Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum REPERTORIUM Journal of Indonesian Legal Studies Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Jurnal Kajian Konstitusi Journal of Private and Economic Law The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education
Emanuel Raja Damaitu
Universitas Jember
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Damaitu, Emanuel Raja
REPERTORIUM Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Economic activity growth in Indonesia is very rapidly. Although still dominated by conventional economic activity, the economic activities of sharia or berasis muamallah be a concern in terms of the law. On the basis of the Treaty of Nice dsarnya based on Islamic law or The legislation of civil law has the same basic kepentigan to protect the parties mutually committing yourself in a contract.Abstrak:Perkembangan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia sangat pesat. Meskipun masih didominasi oleh kegiatan ekonomi konvensional, kegiatan ekonomi berasis syariah atau muamallah menjadi perhatian dalam segi hukum. Pada dsarnya asas perjanjian baik berdasarkan Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai dasar yang sama untuk melindungi kepentigan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak.
Progress and Decline of Legal Thought: Ex-Corruptor as a Legislative Candidate (Analysis of General Election Commission Regulation (PKPU) No. 20/2018) Damaitu, Emanuel Raja
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 4 No 1 (2019): Penal Policy and The Development of Criminal Law Enforcement
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.35 KB) | DOI: 10.15294/jils.v4i01.29690

Abstract

KPU Regulation Number 20 the Year 2018 is one of the rules that must be adhered to regarding legislative candidates who will be registered as participants in the legislative elections. The KPU regulation was decided by the Supreme Court as a statutory regulation that is not in accordance with the laws and regulations related to the election on it. In fact, normatively, the provisions in the KPU Regulation are in accordance with the rules for the formation of legislation. Normatively, banning legislative candidates who are former prisoners of corruption is a progressive effort from the government to create a government free of corruption. The prohibition does not violate the concept of human rights protection.
PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS Bayu Dwi Anggono; Emanuel Raja Damaitu
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.22

Abstract

Indonesia mendapatkan bonus dan tantangan sebelum menuju Indonesia emas pada saat genapberumur 100 tahun pada 2045. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mempersiapkanbonus demografi ini juga cukup besar. Salah satunya adalah masuknya paham radikalisme danideologi anti Pancasila di Indonesia. Tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawabpemerintah untuk menyelesaikannya namu juga seluruh lapisan masyarkat. Menghadapi bonusdemografi ini, seluruh lapisan manusia Indonesia harus melihat bahwa diperlukan sebuahpenguatan nilai-nilai Pancasila agar menjadi sebuah ideologi yang hidup. Penguatan nilai-nilaikepada generasi muda Indonesia harus dengan cara-cara yang kreatif, kontekstual dan tetapberlandaskan pada akar budaya Indonesia.
Online Dispute Resolution dalam Sengketa Bisnis Di Era Digital: Sebuah Konsep dengan Pendekatan Perbandingan Hukum Felix Yuwono; Emanuel Raja Damaitu; Sheila Yudha Pradina
Journal of Private and Economic Law Vol 1 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5831.248 KB) | DOI: 10.19184/jpel.v1i2.27562

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak mengubah hidup manusiauntuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan bisnis pun semakin berkembang pula di era digital ini yang menggunakan teknologi sebagai medianya yang disebut dengan e-commerce. Ketika terjadi perselisihan paham atau sengketa pun juga sudah diarahkan menggunakan sistem ODR. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan ODR. Melalui pendekatan perbandingan hukum, ditemukan sebuah konsep pengaturan mengenai ODR di Indonesia ke depannya. Negara Canada dan Inggris digunakan sebagai negara pembanding yang telah lebih dulu menerapkan ODR. Pelaksanaan sistem ODR dalam penyelesaian sengketa di Kanada maupun di Inggris sudah diintegrasikan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga implementasi mengenai sistem ODR sudah dilaksanakan. Akan tetapi masih membutuhkan beberapa perubahan dan perkembangan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan di Indonesia masih belum mengintegrasikan sistem ODR ke dalam peraturan perundang-undangan secara khusus. Meskipun secara basis regulasinya sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung berlakunya sistem ODR, tetapi akan menjadi lebih baik jika diatur ke dalam aturan yang lebih khusus.
Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Damaitu, Emanuel Raja; Wada, Igam Arya
Lentera Hukum Vol 4 No 3 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i3.5361

Abstract

Civil Society Organization (CSO) is an organization founded and formed by the community voluntarily based on the similarity of aspirations, wills, needs, interests and objectives to participate in development in order to achieve the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). But many established organizations are not based on the common vision and mission required by the government. The emergence of a number of radical organizations that perform anarchist actions make people feel uneasy about the actions of mass organizations that commit acts of violence by using the pretext of religion as a justification reason. The Government in this case has considerable authority in Law No. 17 of 2013 on Civil Society Organizations where the ultimate estuary is the revocation of registered certificate which affects the dissolution of problematic community organizations. With the authority granted to the government, it is suggested that the government should be able to crack down on mass organizations which generate problematic causes and break public orders. Keywords: Government Power, Dissolution Of Civil Society Organization, Right to Association
Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia melalui Peradilan Etik Damaitu, Emanuel Raja; Kautsar, Christian Adam
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i2.45059

Abstract

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak keadilan di masyarakat ketika terjadi sebuah sengketa harus memegang teguh etika dan moralitas. Peradilan dan etika adalah dua kata yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Untuk menjaga kepercayaan publik (public confidence) terhadap profesi hakim, baik itu hakim negara bagian maupun hakim federal dan institusi peradilan di Amerika Serikat, setiap ada pelanggaran terhadap Code of Judicial Conduct akan dilakukan tindakan disipliner dan bahkan pemberhentian hakim yang telah terbukti berperilaku tidak pantas tersebut. Penegakan kode etik hakim di Italia dilakukan oleh asosiasi hakim (dan jaksa) secara internal. Keberadaan peradilan etik pada akhirnya akan semakin memperkuat kekuasaan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan sebagai lembaga yang menyelesaian sengketa di masyarakat.Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman; Peradilan Etika; Perbandingan Hukum.Judges as one of the law enforcement officers who spearhead justice in society when a dispute occurs must uphold ethics and morality. Judiciary and ethics are two words that can be distinguished, but cannot be separated. In order to maintain public confidence in the profession of judges, both state judges and federal judges and judicial institutions in the United States, every violation of the Code of Judicial Conduct will be subject to disciplinary action and even dismissal of judges who have been proven to have behaved inappropriately. Enforcement of the code of ethics of judges in Italy is carried out by associations of judges (and prosecutors) internally. The existence of an ethical court will ultimately further strengthen judicial power and judicial policy as an institution that resolves disputes in society.Keywords: Judicial Power; Justice Ethics; Comparative Law.
The Perspective of the Tengger Indigenous People in Lumajang on a Good and Healthy Environment Damaitu, Emanuel Raja; Rato, Dominikus
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 6 No. 2 (2024): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v6i2.6687

Abstract

This study aims to understand the world view of Tengger Adatlaw community in Agrosari Village, Senduro District, Lumajang Regency, regarding the right to a good and healthy environment. A good and healthy environment is a part of a human's basic need, so it must be maintained and preserved. The Tengger Adatlaw community in Argosari Village, Senduro District of Lumajang Regency, is very concerned about such matters. What motivates the Tengger adat law community in Argosari Village to maintain a good and healthy environment? Is the Tri Hita Karana philosophy capable of guiding the Tengger adat law community to maintain and preserve a good and healthy environment? The philosophical approach and harmony theory are used to understand the Tengger adat law community worldview and strengthened by the Tri Hita Karana principle. Tri Hita Karana's philosophy guides the harmonious relationship between humans, nature, and God. At the end of this study, this paper concluded that Tri Hita Karana principles could guide the Tengger adat law community worldview on the universe. Therefore, legal action is needed to respect, recognize, and protect the Tengger adat law community's worldview and ensure it is suitable for a good and healthy environment.
Co-Authors Bayu Dwi Anggono Dominikus Rato Felix Yuwono Kautsar, Christian Adam Sheila Yudha Pradina Wada, Igam Arya