Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Purba, Charlyna S
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA AS, Yenny; Purba, Charlyna S; Lipi, Lipi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.13

Abstract

Apakah informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim akan dianalisis menggunakan metode penelitian  menggunakan pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa rekaman kamera Closed Circuit Television dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUBU RAYA Martono, Joko; Purba, Charlyna S; Budimansyah, Budimansyah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.9

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah berlaku kurang lebih 6 (enam) tahun. Dan sementara itu, hingga saat ini landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya ini telah mengalami beberapa perubahan mengikuti kondisi masyarakat yang dinamis dan perkembangan ketatanegaraan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Melalui metode penelitian yuridis normatif, diketahui bahwa lembaga pembentuk produk hukum daerah di Kabupaten Kubu Raya perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya guna mengikuti perkembangan masyarakat dan ketatanegaran yang dinamis.
EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014) Purba, Charlyna S
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.4

Abstract

Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahkamah Partai Politik yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif (dogmatic legal research), dibuktikan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai terkait susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nyatanya belum mampu dipatuhi oleh para pihak terkait ataupun menjadikannya sebagai satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan harus melakukan penguatan baik secara kelembagaan, posisi dan kedudukan, sehingga para pihak yang berselisih akan memilihnya sebagai jalur utama penyelesaian perselisihan internal dalam suatu partai politik dan mampu memberikan kepuasan berupa keadilan kepada para pihak terkait yang berselisih di samping pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.
TANTANGAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA: Meretas Ketidakadilan Gender Purba, Charlyna S; Panjaitan, Arip Ambulan
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.21

Abstract

Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait ketidakadilan gender dan payung hukum yang akan mewujudkan keadilan gender di Indonesia.Metode: Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif (dogmatic legal research) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan (perwakilan parlemen).Kesimpulan: Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait persamaan hak perempuan dan laki-laki diharapkan mampu menjadi pendorong perubahan ketidakadilan gender ke arah perwujudan keadilan gender.
Co-Authors Budimansyah Budimansyah Lipi, Lipi Martono, Joko Panjaitan, Arip Ambulan Yenny AS