<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Penipuan dalam jual beli tanah dan bangunan semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, yang sering kali dilakukan dengan berbagai modus seperti penggunaan dokumen palsu atau menjual tanah yang bukan miliknya. Fenomena ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban dan mengganggu ketertiban hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan dalam kasus penipuan jual beli tanah dan bangunan, dengan fokus pada studi kasus di Unit 4 Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jawa Timur.Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyidikan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam pengumpulan bukti dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Studi ini mengungkap bahwa penyidikan memegang peranan vital dalam mengungkap tindak pidana penipuan dan memberikan rasa percaya kepada masyarakat terhadap penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya penyidik, proses pembuktian yang komprehensif, dan dukungan regulasi yang efektif. Penulis merekomendasikan penguatan kemampuan penyidik, pembaruan sistem hukum, dan peningkatan perlindungan korban. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademis dalam mendukung upaya penegakan hukum, khususnya dalam kasus penipuan terkait jual beli tanah dan bangunan di Indonesia.]]>
