<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Eksistensi Kepala Desa dalam terwujudnya peralihan hak atas tanah di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi kewenangan kepala desa dalam terwujudnya peralihan hak atas tanah dikabupaten mamuju sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa dan berdasarkan Peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa kepala desa sama sekali tidak berhak untuk mengurus peralihan hak atas tanah baik yang belum bersertifikat maupun untuk tanah yang sudah bersertifikat. Peran Kepala Desa dalam bidang pertanahan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak. karena jual beli, hibah dan penyertaan modal berupa bidang tanah kedalam satu Perusahaan. Syarat utama untuk mendaftarkan peralihan hak alias balik nama ini adalah akta yang dibuat oleh PPAT. Kemudian ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu: Faktor dari kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan pertanahan dan Faktor dari Kepala Desa yang belum memahami mengenai aturan dibidang pertanahan. The research objective is to analyze the existence of the Village Head in realizing the transfer of land rights in Mamuju Regency. This research uses an empirical juridical approach, descriptive-analytical. The results of this research indicate that the existence of the village head's authority in realizing the transfer of land rights in Mamuju Regency is by Government Regulation No. 72 of 2005 concerning Villages and based on Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration that the village head has no right to manage the transfer of land rights. land, both uncertified and land that has been certified. The role of the Village Head in the land sector is matters relating to the transfer of rights. due to buying and selling, grants and capital participation in the form of land plots into one company. The main requirement for registering the transfer of rights, aka change of name, is a deed made by PPAT. Then there are 2 influencing factors, namely: the factor of the lack of public awareness of land regulations and the factor of the Village Head who does not yet understand the regulations in the land sector.]]>
