Ridwan Anthony Taufan
Universitas Borobudur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Pengakuan Notaris Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Syariah di Indonesia Ridwan Anthony Taufan; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1567

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengakuan formal terhadap notaris syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam praktik perbankan syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan kompleksitas produk-produknya memerlukan peran notaris yang memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya belum mengatur secara eksplisit mengenai notaris syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk Bank Syariah Indonesia, DSN-MUI, notaris, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidaksiapan sistem dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, dan profesionalisme notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengakui notaris syariah secara formal melalui revisi undang-undang atau peraturan turunan lainnya, termasuk penguatan melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis syariah guna mendukung integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik ekonomi nasional.
Restructuring the Regulation on the Crucial Role of Advocates in Realizing an Integrated Criminal Justice System in Indonesia Ridwan Anthony Taufan; Boy Nurdin
Cognitionis Civitatis et Politicae Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/politicae.v1i5.1630

Abstract

The position and role of advocates are crucial in realizing an integrated criminal justice system in Indonesia. Advocates serve as a bridge for ensuring access to justice and protecting the legal rights of individuals, but their role often faces challenges due to a lack of effective coordination among law enforcement agencies. This research aims to analyze the critical role of advocates in improving the criminal justice system’s responsiveness and coherence. Using a normative legal research method, the study examines relevant regulations, particularly Law No. 18 of 2003 on Advocates, and explores their practical application through legal literature and secondary data analysis. The findings highlight that advocates play an essential role in fostering coordination among key elements of the justice system, including the police, prosecutor’s office, and judiciary. However, the study identifies significant challenges in optimizing their contributions, such as regulatory gaps and insufficient collaboration frameworks. Strengthening the regulation and coordination mechanisms for advocates is imperative for achieving a more integrated and effective criminal justice system. In conclusion, enhancing the advocate’s role as a law enforcer will contribute to a fairer and more efficient justice system in Indonesia.