Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.718
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Selat Jurnal Cahaya Keadilan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Ilmu Hukum Prima Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Komunitas Yustisia JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PETITA JUDGE: Jurnal Hukum SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Yudi Kornelis, Yudi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA Kornelis, Yudi; Amboro, Fl. Yudhi Priyo
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.26 KB)

Abstract

The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture. Keywords: PKPU, Reorganization, Legal Culture Indonesia   Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. Kata kunci: PKPU, Pembaharuan, Budaya Hukum Indonesia
KAJIAN HUKUM PASAL KONTROVERSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DI INDONESIA Kornelis, Yudi; Rosalya, Wini
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38550

Abstract

Sehubungan dengan wacana kebijakan, perencanaan dan perancangan, maka perlu dicegah segala bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat reformasi pertanahan secepatnya. Pada saat yang sama, kita harus mengkritisi dan mewaspadai rancangan kebijakan yang dapat mempercepat pelaksanaan land reform, serta memberikan banyak masukan mulai dari rancangan hingga penetapan dan pelaksanaan. Kesimpulan dari pasal ini adalah bahwa RUU pertanahan masih memiliki banyak kelemahan pada banyak ketentuan yang dapat menghambat pelaksanaan land reform. Sikap dan pandangan publik terhadap RUU pertanahan menjadi salah satu bentuk kritik dan penolakan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis deskriptif. Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari studi pustaka dengan menggunakan studi dokumentasi dan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran rancangan undang-undang pertanahan sebagai peluang dan ancaman yang perlu diwaspadai. Namun rancangan undang- undang juga masih banyak terdapat kelemahan dalam beberapa pasalnya sehingga dapat menghambat pelaksanaan reformasi agraria.
DIGITAL BANKING CONSUMER PROTECTION: DEVELOPMENTS & CHALLENGES Kornelis, Yudi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44477

Abstract

Teknologi dan digitalisasi semakin berkembang dan mempengaruhi berbagai macam bidang ekonomi dan industri, salah satunya adalah industri perbankan. Kehadiran teknologi dan fenomena digitalisasi tersebut mengarahkan industri ini pada proses transformasi digital melalui digital banking. Digital banking dikembangkan untuk melayani nasabah dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan pengalaman nasabah, serta dapat dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan melalui pengoptimalan sistem teknologi digital. Kehadiran integrasi gaya hidup, otomatisasi dalam banking services merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Keamanan dan kepercayaan nasabah merupakan hal yang penting bagi bank, sehingga nasabah mempercayai bank sebagai one-stop service untuk kebutuhan finansialnya. Namun permasalahan yang dihadapi di era digital banking yakni sejauh mana digital banking dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dengan tetap memperhatikan dan tanpa mengorbankan keamanan transaksi. Selain itu, terdapat isu keamanan siber terkait perlindungan data konsumen yang hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus untuk memberikan kepastian hukum. Urgensi perlindungan konsumen terhadap layanan perbankan digital akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan dan tantangan hukum perlindungan konsumen digital banking di Indonesia.
PENINGKATAN POLA PIKIR GENERASI INDONESIA DI ZAMAN TEKNOLOGI CANGGIH MELALUI REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA INDONESIA Kornelis, Yudi
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.402 KB) | DOI: 10.33373/pta.v2i1.2572

Abstract

Revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional generasi Indonesia yang semestinya diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral. Moralitas merupakan bagian dari Revitalisasi yang dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengubah semua segi dan sendi kehidupan terutama dalam bidang pendidikan. Dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi Identitas Nasional generasi Indonesia hendaknya dikaitkan dengan wawasan spiritual, akademis, kebangsaan, dan mondial. Spiritual, berkaitan dengan moral, etika, dan religius. Sikap seperti ini dapat menunjang pribadi seseorang menjadi lebih baik. Andai kata seseorang tidak memiliki sikap etik dalam dirinya dapat berdampak buruk pada dirinya. Misalnya dikucilkan dari masyarakat, tidak mendapatkan perhatian lebih, dan sedikitnya masyarakat yang ingin bersosialisasi. Kebangsaan, untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme
FENOMENA INDUSTRI FAST FASHION: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA Kornelis, Yudi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46040

Abstract

Fast fashion yakni sebuah mode yang diproduksi secara cepat, murah dan massal; serta sering kali mengambil konsep desain dari pertunjukkan adibusana merek lain terutama merek high-end. Beberapa tahun terakhir, fast fashion menjadi suatu tren bisnis yang dilakukan oleh beberapa perusahaan karena sangat menguntungkan. Disisi lain, eksistensi fast fashion memberikan kerugian bagi perusahaan merek high-end dimana aksi perusahaan fast fashion dilakukan tanpa izin dan merupakan suatu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Diketahui belum ada regulasi yang secara spesifik yang mengatur dan menyebutkan perlindungan desain fashion secara tegas. Dalam hal ini, penulis mengkaji beberapa hal. Pertama, perkembangan fast fashion di Indonesia. Kedua, menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengakomodir proteksi karya desain fashion. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan industri fast fashion baik secara global dan Indonesia cukup signifikan. Selain diketahui pangsa pasar yang luas di Indonesia, terdapat banyak perusahaan fast fashion yang membuka gerainya di Indonesia. Dengan besarnya potensi pendapatan yang mungkin diterima dan diketahui banyak kasus plagiarisme oleh perusahaan fast fashion di luar Indonesia, maka perlu untuk diketahui regulasi akan kekayaan intelektual di Indonesia sendiri. Di Indonesia, terdapat 3 regulasi kekayaan intelektual yang dapat digunakan dan mengakomodir perlindungan secara hukum yakni hak cipta, merek dan desain industri.
Analisis Yuridis Implementasi Pemenuhan Hak Cuti Haid Bagi Pekerja Perempuan Terkait Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Masning Rhuina, Yaomi Tachyata; Kornelis, Yudi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.5303

Abstract

This research is a comprehensive examination that seeks to assess the extent to which women workers' rights regarding menstrual leave in Indonesia are fulfilled and protected. Normative legal research was used, and a qualitative analysis approach was employed to address the research problem. A thorough literature review analyzed current conditions, including public awareness, company regulations, legal protections, and implementation challenges. The research findings show that, despite regulations, many companies have not fully optimized the right to menstrual leave in Indonesia. Proper implementation of the Labor Law on the rights of women workers has not been achieved, resulting in injustice, discrimination, and even violence against women workers, hindering legal protection for these workers. Thus, improved policies, increased awareness, and stricter law enforcement are crucial to achieving a work environment supporting women's rights in Indonesia.
Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum Ardana , Sofia Tio; Kornelis, Yudi
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 1 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i1.8398

Abstract

The increasing number of cases of illegal online loans raises concerns about consumers' vulnerability to the misuse of information containing personal data by perpetrators who have no responsibility when using it. This research was prompted by the increasing incidents of misuse of personal data, which pollutes users' privacy without explicit permission, as reported by victims of illegal online loans. The objective of this research is to analyze the significance of legal protection for personal data in online loan application services, as well as to evaluate the protection and sanctions mechanisms that apply in Indonesia. The research was conducted using normative juridical methods and sourced secondary data, which was studied qualitatively. The findings are as follows: (1) Criminal provisions for fintech operating illegally in Article 32 Juncto (jo), as well as Article 48 of the Law. The 2008 and 2016 regulations do not explicitly address the sanctions that should be imposed on illegal fintech. However, Article 26 of the ITE Law and POJK no. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services do regulate the legal protection of personal data. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services; (3) Legal sanctions related to cases of misuse of personal data in accordance with Article 47 paragraph (1) of Law no. 11 of 2008.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan Miogi, Miogi; Kornelis, Yudi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3290

Abstract

Instansi pendidikan seharusnya menjadi tempat ternyaman dan teraman ke dua setelah rumah, akan tetapi pada kenyataannya permasalahan pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan. Sedangkan untuk teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertanggung jawaban atau sanksi yang diberikan lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang lain (selain orang terdekat korban).
Implementasi Hukum Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Galang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Zukriadi, Diki; Kornelis, Yudi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v12i1.8949

Abstract

Latar Belakang Bagian wilayah hiterland Kota Batam khususnya Kecamatan Galang pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Batam berupaya melakukan pengembangan wilayah. Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah pada daerah Batam, yaitu pada karena saat ini wilayah hiterland sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam untuk dikembangkan. Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual sebagaimana yang ada dalam peraturan PerUndang-Undangan dan konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Tujuan Penelitian ini untuk mensyiratkan kepada Pemerintahan Pusat khususnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya agar memperhatikan Pembangunan yang berkelanjutan untuk daerah-daerah terluar seperti Pulau Galang, karena Pembangunan daerah terluar selama ini jauh tertinggal dari daerah-daerah daratan atau Minland. Kesimpulan penelitian ini Implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Galang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya Standard dan Sasaran Kebijakan dan Dalam mengukur standard kebijakan pemerintah memiliki landasan atau aturan yang harus dilaksanakan, di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur kecamatan bulang berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.
Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dalam Konteks Penistaan Agama di Aceh Ramadani, Sabda; Kornelis, Yudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.532

Abstract

Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam secara resmi. Berkaitan dengan interaksi sosial yang demikian, disamping menunjukkan identitas yang unik dari Aceh, di sisi lain juga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut utamanya berkaitan dengan kebebasan beragama di Aceh, yaitu sering muncul pembatasan terhadap praktik keagamaan minoritas, seperti Kristen, Hindu, atau Buddha, yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diterapkan secara ketat. Untuk itu dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pengamalan prinsip kebebasan beragama di Kota Banda Aceh serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan untuk mewujudkan kebebasan beragama di Aceh. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat komitmen untuk menegakkan syariat Islam di Aceh secara kaffah, tetapi adanya keistemewaan tersebut justru dinilai menyingkirkan kelompok minoritas dengan aturan-aturan yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan serta hak-hak kelompok minoritas. Adapun perlindungan hukum saat ini yang diberikan tersebar melalui Peraturan Daerah, Qanun, maupun melalui pembentukan FKUB yang memfasilitasi kerukunan antar umat beragama.
Co-Authors Apriliani, Winnie Ardana , Sofia Tio FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Masning Rhuina, Yaomi Tachyata Miogi, Miogi Nainggolan, Sri Cici Pasaribu, Cindy Klara Ramadani, Sabda Rosalya, Wini Salsabillah, Anggini Tsu, Nyongky Anandis Ziliwu, Nitaria Zukriadi, Diki