<![CDATA[Korupsi yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) menjadi perhatian serius karena mencederai integritas lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran etika profesi hakim dalam kasus korupsi pejabat MA serta implikasinya terhadap penegakan prinsip equality before the law. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, laporan media, serta wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi oleh hakim tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga memperburuk persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan. Studi kasus ini mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor internal, seperti lemahnya pengawasan internal dan kode etik yang kurang diterapkan secara konsisten, serta faktor eksternal, seperti tekanan politik dan ekonomi. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya reformasi struktural dalam pengawasan etika profesi hakim, penguatan kode etik, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan peradilan. Diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk membangun kembali integritas lembaga peradilan dan memastikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
