Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Social, Ecology, Economy for Sustainable development goals Journal Kybernology : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Samsudin, Sarip Sahrul
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The role of stakeholders in revitalizing religious affairs offices (KUA) for bureaucratic reform in public services: Perspective for sustainable development goals Samsudin, Sarip Sahrul
Social, Ecology, Economy for Sustainable Development Goals Journal Vol. 2 No. 2: January (2025)
Publisher : Institute for Advanced Science Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/seesdgj.v2i2.2025.1089

Abstract

Background: Community service at the Office of Religious Affairs/Kantor Urusan Agama (KUA) is a service that has received a lot of correction from the people in West Nusa Tenggara Province. In this regard, KUA services will be improved by using KUA revitalization. However, the implementation of KUA revitalization had many obstacles that could not be resolved in a short time. The purpose of this analysis is to evaluate and develop the KUA revitalization program in West Nusa Tenggara Province. Methods: This analysis was carried out using a qualitative approach, data analysis was carried out using a descriptive approach. Findings: The results of the analysis are as follows: 1) The KUA revitalization program is not only an Islamic Community Guidance program but a collaboration work around Ministry of Religious Affair and all KUA stakeholder. 2) KUA revitalization is not only a change in mindset and culture set but also need contribution from  agent of change. 3) The main changes in KUA revitalization are changes in human resources. 4) Improvement of infrastructure facilities is carried out based on the priority scale of KUA conditions. 5) It is necessary to change the linear rules with the KUA revitalization program, especially the rules related to SBSN so that they can work together to accelerate the KUA revitalization progress. Conclusion: The KUA revitalization program will be successful if there is cooperation from all work units within the Ministry of Religion. Novelty/Originality of this article: This study offers a unique contribution by highlighting the complex interplay between organizational change, stakeholder collaboration, and regulatory alignment in the context of KUA revitalization, a topic that has not been widely studied in previous research.
PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN PENYELENGGARA PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH BERBASIS PREVENTION CONTROLLING HYBRID SYSTEM Samsudin, Sarip Sahrul
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v2i2.135

Abstract

Ibadah umrah banyak diminati masyarakat, namun banyak oknum PPIU yang melakukan penyelewenangan sehingga merugikan masyarakat. Kementerian Agama mempunyai program pengendalian melalui monitoring dan evaluasi, namun pelaksanaannya banyak terdapat kekurangan. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kondisi faktual kebijakan pengendalian penyelenggara pemberangkatan ibadah umrah yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada PPIU dan untuk mendeskripsikan serta menganalisa faktor penghambat dan pendukung pengembangan pengendalian dengan berbasis Prevention Controlling Hybrid System atau PCHS. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dan data dianalisa dengan menggunakan SWOT serta AHP. Hasil penelitian: 1) kondisi faktual kelemahan monitoring dan evaluasi yakni tidak adanya instrument, tidak adanya perencanaan, petugas kurang berkompeten, waktu pelaksanaan tidak tepat, kurangnya anggaran, tidak adanya evaluasi; 2) untuk membangun pengendalian PPIU melalui monitoring dan evaluasi harus dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal sehingga diperoleh strategi yang tepat, strategi yang tepat menurut analisis SWOT adalah kombinasi antara strength-opportunity, selanjutnya strategi tersebut diuraikan berdasarkan skala prioritas dengan analisis AHP dan diperoleh alternatif strategi mengedepankan tanggungjawab peran,credibility, integritas, proses pembuatan keputusan dan keterwakilan forum serta memanfaatkan temuan. Dengan demikian ditemukan pendekatan yang tepat untuk pelaksanaan pengendalian dengan menggunakan Prevention Controlling Hybrid System sebagai suatu pengendalian dengan metode umpan maju, dapat dilakukan oleh siapapun dengan hasil yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ini perlu adanya kebijakan publik. Kesimpulan: pengendalian pada PPIU dibangun berdasarkan strategi dan alternatif kriteria yang diperoleh dari aspirasi stakeholder untuk dapat mencari solusi dengan menggunakan kebijakan publik.
Co-Authors