Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Golden Ratio of Data in Summary
Manullang, Rio Saputra
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA GUNUNG SITOLI Manullang, Rio Saputra; Simamora, Janpatar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.5354

Abstract

Harmonisasi peraturan daerah merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa peraturan lokal tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan nasional. Fokus penelitian ini adalah peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam harmonisasi Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penelitian ini menyelidiki dokumen melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam tentang proses harmonisasi, masalah yang dihadapi, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara memainkan peran kunci dalam memastikan keselarasan Perda RTRW dengan peraturan nasional. Proses harmonisasi melibatkan tinjauan substansi dan teknis, penyusunan rekomendasi, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Namun, penelitian juga mengidentifikasi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan interpretasi teknis yang mempengaruhi efektivitas harmonisasi. Evaluasi efektivitas menunjukkan bahwa proses harmonisasi berhasil meningkatkan kesesuaian Perda RTRW dengan kebijakan nasional, meskipun beberapa penyesuaian minor diperlukan. Dampak positif dari harmonisasi ini termasuk peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah dan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan RTRW. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perbaikan dalam proses harmonisasi dan penyesuaian kebijakan untuk mengatasi tantangan implementasi yang diidentifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mekanisme harmonisasi peraturan serta meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang di Kota Gunung Sitoli melalui peran strategis Kantor Wilayah Kemenkumham.
Implementation of The Role of The North Sumatra Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights in The Formation of Regional Regulations on The Spatial Plan of Gunung Sitoli City, Indonesia Manullang, Rio Saputra; Simamora, Janpatar
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 2 (2025): February - April
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i2.1112

Abstract

Harmonizing regional regulations is important to ensure that local regulations do not conflict with national policies and regulations. The focus of this research is the role of the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in harmonizing Gunung Sitoli City Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW). This research investigates documents through a descriptive qualitative approach to provide an in-depth overview of the harmonization process, the challenges faced, and the impact of policy implementation. The research results show that the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights is key in aligning regional spatial planning regulations (Perda RTRW) with national regulations. The harmonization process involves a review of substance and technical aspects, the preparation of recommendations, and coordination between local governments and related agencies. However, the research also identified various constraints, such as limited resources and differences in technical interpretation, that affect the effectiveness of harmonization. The effectiveness evaluation shows that the harmonization process successfully improved the alignment of RTRW regional regulations with national policies, although some minor adjustments are needed. The positive impact of this harmonization includes improved coordination between government agencies and a more substantial legal basis for implementing RTRW. The recommendations from this study include improvements in the harmonization process and policy adjustments to address the identified implementation challenges. This research is expected to enhance the understanding of regulatory harmonization mechanisms and improve the effectiveness of spatial planning policies in Gunung Sitoli City through the strategic role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.
Co-Authors Janpatar Simamora