<![CDATA[Artikel ini membahas terkait pencucian uang (money laundering) yang kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan lebih untuk meningkatkan kekayaanya dari hasil perbuatan yang tidak baik. Dalam paraktinya pencucian uang merupakan sebuah alibi dalam mengelabuhi tim penyidik atas sumber uang yang didapatkan dari perbuatan yang kurang wajar (haram). Tujuan penelitian ini adalah memberi paham atas perbuatan pidana money laundering dengan sanksi pidana yang ada. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana supremasi dan system hukum dalam memberi efek jera kepada pelaku pencucian uang. Penelitian ini merupakan studi normative dengan mengkaji adanya pencucian uang yang kemudian dianalisis dengan statute approace, yakni pendekatan undang-undang, selain itu penelitian ini juga menggunakan analitycal approace sehingga disebut sebagai analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbuatan pencucian ung yang melalui beberapa tahapan seperti placement, layering dan integration. Berdasarkan analisis yuridis menunjukkan adanya peran pemerintah uatamanya penegak hukum yang intens melakukan tindak lanjut ke ranah hukum atas mereka yang melakukan praktik money laundering. Selama ini, Indonesia belum berani memberlakukan tindakan perampasan asset sebagai bagian dari sanksi pidana. Apabila hal ini diterapkan akan lebih baik, sehingga undang-undang dan penegak hukum tidak lagi sebagai macan dalam kertas (sebuah istilah). ]]>
Copyrights © 2024
