Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara
Ummu Kalsum
Universitas Muslim Makassar
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENGUATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  MENUJU AKUNTABEL DI KELURAHAN LANNA KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA Asriani Junaid; Edy Susanto; Muh. Arif; Ummu Kalsum
JP2N : Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): JP2N: Januari - April 2024
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/4qt1bg40

Abstract

Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan adalah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah bertanggungjawab atas serangkaian program yang berada di bawahnya. Terlaksananya prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akuntabilitas keuangan pemerintah  merupakan ke­wajiban melaporkan dan mempertanggung­jawabkan keuangan daerah secara vertikal kepa­da pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas peren­canaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala. Kebutuhan mendesak dalam meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah daerah adalah penatausahaan keuangan daerah karena kenyataannya aparatur pemerintah daerah masih banyak yang kurang paham tentang penatausahaan dan pendokumentasian keuangan  yang baik dan benar.  Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pelatihan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel di tingkat kelurahan.  Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM terdiri dari tiga macam yaitu: (a) Penyululan, (b) focus group discusion (FGD) antara peserta, pihak aparatur Kelurahan, dan tim pengabdi; (c) inventarisasi bukti transaksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan pada tahun anggaran berjalan. Hasil PKM menunjukkan bahwa aparatur kelurahan belum maksimal memahami tentang penatausahaan keuangan daerah terkait dengan dana kelurahan diperuntukkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk  kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dimana prosesnya diputuskan pada Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Pemerintah Daerah, Penatalaksanaan
Co-Authors Asriani Junaid Edy Susanto Muh. Arif