Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunitas Yustisia International Journal of Law, Crime and Justice
Kadek Ayu Rima Ratnasari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG Kadek Ayu Rima Ratnasari; I Wayan Landrawan; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal dan faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal sudah dilakukan dengan maksimal karena akan lebih menjamin tercapainya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menguntungkan bagi para pihak yang terlibat. Peran kepolisian lebih mempertimbangkan aspek sosial dari korban serta mempertimbangkan rasa keadilan, kepolisian yang menerima laporan kecelakaan lalu lintas akan segera mengupayakan musyawarah antara kedua pihak dengan dimediasi oleh penyidik kepolisian dan hambatan peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, dalam proses penyelesaian dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu perbedaan kepentinan pelaku dan korban sulit di satukan, sistem pemidanaan yang berlaku, nilai kepastian hukum dan kecelakaan lalu lintas yang berada diluar kabupaten.
Registration of Deeds of Encumbrance That Exceed the Time Limit in Badung Regency Kadek Ayu Rima Ratnasari; I Made Suwitra; Nengah Renaya
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 1 (2026): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i1.916

Abstract

This study aims to analyze the registration of Deeds of Mortgage (APHT) that exceed the 7 (seven) day time limit in Badung Regency and the legal consequences that arise from this. The research uses empirical legal methods with a legislative, analytical, case, and legal sociology approach. Data was obtained through interviews with PPAT and the Badung Regency Land Office (BPN) as well as a study of secondary legal materials. The results of the study show that delays in APHT registration still occur both through the manual (offline) and electronic (HT-el) systems. The contributing factors include negligence or workload of PPAT, incomplete documents from the parties, administrative obstacles at the Land Office, and technical disruptions to the electronic system. Legally, delays do not invalidate APHT, but they delay the creation of mortgage rights because these rights only have legal force from the date of recording in the Land Registry. As a result, creditors do not obtain preferential rights and full legal protection before registration is carried out. PPATs who are late may be subject to administrative sanctions in accordance with official regulations. Based on the theories of utility, legal protection, and legal certainty, delays in APHT registration reduce the effectiveness of creditor protection and create potential legal uncertainty. Therefore, it is necessary to improve supervision and guidance for PPATs, as well as optimize the HT-el system to ensure legal certainty and protection in the practice of registering Mortgage Rights.
Co-Authors I Made Suwitra I Wayan Landrawan Muhamad Jodi Setianto Nengah Renaya