Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Cognitionis Civitatis et Politicae
Dicki Agri Kurniawan
Universitas Borobudur
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional Dicki Agri Kurniawan; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1566

Abstract

Artikel ini membahas urgensi rekonstruksi sistem pemidanaan korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih adil dan responsif. Fenomena meningkatnya kerusakan lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas korporasi menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum saat ini, khususnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis, serta mengkaji teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan efektivitas pemidanaan menurut Herbert L. Packer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH masih bersifat lemah, baik dari segi norma, struktur penegakan hukum, maupun implementasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi model pemidanaan korporasi yang mencakup integrasi pendekatan penal dan restoratif, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat penegak hukum. Rekonstruksi ini diharapkan mampu membentuk sistem hukum pidana nasional yang menjamin keadilan ekologis, memberikan efek jera, serta berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan hidup.
Legal Vacuums in the Procedural Code of Ethics Trials of the Indonesian National Police Dicki Agri Kurniawan; Ade Saptomo
Cognitionis Civitatis et Politicae Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/politicae.v1i5.1629

Abstract

The procedural Code of Ethics trials of the Indonesian National Police face significant legal vacuums that affect law enforcement and public trust. These gaps arise from unclear and conflicting legal provisions, undermining the legitimacy and internal performance of the police institution. This study aims to examine these legal vacuums and propose strategic solutions for their resolution. Utilizing a qualitative research method with legal and institutional analysis, the research investigates the structural and procedural deficiencies in the ethical trials conducted within the police force. The findings reveal a lack of consistency in regulations, insufficient transparency in trial processes, and weak enforcement mechanisms, leading to diminished accountability and public confidence. To address these issues, the study underscores the need for legislative reform, enhanced transparency, legal education for both police personnel and the public, and strengthening the Ethics Commission’s role. These measures are pivotal in ensuring the effective implementation of the Code of Ethics and rebuilding trust in the institution. In conclusion, addressing legal vacuums and fostering ethical accountability will enhance the integrity and legitimacy of the Indonesian National Police in the public’s eyes.
Co-Authors Ade Saptomo Zainal Arifin Hoesein