Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Syuhada, Meida Nur Fadila
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN LARANGAN PENGRUSAKAN UANG KERTAS (PERILAKU VANDALISME) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Syuhada, Meida Nur Fadila; Jenica, Shazanda Putri
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku seorang yang dengan sengaja merusak, menghancurkan, memotong atau memperparah kerusakan pada uang kertas dengan niat menyebabkan kerugian pada orang lain merupakan bentuk tindakan pidana dalam pengrusakan atau vandalisme terhadap uang kertas yang dianggap sebagai tindakan tidak bermoral dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam studi ini, penulis menggunakan metode studi yuridis normatif. Studi ini menggunakan data yaitu data primer, sekunder, dan tersier serta penelitian kepustakaan dan study dokumen yang relevan. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data lengkap dan sistemistik mengatur interaksi antara berbagai jenis data. Dengan mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pengrusakan uang kertas pada UU No. 7 Tahun 2011, bagaimana dasar pengaturan tentang pengrusakan uang kertas dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengrusakan uang kertas. Didasarkan pada temuan penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengrusakan uang kertas yang dijelaskan dalam Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengubah bentuk, atau ukuran fisik dari uang aslinya, seperti membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek, memotong, menghancurkan, atau mengubah nilai uang dengan maksud merendahkan kehormatan uang, termasuk tindakan pidana, ialah tindakan melawan hukum.
Urgensi Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi UU TNI : Persepektif Demokrasi Deliberaktif Syuhada, Meida Nur Fadila
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30310

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh betapa pentingnya peran masyarakat dalam setiap tahap pembuatan kebijakan hukum, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan dari studi ini untuk mengevaluasi pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan UU TNI dan untuk merumuskan model ideal partisipasi masyarakat dari sudut pandang demokrasi deliberatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui kajian pustaka terhadap undang-undang, dan literatur hukum. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi UU TNI masih sangat terbatas, dengan diskusi yang dilakukan secara tertutup dan terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat sipil secara luas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik yang ideal harus terwujud melalui suatu mekanisme yang transparan, inklusif, dan deliberatif agar produk hukum yang dihasilkan mendapat legitimasi, responsif, dan dapat memperkuat supremasi sipil dalam sebuah negara demokrasi.
Co-Authors Jenica, Shazanda Putri