<![CDATA[Latar Belakang: Di dalam lingkungan pemerintah, kecurangan atau fraud dan miss-management kerap kali terjadi di Indonesia. Adanya dual system pemeriksaan (audit) dalam pemerintahan tidak menjamin bahwa kasus korupsi atau fraud di Indonesia akan berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kesanggupan BPKP dalam mendeteksi fraud di dalam tubuh pemerintah. Apakah dengan kebijakan pelatihan, sertifikasi, dan jam pengawasan (pengalaman) mampu meningkatkan kesanggupan deteksi Fraud.Tujuan: Pembuatan penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh dari pelatihan, titel, dan pengalaman bekerja dalam mendeteksi fraud. Penelitian ini memberikan sebuah ukuran yang jelas dan sistematis mengenai dampak variabel terkait pada kualitas auditor BPKP dalam mendeteksi fraud.Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan mengumpulkan kuisioner dari beberapa instansi BPKP. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik Partial Least Square (PLS).Hasil Penelitian: Hasil penelitian menjelaskan terdapat hubungan positif antara Pelatihan (training), gelar (title), dan juga pengalaman kerja (experience) pada kesanggupan auditor Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mendeteksi adanya kecurangan (Fraud Detection). Pelatihan kepada auditor BPKP dapat meningkatkan kesanggupan mendeteksi kecurangan sebesar 27,1%. Titel dapat meningkatkan kesanggupan auditor BPKP dalam mendeteksi kecurangan sebesar 42,2%. Sedangkan pengalaman kerja dapat meningkatkan kesanggupan deteksi fraud sebesar 34,8%.Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan yang dijumpai dalam penelitian ini adalah scope penelitian yang hanya dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Timur. Penelitian selanjutnya dapat menguji kesanggupan deteksi fraud dalam aspek yang lain seperti suku, kapasitas pengetahuan, dan personality auditor. Hal ini dilandasi oleh kecenderungan temuan hasil audit sesuai dengan personality auditor di lingkungan BPKP.Keaslian/Novelty Penelitian: Penelitian ini membuktikan bahwa pelatihan, titel dan pengalaman kerja mampu meningkatkan kesanggupan mendeteksi kecurangan (fraud). Oleh karena itu kebijakan beasiswa pelatihan dan sertifikasi harus tetap dilanjutkan.]]>
