Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Salsabillah, Anggini
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF HUKUM TINDAKAN DARURAT DOKTER DALAM IMPLIEND CONSENT PRAKTEK KEDOKTERAN DI INDONESIA Salsabillah, Anggini; Kornelis, Yudi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.5434

Abstract

Dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan. Oleh sebab itu, dokter dalam menangani pasien yang sedang gawat darurat harus bertindak cepat, tepat, dan bermutu untuk menolong pasien tersebut agar dapat menyelamatkan nyawa pasien dari kematian atau pun kecacatan. Maka, sebelum memberikan tindakan medis para dokter kepada pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan melihat literatur umum persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi menjadi dua bentuk, yaitu: dengan suatu pernyataan (expressed) yang meliputi persetujuan secara lisan dan persetujuan tertulis, serta persetujuan dengan isyarat (implied concent) yang meliputi dalam keadaan biasa dan dalam keadaan gawat darurat. Implied concent merupakan persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa persyaratan yang tegas. Kesimpulan dari penelitian ini, implied concent adalah persetujuan yang dianggap diberikan oleh pasien, umumnya diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien. Sedangkan dalam keadaan terjadi sengketa medis antara pasien dengan dokter agar langsung diproses melalui jalur hukum, terlebih dahulu dimintakan pendapat dan mediasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kekdoteran Indonesia untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan tindakan medis dan menetapkan sanksi bagi dokter yang dinyatakan bersalah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE Salsabillah, Anggini; Kornelis, Yudi
SCIENTIA JOURNAL Vol 7 No 2 (2025): Scientia Journal
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/scientiajournal.v7i2.9663

Abstract

According to Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE), this research focuses on law enforcement against sexual crimes occurring on social media. With the increasing use of digital platforms in society, sexual crimes on social media have become a growing concern. In this context, the ITE Law establishes a legal framework to address online sexual harassment violations, including the dissemination of obscene content, gender-based bullying, and sexual extortion. This study employs a normative juridical method to analyze legislation, documents, and case studies. The research reveals that although adequate legal mechanisms are in place, enforcing laws through social media against perpetrators of sexual crimes still faces several challenges. These challenges include low legal awareness, resource shortages, and difficulties in identifying perpetrators. To enhance law enforcement, further collaboration between the government, law enforcement agencies, and social media platforms is required, as well as improved digital literacy among the public. Consequently, it is expected that law enforcement against sexual crimes involving social media can provide better protection for victims
Co-Authors Yudi Kornelis, Yudi