Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Damaryanti, Henny
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMENUHAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL Damaryanti, Henny; Alkadrie, Sy Abdullah; Annurdi, Annurdi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemenuhan pembayaran upah minimum sebgai pemenuhan hak tenaga kerja yang dijamin sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketentuan mengenai pengupahan tenaga kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dengan menggunakan ketentuan penetapan upah minimum, namun demikian masih ditemukan adanya pengusaha yang melakukan atau menerapkan pengupahan terhadap pekerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaku usaha (pengusaha) hendaknya dalam menjalankan kegiatan usaha miliknya haruslah memperhatikan pula kepentingan dari pekerjanya, dengan turut serta memperhatikan dan memenuhi hak-hak tenaga kerja, selain itu negara dalam hal ini dituntut untuk dapat melakukan penegakkan hukum ketenagakerjaan sehingga terwujud pemenuhan upah minimum sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional tenaga kerja.
Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU-I/2014) Damaryanti, Henny; Utomo, Setyo
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.3

Abstract

Terjadinya persaingan antara pelaku usaha dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal yang sewajarnya terjadi, namun demikian dalam praktek persingan tersebut dapat saja ditemukan adanya pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha  yang tidak sehat salah satunya ialah terjadinya “perjanjian penetapan harga” yang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha di Indonesia. Sehingga peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting dalam pengawasan persaingan usaha dalam rangka menjamin persaingan yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang- undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa KPPU dalam pemeriksaan kasus sebagaimana dalam Putusan KPPU RI Nomor 14/KPPU-I/2014, megenai dugaan terjadinya perjanjian penetapan harga telah tepat menggunakan pendekatan per se illegal dalam memeriksa perkara tersebut, sehingga KPPU dalam pemeriksaannya hanya perlu membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tanpa harus membuktikan adanya dampak dari perjanjian penetapan harga yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha  tidak sehat.
Co-Authors Alkadrie, Sy Abdullah Annurdi, Annurdi Setyo Utomo