<![CDATA[Salah satu strategi pengendalian penyakit menular yang dapat berpotensi menjadi kegawatdaruratan kesehatan masyarakat adalah melalui upaya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang memiliki peran dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kesehatan di pintu masuk negara (pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat negara) adalah Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional. Populasi meliputi seluruh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia. Sampel berjumlah 45 satuan kerja yang diambil menggunakan teknik total sampling. Hasil menunjukan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya sudah baik yaitu 1) indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk negara (pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat negara (PLBDN); 2) persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan; 3) indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara (pelabuhan/bandara/PLBDN) dan 4) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya. Sementara 4 (empat) indikator lainnya perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan yaitu indikator 1) nilai kinerja anggaran; 2) nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran; 3) Kinerja implementasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) satuan kerja dan 4) persentase realisasi anggaran. Untuk hasil yang lebih baik, maka pengambil kebijakan baik di level pusat maupun satuan kerja perlu melakukan pemantauan berkala dan evaluasi yang lebih ketat, penguatan perencanaan, eksekusi efektif serta pengelolaan anggaran yang lebih realistis untuk menghindari variasi besar dalam realisasi anggaran antar satuan kerja]]>
