Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Setyo Utomo
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU-I/2014) Damaryanti, Henny; Utomo, Setyo
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.3

Abstract

Terjadinya persaingan antara pelaku usaha dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal yang sewajarnya terjadi, namun demikian dalam praktek persingan tersebut dapat saja ditemukan adanya pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha  yang tidak sehat salah satunya ialah terjadinya “perjanjian penetapan harga” yang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha di Indonesia. Sehingga peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting dalam pengawasan persaingan usaha dalam rangka menjamin persaingan yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang- undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa KPPU dalam pemeriksaan kasus sebagaimana dalam Putusan KPPU RI Nomor 14/KPPU-I/2014, megenai dugaan terjadinya perjanjian penetapan harga telah tepat menggunakan pendekatan per se illegal dalam memeriksa perkara tersebut, sehingga KPPU dalam pemeriksaannya hanya perlu membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tanpa harus membuktikan adanya dampak dari perjanjian penetapan harga yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha  tidak sehat.
TANTANGAN HUKUM MODERN DI ERA DIGITAL Utomo, Setyo
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.5

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dan negatif bagi kehidupan umat manusia. Begitu pula dengan cyberspace, sebagai salah satu kemajuan di bidang teknologi tentunya merupakan suatu realitas yang dihadapi oleh legal metanarative. Dibutuhkan terobosan dan pendekatan yang komprehensif dalam menyikapi ketidakberdayaan legal metanarative dalam menghadapi tantangan cyberspace.
PENGARUH PEMBANGUNAN DI ERA GLOBALISASI TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT Setyo Utomo
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 1, No 3 (2014): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Development in the current era of economic globalization has turned out to influence the environmental damage. It certainly has an impact on access to the fulfillment of the human rights guaranteed by the constitution to earn a good living environment and healthy. Every effort has been the development of appropriate attention to the principles of environmental protection laws and sustainable development. Government as a major stakeholder in the obligations of the right to a healthy environment should act progressively in law enforcement efforts in the field of environment and natural resources.
The Role of Local Government, Religious and Community Figures, In Conjunction With the Security Forces (Polri) In Returning A Harmonic Life Post Conflict As Ethnic In Sambas Regency Setyo Utomo
International Journal of Multi Discipline Science Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Number 2 August 2018
Publisher : STKIP Singkawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26737/ij-mds.v1i1.429

Abstract

Humans as God's creatures are given freedom of human rights from birth. As a citizen, it is necessary that the State shall be obliged to protect the freedom of the rights of its citizens. However can’t be denied the freedom of human rights between human beings with each other in fact lead to differences in interests that led to the emergence of conflicts that often lead to the occurrence of fatalities and loss of property. Whereas one of the citizens' rights is free to live anywhere within a territory of the State. Likewise with citizens of Indonesia, in the Constitution of the State has guaranteed the freedom to reside within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Based on the experience of conflicts in the country, with the post-conflict handling of those who had previously conflicted it can be reunited in living a harmonious life, but unlike the conflict that occurred in Sambas Regency in 1999 between ethnic Malays and Madurese which has been over the years and with post-conflict efforts that have been done until now people in Sambas district have not been able to accept the presence of Madurese in Sambas Regency.
Sosialisasi PERDA Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat St. Laksanto Utomo; Liza Marina; Setyo Utomo; Yenny AS; Salfius Seko; Lenny Nadriana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 4 (2022): JPMI - Agustus 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.677

Abstract

Sosialisasi pentingnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) agar dapat dipahami dan dapat menghindari konflik konflik atas ketidak tahuan masyarakat adat akan hak haknya yang telah dilindungi oleh pemerintah daerah setempat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat pada masyarakat adat Dayak Tobak dengan metode sosialisasi dan diskusi. Pokok materi yang diberikan adalah tentang hak hak masyarakat adat dalam mengelola kearifan lokalnya terkait dengan Perda setempat. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta lebih memahami dan mengetahui hal hak mereka agar dijadikan pegangan dalam berbagai aktifitas yang menyangkut aturan aturan adatnya.  
Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Rahmad Satria; Ivan Wagner; Setyo Utomo; Rizki Amalia Fitriani; Agustinus Astono
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.88

Abstract

Pengadilan administrasi menjadi salah satu bagian dari tersedianya akses keadilan kepada rakyat yang disediakan dengan tujuan menyelesaikan sengketa administratif. Reformasi birokrasi, termasuk pada tubuh lembaga peradilan administrasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah problematika. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil peradilan administrasi, telah menekankan penyimpangan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur). Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai perwujudan peradilan administrasi di Indonesia masih menggunakan hukum acara lama. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum acara pengadilan administrasi di Indonesia masih memuat sejumlah pembatasan yurisdiksi pemeriksaan PTUN. Khusus pada Pasal 2 huruf e, menjadi problematis apabila dikaitkan dengan keputusan administrasi yang menyimpang dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Penyimpangan dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya cacat hukum, sehingga ketentuan pembatasan yurisdiksi itu sudah seharusnya dipahami sekali lagi bahkan ditinjau ulang. Penelitian normatif ini berusaha untuk membahas seputar problematika tersebut dan menyiapkan argumen untuk mengatasi problematika itu.
Co-Authors Agustinus Astono Damaryanti, Henny Ivan Wagner Lenny Nadriana Liza Marina Rahmad Satria Rizki Amalia Fitriani Salfius Seko St. Laksanto Utomo Yenny AS