Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Ghalib, Muhammmad Farhan Al
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mpu Aceh Terhadap Lembaga Vertikal Lainnya Melalui Unsur Administratif Negara dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Ghalib, Muhammmad Farhan Al
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2410

Abstract

Kebijakan Syari’at Islam menjadi pertimbangan yang menyeluruh terhadap segala kebijakan yang berhubungan terhadap Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. MPU Aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pemantapan implementasi Syariat Islam di Aceh karena peran MPU sebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan Qanun (Perda) Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah, Pertama untuk meninjau apakah lembaga MPU yang bersifat independen tersebut melakukan intervensi terhadap kebijakan lembaga lainnya. Kedua, untuk menilai apakah fatwa yang dikeluarkan oleh MPU jika tidak dijakankan akan memiliki dampak terhadap lembaga vertikal lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrainer dengan basis data sekunder. Urgensi penelitian ini adalah meneliti kedudukan MPU terhadap lembaga vertikal lainnya dan melihat kekuatan fatwa MPU terhadap pengaruh keputusan lembaga vertikal lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Kewenanangan MPU dalam mengeluarkan fatwa belum pernah terdapat adanya tumpang tindih kebijakan yang bertentangan, 2) Implikasi kebijakan dari MPU sangat mempengaruhi dan mengintervensi kondisi sosial serta menjadi pertimbangan terhadap lembaga vertikal lainnya. 3) Hubungan Tata kerja antara MPU dan lembaga Vertikal lainnya dimaksudkan untuk tidak adanya kontradiktif terhadap pelaksanaan Syariat Islam, namun fatwa yang dikeluarkan oleh MPU tidak dapat mengikat secara maksimal terhadap keputusan lembaga vertikal lainya karena hanya berbentuk rekomendasi yang dapat dijalankan atau tidak dijalankan.
The Structural Transformation of Land Administration Institutions in Aceh Province within the Framework of Public Land Administration Services Based on the General Principles of Good Governance (AAUPB) Lukman, F.X. Arsin; Ghalib, Muhammmad Farhan Al
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 Desember 202
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/60agnh89

Abstract

This study examines the structural changes in land administration institutions in Aceh Province within the framework of land administration services based on the General Principles of Good Governance (AAUPB). The background of this research lies in Aceh’s special autonomy status, which grants authority over land management under Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. The research method applied is normative juridical, employing a statutory approach, a conceptual approach, and supported by interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the structural change positions the Aceh Land Agency (Dinas Pertanahan Aceh) as responsible for policy formulation and customary land management, while the Aceh branch of the National Land Agency (BPN Aceh) focuses on technical services such as land registration. The implementation of AAUPB principles—such as legal certainty, transparency, and accountability—has been applied, although challenges remain, including regulatory disharmony and limited integration of information systems. The study recommends accelerating the enactment of the Aceh Land Qanun, harmonizing regulations, and digitalizing land services. Keywords: Institutional Change, Land Administration, Aceh, AAUPB, Aceh Land Qanun
Co-Authors Lukman, F.X. Arsin