Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

THE PRACTICE OF MONOPOLISING FISH PRICES ON TOKE BANGKU IN ISLAMIC ECONOMIC LAW’S PERSPECTIVE Herawati; Agustin Hanafi; Muhammad Husnul
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i2.6558

Abstract

The practice of monopoly is a type of violation in bermuamalah because it will cause the market mechanism to be disrupted, so that producers will get a large profit, while consumers due to the hoarding action will take suffering or loss. So, the result of monopoly is very unjust, selfish, and irresponsible. TPI Lampulo is one of the biggest fish trading transaction places in Banda Aceh. The determination of fish price dominated by Toke Bangku, the price has been going on for a long time. It is shown that the sale and purchase is not based on willingness and is reasonable, while Toke Bangku to set the selling price of fish depends on the weather and market conditions. This research uses a descriptive method, and the data is analysed qualitatively. Data were collected based on field research and literature review. The results showed that the price applied by Toke Bangku was not so according to the fishermen because of the law of price, while Toke Bangku determined the selling price following the weather conditions at sea and the market. In the review of Acehnese customs, Toke Bangku's pricing is in accordance with the laws and customs since the time of the sultanate of Aceh. Meanwhile, according to the Islamic economic perspective, Toke Bangku and fishermen receive rewards in this world and the next. This indicates that the value of tawhid is always embedded in life.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pelepasan Hewan Ternak Di Aceh Barat Jasmiadi; Agustin Hanafi; Nahara Eriyanti
As-Siyadah Vol. 6 No. 1 (2026): Maret (2026) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v6i1.8300

Abstract

Berdasrkan Pasal 8 point c Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak telah di atur larangan melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat umum yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pengguna jalan. Qanun tersebut juga telah mengatur berbagai sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar Qanun tersebut.Namun dalam praktiknya sebagian pelaku hewan ternak ini masih melepas liarkan hewan ternaknya,Perbuatan pelepasan hewan ternak secara liar tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan merusak perkebunan warga. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum dengan teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan mewawancarai pihak Satpol PP dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan Kabid Trantip Satpol PP Aceh Barat. Hasil Penelitian menunjukkan, penegakan hukum di Aceh Barat yang dilaksanakan oleh Satpol PP baik preventif maupun represif untuk mengendalikan dan menertibkan keberadaan hewan ternak yang dilepas bebas di wilayah permukiman maupun fasilitas umum, namun masih terkendala dengan fasilitas yang kurang memadai untuk melakukan penertiban di lapangan, dan kondisi padat penduduk menjadi tantangan mereka dalam melakukan penangkapan hewan ternak liar.