Garuda - Garba Rujukan Digital

KEJAHATAN GENOSIDA DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL Putri, Luthfia Eka
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.5559

Sejak zaman dahulu, manusia telah mengalami berbagai peristiwa yang meninggalkan dampak pada kehidupannya. Tak jarang, peristiwa tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan misalnya penindasan, penyiksaan, dan perbudakan yang pada akhirnya melanggar hak asasi manusia. Seiring berkembangnya pola pikir masyarakat, semakin banyak individu, terutama dari golongan menengah ke bawah, yang menuntut agar hak-hak mereka terpenuhi, bukan hanya sekadar kewajiban yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak kejahatan genosida, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur terkait dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa larangan terhadap kejahatan genosida telah diatur melalui berbagai instrumen hukum internasional, seperti perjanjian dan putusan Mahkamah Internasional, serta melalui regulasi di tingkat nasional, termasuk Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan Keputusan Presiden. Namun, implementasi aturan ini masih belum maksimal. Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan adanya kodifikasi hukum di tingkat nasional serta ratifikasi perjanjian internasional yang relevan.

Dinamika Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Pandangan Putri, Luthfia Eka; Febriansyah, Denny; Dwi Okputra, Dian; Kasnan
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Az Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v5i2.369

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berfalsafah Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sila ke4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik hukum di Indonesia menurut Pancasila dan pandangan Pancasila tehadap praktek politik uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh dengan menelaah literature yang terkait, kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pancasila sebagai Etika Politik dan berbicara mengenai pemimpin yang menghandalkan uang dan kekuasaan sebagai dasar kepemimpinannya, maka semua itu tentulah bersimpangan dengan etika bangsa yang berlandasan pada Pancasila yang termaktub pada sila ke-4 yang berbunyi; “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Polda Riau Putri, Luthfia Eka
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Az-Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v3i1.263

Kemajuan ilmu teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Kejahatan media sosial kerap sekali terjadi dan sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di media sosial yang merupakan suatu tindak pidana kesusilaan. Untuk melakukan penyelesaiannya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial harus melalui digital forensic pada proses penyidikan, kurangannya penegak hukum dalam hal ini tidak semua penyidik yang menguasai bidang ITE. Dan dalam proses penyelesaianya untuk mendapatkan alat bukti yang sah butuh waktu yang cukup lama melewati batas ketentuan pasal 24 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Riau dan apa faktor kendala dalam penegakan tindak pidana kesusialaan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Riau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang mengacu pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang terdapat dalam Undang-undang serta data langsung dari Polda Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Polda Riau, sudah 90% dalam penggungkapan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial, polisi melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam menggungkapkan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial. Adapun faktor kendala dalam penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Polda Riau yakni kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang lebih memahami mengenai Ilmu Teknologi dan Komunikasi atau kurangnya tenaga ahli yang memahami cybercrime.

Analisis Alasan Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Perkara Nomor : 6/Pdt.P/2021/Pa.Dum) Sawna, Lioni Trasia; Putri, Luthfia Eka
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 3 No 2 (2022): Jurna Az-Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v3i2.265

Isbat nikah adalah pengukuhan dan penetapan suatu perkawinan dalam catatan untuk mencapai pengesahan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku, adanya beberapa kasus penolakan permohonan isbat nikah di kota Dumai menjadi latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah . Jenis penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang dilkakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penalaran induktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti namun fakta persidangan Majelis Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan antara saksi pertama sebagai ayah kandung Pemohon II dimana pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri, kendatipun ada telepon dari pihak keluarga Pemohon I namun saksi tidak mengetahui karena saksi tidak menjawab dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap dilaksanakan sedangkan saksi pertama tidak ada mengucapkan memberi wakil kepada orang lain karena saksi dalam keadaan sakit, sedangkan keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah keluarga atau paman Pemohon I ada menelpon saksi pertama dan bisa berbicara dan mewakilkannya dengan paman Pemohon I bernama Abu Bakar untuk menjadi wali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemberian wakil dari saksi pertama sebagai ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang sah, maka majelis berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk di itsbatkan nikahnya harus ditolak.

Pertimbangan Hakim Terhadap Penangguhan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomor : 508/Pdt.G/2021/PA.Dum) Rinanty, Tiara; Putri, Luthfia Eka
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Az Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v4i2.339

Abstrak Hak asuh anak disebut dengan istilah “hadhanah” dalam bahasa arab yang artinya mengurus dan membesarkan atau mengasuh anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Hadhanah berasal dari kata “hidnan” yang berarti lambung. Seperti ungkapan “hadhana ath-thaairu baidhahu”, burung mengempit telur di bawah sayapnya, seperti halnya seorang wanita (ibu) mengepit anaknya. Jenis penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenik penelitian yang menggunakan buku-buku perpustakaan dan peneliti terlibat langsung dengan berbagai jenis literatur tergantung tujuan dan masalah yang dihadapi dalam memvalidasi data. Dari hasil analisis studi kasus ini, disimpulkan bahwa ditemukan ketidaksesuaian antara alasan Penggugat mengajukan tuntutan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Baik dari alat bukti tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi, anak bernama Wan Arrizki Rahman terawat dengan baik dibawah asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya. Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim lebih mengutamakan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yaitu untuk hal yang terbaik bagi anak diatas Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu kandungnya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menolak sepenuhnya tuntutan Penggugat, namun Majelis Hakim juga tidak memberikan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak meminta penetapan hak asuh anak dalam eksepsinya.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search