Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Asfariyani A. Talango
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Asfariyani A. Talango; Roy Marthen Moonti; Ibrahim Ahmad
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v2i1.1255

Abstract

Notary professional ethics plays an important role in maintaining integrity and public trust in notary practice. This research aims to analyze the regulation of notary professional ethics in the Indonesian legal system and explain the sanctions imposed on violations of these ethics in the practice of notary office. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach. The results show that the regulation of notary professional ethics in Indonesia is regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position which has been amended by Law Number 2 of 2014, as well as the Notary Code of Ethics issued by the Indonesian Notary Association (INI). Violations of professional ethics may be subject to sanctions in the form of reprimand, writing, respectful dismissal, to dishonorable dismissal according to the level of violation. The enforcement of these sanctions aims to maintain professionalism and ensure legal protection for parties using notary services. This study recommends strengthening supervision of the implementation of the code of ethics and increasing education to notaries to prevent violations.    
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Kewenangan Membuat Akta Otentik Asfariyani A. Talango; Nurwita Ismail; Ramdhan Kasim
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i2.942

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris kerap menghadapi masalah hukum, termasuk terlibat dalam perkara pidana sebagai saksi maupun tersangka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada notaris dalam menjalankan kewenangannya serta memahami prosedur penggunaan hak tolak (recht van weigering) dalam proses hukum pidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi kepustakaan terhadap regulasi terkait seperti UU Notaris dan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap notaris dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan ini terbagi dalam tiga aspek utama, yakni perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Selain itu, hak tolak merupakan instrumen penting yang melekat pada posisi notaris sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan. Penggunaan hak tolak dalam proses pidana harus melalui prosedur tertentu yang melibatkan Dewan Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UU Notaris dan aturan pelaksanaannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas serta prosedur penggunaan hak tolak yang tepat, notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, serta menjaga integritas dan kerahasiaan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
Co-Authors Ibrahim Ahmad Nurwita Ismail Ramdhan Kasim Roy Marthen Moonti