Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH BIDANG INDUSTRI PANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG 2024 Syahrani Mardiana, Silvi; Shalshabilla, Shalma; Alfian Finanda, Azril; Saefulrahman, Iyep
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.778-786

Abstract

Sistem pemerintahan Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhubungan dengan adanya kewenangan daerah, dimana daerah otonom mendapat kewenangan untuk menjalankan dan mengurus urusan daerah sesuai dengan kebutuhan. Salah satu urusan daerah yang penting adalah di bidang perindustrian. Industri dapat membantu perekonomian lokal sebagai wujud dari kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sendiri. Satu di antara daerah yang terkenal akan perindustriannya adalah Kabupaten Sumedang dengan industri pangan tahu Sumedangnya. Permasalahan yang terjadi adalah alat produksi yang digunakan masih tradisional, dimana menghambat pengembangan kualitas hasil produksi industri ini. Tentunya, dibutuhkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan industri ini yang perlu diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara pelaksanaan otonomi daerah di salah satu bidang perindustrian yaitu industri pangan. Metode dalam riset ini adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil Riset menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan khusus dan upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait bagi perindustrian pangan tahu Sumedang akibat keterbatasan anggaran. Sedangkan, pemilik industri merasa tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan industrinya. 
Strategi Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis SWOT di Desa Cimekar Kabupaten Bandung Mardiana, Silvi Syahrani; Shalshabilla, Shalma; Yuningsih, Neneng Yani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.19964

Abstract

Villages as the foremost unit of government have a strategic role in ensuring the fulfillment of community civil rights, especially through population administration services such as ID cards and family cards. However, Cimekar Village, Kabupaten Bandung, still faces a number of problems, including the unavailability of an Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) machine, as well as social problems such as marriages and divorces that are not legally recorded. This research aims to formulate a strategy to improve civil registration services in Cimekar Village, Bandung Regency, through a SWOT analysis approach. The method in this research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Based on the research results through the SWOT analysis approach, it shows that Cimekar Village has strengths in organizational structure, apparatus responsiveness, and information openness, but is also faced with technical weaknesses and social threats. The proposed strategies include developing digital services (SO strategy), media-based legal education (ST strategy), mobile service cooperation (WO strategy), and legal data collection and socialization programs (WT strategy).
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH BIDANG INDUSTRI PANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG 2024 Syahrani Mardiana, Silvi; Shalshabilla, Shalma; Alfian Finanda, Azril; Saefulrahman, Iyep
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.778-786

Abstract

Sistem pemerintahan Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhubungan dengan adanya kewenangan daerah, dimana daerah otonom mendapat kewenangan untuk menjalankan dan mengurus urusan daerah sesuai dengan kebutuhan. Salah satu urusan daerah yang penting adalah di bidang perindustrian. Industri dapat membantu perekonomian lokal sebagai wujud dari kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sendiri. Satu di antara daerah yang terkenal akan perindustriannya adalah Kabupaten Sumedang dengan industri pangan tahu Sumedangnya. Permasalahan yang terjadi adalah alat produksi yang digunakan masih tradisional, dimana menghambat pengembangan kualitas hasil produksi industri ini. Tentunya, dibutuhkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan industri ini yang perlu diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara pelaksanaan otonomi daerah di salah satu bidang perindustrian yaitu industri pangan. Metode dalam riset ini adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil Riset menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan khusus dan upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait bagi perindustrian pangan tahu Sumedang akibat keterbatasan anggaran. Sedangkan, pemilik industri merasa tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan industrinya.
Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap Tragedi Kanjuruhan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Community Advocacy of the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) regarding the Kanjuruhan Tragedy as an Effort to Fulfill Human Rights Mardiana, Silvi Syahrani; Shalshabilla, Shalma; Muradi, Muradi
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8337

Abstract

Kehadiran masyarakat sipil penting dalam menjaga keseimbangan, memperjuangkan keadilan, dan mengawasi jalannya kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya menunjukkan peran penting masyarakat sipil dalam menuntut keadilan bagi korban. Salah satu organisasi yang konsisten menyuarakan hal tersebut adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Penelitian berbasis komunitas ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi KontraS menggunakan kerangka teori peran masyarakat sipil, meliputi adaptasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, KontraS telah menjalankan peran adaptasi dengan terus menyesuaikan langkah-langkah advokasinya terhadap perkembangan kondisi di sekitar tragedi Kanjuruhan, peran pemberdayaan dengan memperjuangkan hak korban di ranah hukum, membuka ruang partisipasi publik melalui diskusi dan aksi solidaritas, serta mengawal institusi negara agar bertanggung jawab secara penuh, serta peran kontrol sosial dengan mengawasi, mengkritisi, dan memberikan tekanan terhadap negara agar tidak melakukan praktik penyimpangan hukum maupun kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KontraS telah menjalankan perannya dengan baik dalam merespons Tragedi Kanjuruhan.