibalik pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus yang harus ditangani Aparat Kepolisian karena penyebaran informasi tidak benar/hoax terkait covid-19 melalui media sosial yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya. Melalui penelitian socio-legal dengan pendekatan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa ketidakjelasan dalam rumusan unsur pasal terkait perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutana dalam rumusan unsur pasal yang dapat dikenakan UU ITE sebagai berita bohong/hoax tersebut adalah unsur merugikan konsumen. Unsur mana tidak ada penjelasan yang tegas apa makna merugikan konsumen akibat berita bohong tersebut, sehingga dapat menimbulkan missintepretasi. Missintepretasi inilah menjadi penyebab kendala dalan penanganan hukumnya, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang tegas di dalam perumusan normanya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini perlunya perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah marakya pandemi covid-19

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU Yenny AS; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 3, No 3 (2020): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v3i3.2580

Abstrak: Kriminalisasi guru yang dalam tataran empirisnya masih terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat pada dewasa ini. Kriminalisasi guru ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya pemahaman dari para guru batasan perlakukan penindakan pendisiplinan terhadap murid dengan konsepsi perlindungan anak, sehingga muncul di permukaan seakan guru melakukan kekerasan terhadap muridnya dan berujung pada kriminalisasi guru. Sementara terdapat juga faktor kehilangan kepercayaan orangtua terhadap sekolah ketika guru melakukan Tindakan pendisiplinan terhadap anaknya dinilai sebagai kekerasan, sehingga terjadi permasalahan antara orangtua, guru dan sekolah. Mendasari hal tersebut maka penting untuk dilakukan pengembangan komunikasi hukum melalui penyuluhan hukum kepada para guru tentang konsepsi dan arti penting perlindungan anak, disamping pentingnya juga konsepsi perlindungan guru diberikan kepada orangtua, keluarga dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan terhadap guru PAUD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum langsung berupa ceramah, diskusi kelompok, guna memperoleh peningkatan pemahaman dan pengetahuan para guru PAUD tentang perlindungan anak.Abstract: The criminalization of teachers which in their empirical level still occurs in the current structure of community life. This criminalization of teachers occurs because it is influenced by various factors including the lack of understanding of teachers on disciplinary measures to discipline students with the conception of child protection, so that it appears on the surface as if the teacher is violent towards his students and results in the criminalization of the teacher. While there is also a factor in losing parents' trust in schools when teachers take disciplinary action against their children as violence, resulting in problems between parents, teachers and schools. Underlying this, it is important to develop legal communication through legal counseling to teachers about the conception and importance of child protection, in addition to the importance of the conception of teacher protection given to parents, families and the community. This legal counseling activity was carried out for PAUD teachers in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The method used is direct legal counseling in the form of lectures, group discussions, in order to gain increased understanding and knowledge of PAUD teachers about child protection.

Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19 Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.878

Artikel ini mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Realitasnya dibalik pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus yang harus ditangani Aparat Kepolisian karena penyebaran informasi tidak benar/hoax terkait covid-19 melalui media sosial yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya. Melalui penelitian socio-legal dengan pendekatan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa ketidakjelasan dalam rumusan unsur pasal terkait perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutana dalam rumusan unsur pasal yang dapat dikenakan UU ITE sebagai berita bohong/hoax tersebut adalah unsur merugikan konsumen. Unsur mana tidak ada penjelasan yang tegas apa makna merugikan konsumen akibat berita bohong tersebut, sehingga dapat menimbulkan missintepretasi. Missintepretasi inilah menjadi penyebab kendala dalan penanganan hukumnya, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang tegas di dalam perumusan normanya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini perlunya perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah marakya pandemi covid-19

Analisis Komparatif Kesesuaian Hukum Nasional Indonesia Dan Malaysia Dengan Instrumen Hukum Internasional Dalam Perlindungan Pekerja Migran Anita Yuliastini; Yuko Fitrian
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.992

This article comparatively analyzes the alignment of Indonesian national law (Law 18/2017) and Malaysian national law (Employment Act 1955) with the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). Findings indicate that Law 18/2017, driven by Indonesia's ratification of the ICMW, comprehensively adopts international protection standards. Conversely, Malaysia's Employment Act 1955, without ICMW ratification, aligns only partially, leaving significant gaps, particularly concerning non-labor rights. The difference in ratification status is the key factor driving the divergence in migrant worker protection approaches between the two countries, highlighting the challenge of legal harmonization for more effective protection.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search