Garuda - Garba Rujukan Digital

KONSEP ILMU (AL-QUR’AN) SEBAGAI WUJUD AJARAN ILMU ALLAH Arifinal, Mochamad
ALQALAM Vol 33 No 1 (2016): January - June 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Ilmu Pengetahuan Modern tidak mampu menjawab segala permasalahan hidup manusia sehingga dibutuhkan suatu formula baru untuk memecahkannya. Konsep Ilmu (AlQuran) adalah salah satu formula baru (sebagai upaya pemecahan problematika keummatan), dalam upaya penelusuran kembali terhadap Ajaran Ilmu Allah. Tulisan ini adalah upaya untuk mengembangkan kembali gagasan tersebut dalam tulisan-tulisan lanjutan yang berguna untuk pengembangan pemikiran, khususnya pemikiran-pemikiran yang dapat menguatkan penalaran-penalaran manusia terhadap kebenaran yang hakiki. Tulisan dalam bentuk artikel ini adalah sebagai sumbangan pemikiran yang orisinal dalam upaya pengembangan pemikiran ilmiah (objektif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ajaran Ilmu Allah itu terbagi dua, yaitu pertama, Alam Fisika atau ‘ALAM (Khalqiyyah), yang terdiri dari makhluk gaya (Malaikat, Jin dan Ruh); makhluk biologis (Manusia, Tumbuh-tumbuhan dan Hewan); dan makhluk organis (Makro Kosmos seperti Matahari, Bulan dan Bintang (Sistem Tata Surya), dan yang kedua, Ajaran Ilmu Allah (Sosial dan Budaya) atau ‘ALLAMA (khuluqiyyah), antara lain : Al-Asma; Shuhuf; Zabur; Taurat; Injil; dan Al-Quran. Bedasarkan hal itu, manusia perlu terhadap Ajaran Ilmu Allah adalah dalam rangka memelihara kesetimbangan kehidupan sosial budayanya seperti halnya telah setimbang hidup manusia itu secara organis-biologis.

PERLINDUNGAN PEKERJA BURUH TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI MASA PANDEMI COVID 19 Arifinal, Mochamad; Suhadi, Aris; Agustina, Rani Sri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.3230

Pembanguan Nasional Merupakan pembangunan yang bertujuan mewujudkanmasyarakat yang adil dan makmur dan berkesinambungan berlandaskan Pancasila danUndang-undang Dasar 1945. Pandemi virus corona mulai awal tahun 2020 memukulkinerja sektor industri berdampak pada nasib para pekerja, khusunya pekerja swasta.Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan untuk menjalankan perusahaan sepertibiasa sehingga berakibat pada pendapatan perusahaan yang berkurang. Pemerintahmenghimbau agar pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepadapekerjanya, dan membuat regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut denganmengeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020Tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahandan Penanggulangan Covid-19, tetapi imbauan untuk tidak melakukan PHK agaksedikit sulit untuk diterapkan termasuk di Kota Serang. Apalagi jika perusahaanmengalami kerugian, PHK menjadi hal yang paling mungkin untuk dilakukan olehpelaku usaha untuk menekan defisit keuangan perusahaan.

Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak Ariyanto Ariyanto; Inge Dwisvimiar; Arifinal Arifinal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022): Maret-April
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25334

The implementation of the mortgage execution auction based on article 6 UUHT which is carried out in accordance with the procedure and fulfills formal legality according to Article 25 PMK No 213/PMK.06/2020, the auction cannot be canceled, so if there is a lawsuit to cancel the auction that has been carried out, it must be decided to refuse lawsuit. The research method used in this study is normative-empirical with a Judicial Case Study approach. The results showed that the judge's decision stating that the auction was canceled resulted in a guarantee of legal certainty over the implementation of the auction based on Article 6 of the UUHT to be ignored, and the decision that declared the auction canceled because the debtor was declared in bad faith had committed an unlawful act causing losses. For auction buyers, due to the responsibility of the debtor who intentionally commits an unlawful act and the creditor who is declared negligent in accepting the object of mortgage, it is not stated concretely in the judge's decision.Keywords: Legal Certainty; Execution Auction; Mortgage right; Lawsuit for Unlawful Acts; Debtor Abstrak:Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi legalitas formal menurut Pasal 25 PMK No 213/PMK.06/2020, lelang tidak dapat dibatalkan, sehingga apabila ada gugatan untuk membatalkan lelang yang sudah dilaksanakan maka harus diputuskan menolak gugatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan Judicial Case Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan Hakim yang yang menyatakan lelang dibatalkan berakibat jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT menjadi terabaikan, dan putusan yang menyatakan pelelangan batal karena debitur dinyatakan beritikad buruk telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian. Bagi pembeli lelang karena tanggung jawab debitur yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan kreditur yang dinyatakan lalai menerima objek hak tanggungan tidak disebutkan secara konkrit dalam putusan hakim.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Lelang Eksekusi; Hak Tanggungan; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; Debitur

Krisis Ilmu Pengetahuan Modern mochamad arifinal
Tsaqofah Vol 7 No 2 (2009): December 2009
Publisher : Departement of History and Islamic Civilization, Faculty of Ushuluddin and Adab, State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/tsaqofah.v7i2.3510

Ilmu Pengetahuan Modern tidak mampu menjawab segala permasalahan hidup manusia sehingga dibutuhkan suatu formula Baru untuk memecahkannya. Kajian ini merupakan penelaahan terhadap kegagalan ilmu pengetahuan modem (sekuler) yang menyebabkan krisis kehidupan manusia dan memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap perubahan masyarakat intemasional dalam memandang ilmu pengetahuan, sehingga memunculkan pandangan yang keliru dan memunculkan suatu dogma bahwa ilmu itu bersifat netral (bebas nilai). Menurut penulis dari sinilah awal mula terjadinya krisis ilmu pengetahuan modern itu.

Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/pdt.g.s/2019/pn.srg Tuti Alawiyah; Inge Dwisvimiar; Mochammad Arifinal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27073

This study aims to analyze the implementation of the Serang District Court Decision Number: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. according to PERMA No. 4/2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, and countermeasures against obstacles that occur in the implementation of executions based on PERMA No. 4/2019. This type of research is normative juridical and case studies through a legal approach. The results showed that the decision on a simple lawsuit in the Serang District Court Decision Number 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg based on PERMA No.4/2019 was carried out based on the principles of ordinary civil procedure law by determining the auction for the implementation of confiscation guarantees through the KPKNL. The concept of regulating the implementation of a simple lawsuit at the Serang District Court in its legal application has not been effective with the finding of a simple lawsuit settlement and the determination of guarantees exceeding the time limit determined by Perma Number 4 of 2019.Keywords: Arrangement; Execution; Simple Lawsuit. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. sesuai PERMA No. 4/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan penanggulangan terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan PERMA No. 4/2019. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan studi kasus melalui pendekatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan atas gugatan sederhana dalam Putusan PN Serang Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg berdasarkan PERMA No.4/2019 dilakukan berdasarkan asas hukum acara perdata biasa dengan penetapan lelang pelaksanaan penjaminan sita melalui KPKNL. Konsep pengaturan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Serang dalam penerapan hukumnya belum efektif dengan ditemukannya penyelesaian gugatan sederhana dan penetapan jaminan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Perma Nomor 4 Tahun 2019.Kata Kunci: Penataan; Eksekusi; Gugatan Sederhana.

KAJIAN HUKUM PSBB DAN LOCK DOWN TERHADAP KONDISI KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN ruli sahrul mucarom
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v5i2.3681

Meluasnya wabah Covid 19 menimbulkan berbagai macam efek terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, terutama sektor ekonomi yang paling besar terkena imbasnya. Hal ini terjadi seiring dengan pemberlakukan berbagai macam regulasi yang mengakibatkan pembatasan besar-besaran mobilitas manusia maupun kegiatan-kegiatan perkonomian yang mengakibatkan banyaknya orang berkumpul dibatasi, penjual-penjual bahan pokok tutup, dan lain-lain. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan PSBB dan lockdown di Provinsi Banten. Penelitian ini akan mengkaji secara detail mengenai upaya pemerintah dalam meredam Covid 19, akan tetapi dengan tidak mengindahkan aspek ekonomi sebagai salah satu pilar ketahanan pangan masyarakat Banten. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah agar dapat diketahui dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan PSBB dan lock down baik masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun masyarakat ekonomi menengah ke atas di daerah Banten.

Termination of Employment of PT. Lotte Mart Indonesia Sunandar, Sunandar; Tahir, Palmawati; Arifinal, Mochamad
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v4i1.22035

The purpose of this study is to analyze the decision of the panel of judges in deciding Case Number 69/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Ps based on the Labor Law and find legal protection efforts and rights obtained by workers at PT. Lotte Mart Indonesia against Unilateral Layoffs. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches supported by primary and secondary legal materials and uses qualitative analysis techniques in order to be able to see the problems that occur in the field. The results of this study indicate that the case of PT. Lotte Mart Indonesia is one of the cases of unilateral layoffs that violate the provisions of the Labor Law. The absence of clear sanctions in the law provides an opportunity for companies to unilaterally lay off their employees. For workers who are dismissed unilaterally, they are required to obtain legal protection regulated in the Manpower Law as the President's commitment to improving quality in the economic sector. Companies that carry out layoffs unilaterally also need to receive appropriate sanctions as a result of violating the law and not fulfilling the rights of citizens guaranteed by the constitution.

Agent Responsibilities in Life Insurance Marketing Practices for Legal Protection for Consumers Mochamad Arifinal
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): New Edition of Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2303

The legislation provides legal protection to policyholders as insurance consumers. Protection of policyholders as insurance consumers is regulated in several regulations, such as the Criminal Code and the Civil Code. The Criminal Code Number 2 of 1992 concerning Business Insurance, the Criminal Code Number 8 of 1999 concerning Consumerism Protection, also regulated in the rules of the Professional Code of Agents Indonesian Life Insurance. This research aims to know whether the insurance law is sufficient to regulate the agent's responsibility to consumers in the practice of marketing life insurance and how the agents' responsibility of marketing life insurance to the protection of penalties to consumers. This research used a juridical normative method approach. This method focused on library data and was supported by field research to support existing data. The results of the research indicate that insurance, which includes the Commercial Code, the Civil Code, and Law Number 2 of 1992 concerning Business Insurance, has not been sufficiently regulated regarding the responsibilities of agents. Therefore, other regulatory agencies are needed, such as codes of ethics and professional agents (self-regulation); the establishment of draft laws or the brokering of agents into codes or laws; and consumer protection law provides legal protection to consumers through the regulation of rights and obligations to businessmen and consumers, which also regulates the responsibilities of businessmen in marketing a product, both in the form of services and goods

PENERAPAN ASAS KEPATUTAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL BERBAHASA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG Umah, Ummu Khoerul; Dwisvimiar, Inge; Arifinal, Mochamad
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i3.450

Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, and National Emblem and the National Anthem Juncto Presidential Decree Number 63 of 2019 concerning has regulated that Indonesian is the language that must be used in contracts involving Indonesian private institutions, PT NKG and PT PCI in international commercial contracts in their companies only use English. This study aims to analyze the obligation to apply Indonesian in contracts and to determine the application of the principle of legal propriety in international commercial contracts that occur in PT NKG and PT PCI. This research method uses normative-empirical legal research, namely legal research that examines the provisions of laws and regulations (normative), namely Law Number 24 of 2009 Jo Presidential Decree Number 63 of 2019 in connection with commercial contracts at PT NKG and PT PCI. The results of the analysis show that Indonesian is the language that must be used in every contract, in addition, this study also finds that PT NKG and PT PCI do not fulfill the lawful cause so that they do not apply the principle of propriety. Therefore, the results of this study suggest that contracts made in Indonesia must use Indonesian so that the principle of propriety in contracts stated in Book III of the Civil Code remains implemented.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search