Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Jurnal Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Kasnan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ARBITRASE DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK DI INDONESIA: SOLUSI BERBASIS KEADILAN DAN KEPENTINGAN ANAK Kasnan
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 1 (2025): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i1.226

Abstract

Child custody disputes are complex issues in family law that often involve emotional and procedural conflicts between parents. In the Indonesian context, traditional litigation often lacks attention to the principle of the best interests of the child, as stipulated in Law No. 23/2002 on Child Protection. This study aims to analyze the urgency of implementing arbitration as an alternative to child custody dispute resolution. Using a normative legal approach, this study evaluates regulations related to arbitration, the principles of justice, and the best interests of the child, and compares similar practices in various countries. The data is analyzed qualitatively through legal inventory and synchronization between regulations. The results show that arbitration offers a more flexible, efficient and child welfare-oriented solution compared to litigation. Arbitration allows for faster decision-making, maintains the privacy of the parties involved, and provides space for the participation of the child
Dinamika Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Pandangan Putri, Luthfia Eka; Febriansyah, Denny; Dwi Okputra, Dian; Kasnan
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Az Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v5i2.369

Abstract

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berfalsafah Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sila ke4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik hukum di Indonesia menurut Pancasila dan pandangan Pancasila tehadap praktek politik uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh dengan menelaah literature yang terkait, kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pancasila sebagai Etika Politik dan berbicara mengenai pemimpin yang menghandalkan uang dan kekuasaan sebagai dasar kepemimpinannya, maka semua itu tentulah bersimpangan dengan etika bangsa yang berlandasan pada Pancasila yang termaktub pada sila ke-4 yang berbunyi; “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
Analisis Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Dumai (Studi Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/Pa.Dum) Euis Hermayanti; Kasnan
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Az-Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v3i1.260

Abstract

Adanya penjatuhan talak oleh suami kepada istri yang menyebabkan terjadinya perceraian, setelah perceraiain ada hak, nafkah, idah, dan mut’ah suami kepada istri. Untuk menegakkan hak-hak istri tersebut maka perlunya peran hakim untuk mengingatkan mantan suami akan nafkah yg harus ditunaikan kepada mantan istrinya hak hakim tersebut dikenal dengan hak ex officio hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak ex officio hakim terhadap hak istri dan anak dalam perceraian talak di Pengadilan Agama Dumai. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan (Library Research), metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang melandasi satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, dengan mengkaji data dan literatur yang berkaitan dengan judul tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada bebarapa pertimbangan hakim yang sedikit berbeda mengenai pembebanan biaya Nafkah Iddah dan Mut’ah bagi Suami di Pengadilan Agama Dumai
Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Maliki Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia Kasnan
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 3 No 2 (2022): Jurna Az-Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v3i2.284

Abstract

Dalam masalah mahar ternyata masih terjadi perbedaan pandangan dari beberapa Imam Madzab yaitu imam maliki dan imam syafi’I khususnya dalam hal pemberian mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat imam syafi’I dan imam maliki tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, dan bagaimana perbandingan mahar hutang yang belum dibayar karna suami meninggal dunia menurut imam syafi’I dan imam maliki. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif studi kepustakaan (Library Research) Dengan pendekatan deskriptif analisis melalui karya imam syafii berupa kitab al-Umm dan karya imam malik berupa kitab yang berhubungan dengan judul di atas ya’ni dengan menggambarkan pendapat Imam Syafi’I dan imam maliki tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, dan data sekunder yaitu literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan judul di atas. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i, mahar utang yang belum dibayar tetap menjadi kewajiban suami kepada seorang istri meskipun suami meninggal dunia baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri serta belum ditentukan maharnya. Pihak yang mewakili untuk membayar mahar kepada istri dalam hal ini adalah ahli waris dari suami itu sendiri.sedangkan Imam Maliki berpendapat adalah pihak suami ( walinya) hanya harus membayar mut’ah dan memberikan bagian warisan kepada istri.dan dari hasil kedua pendapat tersebut penulis berpendapat bahwa istri lebih baik memaafkan mahar hutang suami tersebut karna hukum dari memaafkan mahar hutang suami tersebut dibolehkan.
Tindak Perkawinan Paksa Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Uu No.12 Tahun 2022 Larassatti, Firda; Kasnan
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Az Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v4i2.330

Abstract

Didalam perkawinan tentunya wali sangat penting untuk memenuhi syarat dan rukun nikah. Ketidak mampuan Orang Tua dalam menggunakan hak wali atau Wali Mujbir tanpa memeikirkan hak dan izin dari anak, hal ini akan berdampak buruk bagi masa depan anak. Yang belum memiliki persiapan bahtera rumah tangga. Perkawinan paksa juga termasuk tindak pidana kekerasan seksual karena sebagai bentuk pemerasan baik itu alasan budaya atau karena faktor ekonomi sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 dan pasal 10. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (Legal Research). Hasil penelitian pernikahan paksa tidak relevan di Indonesia karena praktik tersebut merugikan bagi sang anak yang mana akan menyebabkan gangguan psikologis serta sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selain itu penulis juga menerangkan kasus tersebut sudah ada terjadi salah satu contoh kasusnya seperti di Nomor Perkara 611/Pdt.G/2022/PA.Dum. Yang intinya menyebabkan KDRT serta berakhir perceraian.
Co-Authors Dwi Okputra, Dian Euis Hermayanti Febriansyah, Denny Larassatti, Firda Putri, Luthfia Eka