Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana MAQASIDI
Santoso, Joyo
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STUDI KASUS KORUPSI PEJABAT MA TENTANG ETIKA PROFESI HAKIM Azhar, Muhamad Chairul; Darmajaya, Boyke; Santoso, Joyo; Kurniati, Yeti; Hernawati, Hernawati
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5363

Abstract

Korupsi yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) menjadi perhatian serius karena mencederai integritas lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran etika profesi hakim dalam kasus korupsi pejabat MA serta implikasinya terhadap penegakan prinsip equality before the law. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, laporan media, serta wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi oleh hakim tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga memperburuk persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan. Studi kasus ini mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor internal, seperti lemahnya pengawasan internal dan kode etik yang kurang diterapkan secara konsisten, serta faktor eksternal, seperti tekanan politik dan ekonomi. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya reformasi struktural dalam pengawasan etika profesi hakim, penguatan kode etik, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan peradilan. Diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk membangun kembali integritas lembaga peradilan dan memastikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Conceptual Developments in Environmental Law: An Interdisciplinary Approach Santoso, Joyo; Selara, Gabriella; Hermanto, Dilly; Tharsyah, Zouvry Imam
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 2 (Desember 2025)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v5i2.5668

Abstract

This study examines conceptual developments in environmental law through an interdisciplinary approach to address Indonesia’s increasingly complex ecological and social challenges. It highlights the limitations of traditional normative and legalistic legal frameworks and emphasizes the significance of legal pluralism, ecological justice, and the integration of local knowledge systems. The primary objective of this research is to formulate a holistic conceptual framework that combines ecological sustainability, legal adaptability, and interdisciplinary insights to strengthen environmental governance. This study employs normative legal research supported by secondary data analysis, including statutory regulations, academic literature, and international legal documents. An interpretative and descriptive analytical method is used to synthesize perspectives from legal doctrine, environmental science, philosophy, and sociology in order to develop an innovative and responsive legal paradigm capable of addressing contemporary environmental complexities. The findings reveal that environmental law in Indonesia remains largely dominated by a fragmented and normative approach, which limits the effectiveness of environmental protection. Integrating interdisciplinary perspectives and recognizing local and customary legal systems can promote more inclusive, participatory, and sustainable environmental governance.
Co-Authors Azhar, Muhamad Chairul Darmajaya, Boyke Hermanto, Dilly Hernawati Hernawati Selara, Gabriella Tharsyah, Zouvry Imam Yeti Kurniati