Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Proving Motive In Premeditated Murder Cases Aturkian Laia; Muhammad Mustofa; Kristiawanto Kristiawanto
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 4 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i4.474

Abstract

The proof of motive in the crime of premeditated murder plays a crucial role but faces significant challenges due to the absence of a clearly defined motive within Article 340 of the Indonesian Criminal Code, leading to varying interpretations and inconsistent applications of the law. Some judges consider motive as a basis for sentencing, while others do not, resulting in legal uncertainty and concerns over fairness and uniformity in judicial decisions. This research aims to analyze the position of motive proof within the crime of premeditated murder and propose an ideal concept for its future application. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case study approaches, the findings reveal that the absence of a clear directive regarding motive causes inconsistent judicial practices and undermines legal certainty. The study highlights the need to explicitly incorporate motive as an essential element of proof in Article 340 to enhance fairness and consistency in judicial decisions. It concludes that integrating motive into the legal framework of premeditated murder is critical to ensuring clarity for judicial interpretation, upholding justice, and strengthening the reliability of the legal system.
Practice of Money laundering Based on Juridical Analysis of Legislation in Indonesia: Praktik Puncucian Uang Berdasarkan Analisis Yuridis Perundang-undangan di Indonesia Ayaturrahman A. Malik; Doni Maulana; Muhammad Daffa A; Shally Nuraji; Aturkian Laia
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas terkait pencucian uang (money laundering) yang kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan lebih untuk meningkatkan kekayaanya dari hasil perbuatan yang tidak baik. Dalam paraktinya pencucian uang merupakan sebuah alibi dalam mengelabuhi tim penyidik atas sumber uang yang didapatkan dari perbuatan yang kurang wajar (haram). Tujuan penelitian ini adalah memberi paham atas perbuatan pidana money laundering dengan sanksi pidana yang ada. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana supremasi dan system hukum dalam memberi efek jera kepada pelaku pencucian uang. Penelitian ini merupakan studi normative dengan mengkaji adanya pencucian uang yang kemudian dianalisis dengan statute approace, yakni pendekatan undang-undang, selain itu penelitian ini juga menggunakan analitycal approace sehingga disebut sebagai analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbuatan pencucian ung yang melalui beberapa tahapan seperti placement, layering dan integration. Berdasarkan analisis yuridis menunjukkan adanya peran pemerintah uatamanya penegak hukum yang intens melakukan tindak lanjut ke ranah hukum atas mereka yang melakukan praktik money laundering. Selama ini, Indonesia belum berani memberlakukan tindakan perampasan asset sebagai bagian dari sanksi pidana. Apabila hal ini diterapkan akan lebih baik, sehingga undang-undang dan penegak hukum tidak lagi sebagai macan dalam kertas (sebuah istilah).