Ardila, Saddatun
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Persidangan Elektronik Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian Terhadap Pidana Jinayah di Mahkamah Syariyah Banda Aceh) Ardila, Saddatun; Jamaluddin, Jamaluddin; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19557

Abstract

Pelaksanaan persidangan elektronik diharapkan dapat membantu penyelenggaraan keadilan selama terjadinya pandemi, namun proses pelaksanaan persidangan secara elektronik bahkan masih dilakukan oleh Mahkamah Syariyah Banda Aceh setelah dinyatakan berakhirnya masa pandemi, sehingga evaluasi terhadap langkah-langkah pelaksanaan persidangan perlu untuk dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik serta hambatan dan upaya hukum yang dilakukan dalam persidangan secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan elektronik belum cukup dikatakan efektif untuk dilaksanakan, namun terdapat perbedaan pendapat dimana jika dilihat dari pemenuhan asas-asas hukum bahwa persidangan elektronik memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun hambatan yang terjadi dalam proses persidangan secara elektronik yaitu masalah teknologi, kurangnya pemahaman, regulasi dan kebijakan, serta juga belum mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Kesimpulan Pelaksanaan persidangan melalui elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan persidangan elektronik dianggap belum mampu merangkul semua pencari keadilan dan memberi manfaat pada setiap subjek yang terlibat.Kata Kunci; Efektivitas, Persidangan Elektronik, PERMA Nomor 4 Tahun 2020.
ASSESSING PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 125 OF 2016 CONCERNING HANDLING OF REFUGEES FROM ABROAD IN ACEH PROVINCE, INDONESIA Mukhlis, Mukhlis; Malahayati, Malahayati; Ardila, Saddatun; Muammar, Muammar
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.30584

Abstract

The arrival of refugees in Aceh province, specifically the Rohingya from other countries, initially received assistance from the Acehnese people while they were in the middle of the sea. However, in the following years, various challenges have arisen. As a response to this situation, Presidential Regulation No. 125 of 2016 was established to address the handling of refugees from abroad. This regulation highlights the role of the Central Government. However, there is currently no operational regulation from the local government regarding budgets, adaptation to customary values and local wisdom, and coordination with relevant institutions such as UNHCR, IOM, volunteers, police, and other organizations. It is crucial to establish Standard Operating Procedures that can serve as a reference for all parties involved in the process of locating, searching, and assisting refugees from abroad. Additionally, there is a need for the establishment of immigration detention centers in Aceh, as the current temporary shelters are only available in the cities of Lhokseumawe and North Aceh.