Articles
<![CDATA[THE IMPACT OF CLINICAL PATHWAY TO EFFECTIVENESS OF PATIENT CARE IN CURRENT MEDICAL PRACTICE IN HOSPITAL: A LITERATURE REVIEW ]]>
<![CDATA[Iroth, Rovels Agber Maywell]]>;
<![CDATA[Achadi, Anhari]]>
<![CDATA[ Proceedings of the International Conference on Applied Science and Health No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Aliansi Cendekiawan Indonesia Thailand (Indonesian Scholars' Alliance) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.722 KB)
<![CDATA[Background: Clinical pathway is an effective way to maximize patient outcomes by organize and standardize care processes. Clinical pathway bring impact to the patient treatment and the quality of care in hospital. This study aims to examine the impact of clinical pathway in effectiveness of patient treatment in hospital. Methods: This study was a literature review used PRISMA guidelines. Data obtained from electronic journal database ProQuest that published from January to December 2018 and used English or Indonesia language. The keywords of clinical pathway, care pathway, length of stay and mortality had been used to find relevant journal. Results: The search of electronic journal database found 1,937 articles. Articles that were not suitable with inclusion criteria must be excluded. Totally, 6 articles were relevant for this study. The 6 articles were conducted in USA, Belgium, Australia, India, and China. The analyzed from these articles showed that clinical pathway gave positive impact to the length of stay and patient outcome in the hospital if the resources of the hospital were ready to implement clinical pathway. Conclusion: Clinical pathway reduced the length of stay, improved the patient outcome, and reduced the mortality rate in hospital. To get the maximum benefit for implementing clinical pathway, the hospital must be prepared the environment and resources first before implementing clinical pathway.]]>
<![CDATA[SYSTEMATIC REVIEW : DAMPAK IMPLEMENTASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TERHADAP RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Kusumah, Angga Perdana]]>;
<![CDATA[Achadi, Anhari]]>
<![CDATA[ (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat) Vol 6, No 3 (2021): JIMKesmas (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37887/jimkesmas.v6i3.20192
<![CDATA[AbstrakDi era Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, persaingan yang semakin tajam menuntut rumah sakit untuk dapat meningkatkan hubungan yang harmonis dan jangka panjang dengan pasien melalui Customer Relationship Management (CRM). Customer Relationship Management (CRM) merupakan keseluruhan proses untuk membangun dan memelihara hubungan menguntungkan dari pelanggan dengan memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dampak apa saja dari implementasi CRM pada rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi review sistematik yang dilakukan dengan mencari literatur yang terkait dengan dampak CRM di rumah sakit. Penelusuran literatur dilakukan pada bulan November – Desember 2020 melalui database elektronik yaitu Google Scholar, PubMed, Scopus dan Science Direct. Jurnal diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi melalui proses penilaian kritis. Hasil review sistematik dari 10 literatur menunjukkan bahwa terdapat 7 literatur yang menjelaskan dampak yang signifikan dari implementasi CRM di rumah sakit yaitu meningkatnya kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Sedangkan 3 literatur menjelaskan dampak CRM terhadap peningkatan kualitas pelayanan, kinerja karyawan dan kinerja organisasi rumah sakit. Rumah sakit yang mengimplementasikan CRM dengan baik mampu mendapatkan berbagai dampak positif diantaranya peningkatan kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, kinerja karyawan, kinerja organisasi dan kualitas pelayanan rumah sakit.Kata Kunci : Manajemen hubungan pelanggan, rumah sakit, dampak, pengaruh]]>
<![CDATA[Factor Associated with Health Professions’ Burnout: A Systematic Review ]]>
<![CDATA[Widiatmoko, Dita Pambudi]]>;
<![CDATA[Achadi, Anhari]]>
<![CDATA[ International Conference on Multidisciplinary Research Vol 3, No 1 (2020): ICMR ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serambi Mekkah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.36 KB)
|
DOI: 10.32672/pic-mr.v3i1.2622
<![CDATA[AbstractOne of the factors that lead to a decrease of ineffectiveness in the workplace is burnout. Burnout is asyndrome of depersonalization, emotional exhaustion, and a sense of low personal accomplishment. Theburnout phenomenon is found in almost all health professions. Health professions’ burnout is an aspectthat can affect the quality of healthcare services. This was a systematic review following the PRISMAmodel. The review was conducted by reading published articles written in English from 2014 to 2019from the electronic databases. A total of 6 full articles were included in this study. Some variablesshowed a positive correlation with health professions’ burnout, including age, gender, marital status, length of work, and income/payment. Burnout has a negative effect on health professions’ job satisfaction and affects the quality of healthcare services.Keywords: Burnout, determinant, health professions, healthcare]]>
<![CDATA[Pendekatan Health Belief Model untuk Menganalisis Penerimaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Puspasari, Anggraeni]]>;
<![CDATA[Achadi, Anhari]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4569.084 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i8.3750
<![CDATA[COVID-19 menyebar secara global dengan cepat. Besarnya penyebaran COVID-19 secara global dan adanya deklarasi oleh WHO sebagai pandemi darurat kesehatan masyarakat, maka timbul kebutuhan mendesak akan diagnosa yang cepat, vaksin, dan terapi COVID-19. Beberapa merk vaksin kemudian berhasil dikembangkan, namun, respon penerimaan akan melakukan vaksinasi belum banyak diketahui sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan vaksinasi COVID-19 dengan pendekatan teori Health Belief Model pada masyarakat Indonesia. Menggunakan metode studi analitik dengan jenis penelitian cross sectional, dengan online survey yang disebar ke masyarakat luas yang kemudian di analisis hubungannya dengan penerimaan vaksin COVID-19 Dari 472 responden diketahui ada 439 (93%) responden yang menyatakan akan melakukan vaksin apabila vaksin tersedia. Penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia memiliki hubungan yang signifikan dengan semua komponen HBM. Persepsi hambatan mengenai kekhawatiran tentang efek samping memiliki pengaruh paling besar dengan penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Diperlukan sosialisasi informasi mengenai efek samping vaksin dan manfaat yang dirasakan setelah vaksin. Diperlukan juga kerjasama dengan media dalam upaya peningkatan penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia.]]>
<![CDATA[Determinan Kejadian Putus Pakai Kontrasepsi Suntik Pada Wanita Usia Subur Di Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Wardaningtyas*, Asyifa Widya]]>;
<![CDATA[Achadi, Anhari]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26069
<![CDATA[Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan kejadian putus pakai KB sebesar 28,9%, dan dilaporkan banyak terjadi pada suntik (28%). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan yang mempengaruhi kejadian putus pakai kontrasepsi suntik di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional dengan data sekunder SDKI 2017. Sampel penelitian adalah wanita usia subur (WUS) usia 15-49 tahun yang dikelompokkan pada kelompok putus pakai KB suntik dan kelompok aktif KB suntik. Uji analisis bivariat dilakukan dengan uji chi-square (P0,005). WUS pada kelompok putus pakai KB suntik sebanyak 427 responden (43,5%) dan kelompok aktif KB suntik sebanyak 555 responden (56,5%). Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian putus pakai KB suntik di Jawa Barat meliputi pendidikan (P=0,002), status ekonomi (P=0,004), dukungan suami (P=0,000), edukasi tentang efek samping KB (P=0,000) dan edukasi tentang penanganan efek samping KB (P=0,000). Sebanyak 171 responden putus pakai KB suntik (40%) mengataka alasan berhenti KB karena suami tidak menyetujui]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF THE NEED FOR LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS IN TELECONSULTATION SERVICES TOWARDS THE COVID-19 ENDEMIC IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fitriana, Mila]]>;
<![CDATA[Achadi, Anhari]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian Health Policy and Administration Vol. 7, No. 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Teleconsultation is a form of telemedicine that has developed rapidly during the COVID-19 pandemic. Clinical teleconsultation provides remote clinical consultation services to assist in establishing a diagnosis, and/or providing treatment considerations/advice. There are several issues in telemedicine, including ethical and legal issues. This study aims to find ethical and legal issues related to teleconsultation services after the COVID-19 pandemic. This research uses normative legal research methods. The laws and regulations that are reviewed by the researcher are those that are still valid in the Republic of Indonesia until June 2022. Researchers compare teleconsultation regulations and laws that were in effect during the pre-pandemic COVID-19 period with those that were in effect during the pandemic. Moreover, researchers examine ethical and legal issues that will arise during the COVID-19 endemic period. In conclusion, if the regulations during the pre-pandemic period are reimplemented during the endemic period, ethical and legal issues will arise. The issues vary from teleconsultation can only be provided by medical facilities like hospitals instead of direct consultation between doctor and patients. Furthermore, the applications must be legally issued and registered by the government, particularly from the ministry of health. Diagnosis enforcement does not follow professional standards in terms of physical examinations is also an issue. Besides, there are more issues such as electronic prescription is not allowed and doctors must be able to prove that there are no intentional factors in the cases of patients’ data leakage and medical record hacking. In this way, the government is expected to make basic changes in the existing teleconsultation laws and regulations or to make specific teleconsultation laws and regulations with the purpose of providing legal protections for doctors.]]>
<![CDATA[Instrumen Penelitian Pada Pengukuran Kesiapan Tenaga Kesehatan di Era Covid-19 ]]>
<![CDATA[Failenggo, Erie]]>;
<![CDATA[Achadi, Anhari]]>
<![CDATA[ An Idea Health Journal Vol 2 No 02 (2022): JULY ]]>
Publisher : <![CDATA[PT.Mantaya Idea Batara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53690/ihj.v2i02.82
<![CDATA[Most all the countries in the world haven’t been prepared for COVID - 19 pandemic so there is a need to analyze the strategies to measure our healthcare workers’ preparedness for preventing healthcare workers (HCW) from becoming the victim of covid-19. This systematic literature review is for reviewing the various assessment tools that had been used to measure the preparedness of healthcare workers’ for COVID - 19 in the time of pandemic of COVID-19 (2019 November - 2021 June). Between this range of time, we analyzed how the researchers defined and constructed the assessments tool for measuring the preparedness of healthcare workers for COVID-19. We used databases of Scopus, Proquest, Pubmed, and Willey online library with search themes healthcare workers, Preparedness, Covid-19, assessment. There were 33 studies that measured HCW’s preparedness for COVID-19 from November 2019 to 10 June 2021. Most studies were done in developing Nations (N=22). Almost of studies were Cross-sectional studies with questionnaires as their main instrument. The definition of preparedness was varied among these studies but all of them agreed that the tool for measuring the preparedness of HCW for COVID-19 was constructed with more than one aspect of measurement.]]>
<![CDATA[Evaluation of the Productive Age Health Services Implementation in Bekasi City ]]>
<![CDATA[Muhammad, Khansa Fatihah]]>;
<![CDATA[Achadi, Anhari]]>
<![CDATA[ Journal of Public Health for Tropical and Coastal Region Vol 7, No 2 (2024): Journal of Public Health for Tropical and Coastal Region ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Public Health, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphtcr.v7i2.23702
<![CDATA[AbstractIntroduction: Productive-age health services in Bekasi have not reached the standard target of 100%. By 2023, the percentage of productive-age health services was 27.96%. Therefore, this study aims to conduct a formative evaluation of the implementation of productive-age health services in Bekasi City based on the logical framework, especially in the Mustika Jaya Community Health Centre and Rawa Tembaga Community Health Centre.Methods: This was a qualitative study with a case study design conducted over two weeks. The data were collected through in-depth interviews. The informants were selected based on the principles of appropriateness and adequacy.Results: The study found that while health equipment, funding, and human resources are generally adequate, challenges persist in data management and human resource capacity-building. The recording and reporting system, SI-PTM, requires improvement in integrated data management. There is a need for increased awareness among the target population through innovative outreach programmes. The short-term goal of productive-age health services aligns with the long-term vision outlined in RPJMD.Conclusion: The implementation of productive-age health services in Bekasi City requires further improvement to achieve the 100% minimum health service standard. Community Health Centers in Bekasi City can enhance cross-program and cross-sectoral collaboration with productive-age health services, increase people's awareness with an innovative outreach, and ensure that human resources in productive-age health services receive training. ]]>
<![CDATA[Covid-19 Countermeasure Policy in the Province of Jakarta Capital City ]]>
<![CDATA[Yunita, Irma]]>;
<![CDATA[Achadi, Anhari]]>;
<![CDATA[Saputra, Maman]]>;
<![CDATA[Kusumo, Rangga]]>;
<![CDATA[Hasani, Nurul]]>;
<![CDATA[Rusdi, Farhannuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kedokteran Brawijaya Vol. 32 Supplement 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.jkb.2022.032.01.12s
<![CDATA[Jakarta is the highest province of positive Covid-19 cases nationally and the epicenter region in Indonesia. This study aims to analyze the development of the number of cases and Covid-19 countermeasure policy in the Province of Jakarta Capital City. This study uses a qualitative method with in-depth interviews and document review. Primary data was collected from selected informants, namely the Head of Jakarta Health Office and Assistant to the Provincial Secretary for Governmental. Secondary data is taken from legal and policy documents, reports, websites, and press releases. The fluctuation of Covid-19 cases in Jakarta depends on the capacity of the examining laboratory and the capacity of contact tracing. Until April 30, 2020, The Provincial Government of Jakarta Capital City has made 74 policies. They made Covid-19 as a serious policy agenda and collaborates with the whole of government, privates, professional/community/ religious organizations, and society. Situational factors are the most influential factors in the policymaking process. The Provincial Government of Jakarta Capital City concerns early since the Wuhan Pneumonia case with the epidemiological surveillance system of the Health Office, which has been running regularly monitoring infectious diseases from the community health center level. Policy formulation is based on research and scientific studies. Monitoring and evaluation are carried out both formatively and summatively to address problems and obstacles in policy implementation. The Provincial Government of Jakarta Capital City took the early response to collaborates with the whole of government, privates, and society in policymaking and implementation.]]>
