Articles
<![CDATA[KEPEMIMPINAN, MODAL SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN DESA (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut) ]]>
<![CDATA[Saefulrahman, Iyep]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.09 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11804
<![CDATA[Membangun desa menjadi salah satu kewajiban pemerintah desa, karena hal ini terkait dengan fungsi pembangunan yang dimilikinya. Dalam implementasinya, selain kepemimpinan, modal sosial juga menjadi faktor utama yang dapat mewujudkannya. Kepercayaan, kebersamaan, norma, dan jaringan yang hidup dalam masyarakatnya menjadi modal bagi terwujudnya pembangunan desa apabila pemimpinnya memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang berkarakter sensitif dan responsif. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan pola yang terarah agar pemimpin di desa memiliki kemampuan dan karakter seperti itu]]>
<![CDATA[KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011â2015) ]]>
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>;
<![CDATA[Saefulrahman, Iyep]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.449 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11842
<![CDATA[Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya]]>
<![CDATA[PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL DAN POTENSI DESA BERBASIS DATA DASAR KELUARGA ]]>
<![CDATA[Yuningsih, Neneng Yani]]>;
<![CDATA[Saefulrahman, Iyep]]>
<![CDATA[ ADI WIDYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4, No 1 (2020): ADIWIDYA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (811.197 KB)
|
DOI: 10.33061/awpm.v4i1.3321
<![CDATA[In village development, the availability of accurate village profile data has an impact on its consistency policy direction. However, there are some problems that are encountered to be able to update it including the quality of human resources, finance and infrastructure. Therefore, Community Service Program (PKM) activity is intended to provide knowledge about the importance of updating data in planning village development and helping the government update profile data and potential of their villages. The method used is training in updating basic data based on family data which is carried out by providing material and its implementation in the field. Community Service Program can be carried out according to the planned schedule, especially in the provision of training materials. Meanwhile, implementation of material in the training could not be carried out because it was constrained because lack of information technology. However, in general the Community Service Program in Neglasari Village was going well, marked by an increasing participant knowledge and an acceleration of online data updating assisted by students who were doing Community Service Program. Indirectly, this achievement at the same time show that the obstacles faced by Neglasari Village were not only on its human resources but rather on aspects of financial support and infrastructure. The actual presence from the government is needed to support the updating of the profile and potential data of this village because it is not only the village institution that requires it, but rather the central and regional governments.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN, MODAL SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN DESA (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut) ]]>
<![CDATA[Iyep Saefulrahman]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11804
<![CDATA[Membangun desa menjadi salah satu kewajiban pemerintah desa, karena hal ini terkait dengan fungsi pembangunan yang dimilikinya. Dalam implementasinya, selain kepemimpinan, modal sosial juga menjadi faktor utama yang dapat mewujudkannya. Kepercayaan, kebersamaan, norma, dan jaringan yang hidup dalam masyarakatnya menjadi modal bagi terwujudnya pembangunan desa apabila pemimpinnya memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang berkarakter sensitif dan responsif. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan pola yang terarah agar pemimpin di desa memiliki kemampuan dan karakter seperti itu]]>
<![CDATA[KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011—2015) ]]>
<![CDATA[Dede Sri Kartini]]>;
<![CDATA[Rahman Mulyawan]]>;
<![CDATA[Iyep Saefulrahman]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11842
<![CDATA[Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI OTONOMI DESA: PUDARNYA KEKUASAAN FORMAL DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA MASA ORDE BARU (KASUS DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA) ]]>
<![CDATA[Iyep Saefulrahman]]>;
<![CDATA[Utang Suwaryo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.238 KB)
|
DOI: 10.33701/jiwbp.v6i2.147
<![CDATA[AbstractAutonomy for the village as the law community unit is a power to regulate and manageits own people’s interest that can be transformed based on different of state perspective. Afundamental transformation in the degree of power that belongs to village, it occurred in thevillage in the governing of the new order. It is also experienced by Neglasari, Salawu SubRegency, Tasikmalaya Regency. This study aimed to analyze the autonomy of transformationthat occurred in Neglasari governance in the New Order. Indirectly, this paper also aimsto explain the existence of institutional power locally, at the same time state strengthen itsposition in the village through village autonomy transformation policy. With the aim of suchresearch, the method used is qualitative research and data collection techniques using in-depthinterviews and documentation. In Neglasari, the transformation of village autonomy impacton power dissipation of the village which is indicated by changes in the organization structureand its governance. Transformation also have an impact on power of decision-making and theelection of its leader. Babadamian as a holding that powers changes from formal to be informalbecause its power because their roles and functions taked out by village institutional wichtformed by state. Nevertheless, its changed doesn’t imfluence of babadamian exixtence becausebabadamian still has power to village government and villagers.Kata kunci: Transformasi, Otonomi Desa, dan Penyelenggaraan Pemeintahan.]]>
<![CDATA[PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL DAN POTENSI DESA BERBASIS DATA DASAR KELUARGA ]]>
<![CDATA[Neneng Yani Yuningsih]]>;
<![CDATA[Iyep Saefulrahman]]>
<![CDATA[ Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 1 (2020): ADIWIDYA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33061/awpm.v4i1.3321
<![CDATA[In village development, the availability of accurate village profile data has an impact on its consistency policy direction. However, there are some problems that are encountered to be able to update it including the quality of human resources, finance and infrastructure. Therefore, Community Service Program (PKM) activity is intended to provide knowledge about the importance of updating data in planning village development and helping the government update profile data and potential of their villages. The method used is training in updating basic data based on family data which is carried out by providing material and its implementation in the field. Community Service Program can be carried out according to the planned schedule, especially in the provision of training materials. Meanwhile, implementation of material in the training could not be carried out because it was constrained because lack of information technology. However, in general the Community Service Program in Neglasari Village was going well, marked by an increasing participant knowledge and an acceleration of online data updating assisted by students who were doing Community Service Program. Indirectly, this achievement at the same time show that the obstacles faced by Neglasari Village were not only on its human resources but rather on aspects of financial support and infrastructure. The actual presence from the government is needed to support the updating of the profile and potential data of this village because it is not only the village institution that requires it, but rather the central and regional governments.]]>
<![CDATA[MODEL QUADRUPLE HELIX DALAM PENATAKELOLAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN ANAK ]]>
<![CDATA[Saefulrahman, Iyep]]>;
<![CDATA[Nuryanto, Yayan]]>;
<![CDATA[Rudiana, Rudiana]]>
<![CDATA[ Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7 No 2 (2023): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33061/awpm.v7i2.9450
<![CDATA[Community Reading Center (TBM) as a means for children to learn is one of the programs formulated by the government to build a learning community by increasing children's interest in reading. However, it isn’t all TBM are able to support this purpose due to existence of conditiions facing it, as experienced by TBM Al Bayun in Bandasari Village. Therefore, in the Unpad’s PKM (Integrated KKN-PPM) activity, it is generally intended to assist the village government in carrying out one of its tasks, while specifically intended to help the management of Al Bayun TBM to become a child learning facilities. The Model chosen for the implementation of its activities is the quadruple helix collaboration. While the method of activity is in the form of assistance, counseling to the community related to literacy, and technical guidance in managing TBM. PKM can be held as planned and generally, the set of activities in TBM management can be carried out properly. This is inseparable from the collaboration between the government, universities, publishing business actors, and civil society. The four collaborating parties can play their respective roles so that the aims and objectives of PKM activities can be achieved. This success also shows that with collaboration, the problems faced are more likely to be handled and all limitations can be completed]]>
<![CDATA[PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA PADA PERPUSTAKAAN DESA UNTUK MENUMBUHKAN MINAT BACA MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Nuryanto, Yayan]]>;
<![CDATA[Saefulrahman, Iyep]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Neneng Yani]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v7i1.52273
<![CDATA[The good quality human resource are the hope of old but it is hard to be by. It is associated with the problems in the field of education and a lack of public interests in reading including in rural areas, and means to read it had been prepared with the village library. Related to these problems, this Community Service (PKM) activity is intended to assist the village government in cultivating community interest in reading by revitalizing the village library through the processing of library materials so that it can attract public interest to visit and read its book collection. The method chosen in their activities which were training material is a cognitive process in material and technical. library. PKM can be implemented according to plan and run smoothly with increased knowledge and technical skills of library managers. In addition, the village library can be managed properly, including the processing of library materials. However, the village and the supra village government should supported real action to develop public interest in reading including by increasing the collection of books in the library because the beneficiaries of the growing interest in reading are not only the community itself but also the government, both village, regional and national. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan harapan yang sudah lama dicanangkan tetapi sulit untuk diwujudkan. Hal ini terkait dengan adanya permasalahan dalam bidang pendidikan yaitu kurangnya minat baca masyarakat termasuk di perdesaan, padahal sarana untuk membacanya sudah disiapkan dengan adanya perpustakaan desa. Terkait dengan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah desa dalam menumbuhkan minat baca masyarakat dengan merevitalisasi perpustakaan desa melalui pengolahan bahan pustakanya agar dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan membaca koleksi bukunya. Metode yang dipilih dalam kegiatannya yaitu pelatihan singkat dengan materi yang bersifat kognitif dan teknis dalam mengolah bahan pustaka. PKM dapat dilaksanakan sesuai rencana dan berjalan lancar dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan teknis pengelola perpustakaan. Selain itu, perpustakaan desa dapat ditata kelola dengan baik termasuk dalam pengolahan bahan pustakanya. Namun begitu, untuk menumbuhkan minat baca masyarakat perlu didukung tindakan nyata dari pemerintah desa dan pemerintah supra desa. Penambahan koleksi buku di perpustakaannya menjadi hal penting untuk segera dilakukan karena penerima manfaat atas tumbuhnya minat baca tidak hanya bagi masyarakat sendiri tetapi juga bagi pemerintah baik desa, daerah maupun nasional.]]>
<![CDATA[Central Government Responsibility in Mitigating the Impact of Cieunteung Retention Pond Development in Bandung Regency: A Causative Analysis ]]>
<![CDATA[Shofi Siti Sholihah]]>;
<![CDATA[Iyep Saefulrahman]]>;
<![CDATA[Idil Akbar]]>
<![CDATA[ TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 16 (2), 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jtp.v16i2.4708
<![CDATA[The Cieunteung Retention Pond was constructed in 2015 and completed in 2018 by the central government through BBWS Citarum. Despite this, flooding in Dayeuhkolot and its surrounding areas in Bandung Regency has continued to occur sporadically between 2020 and 2021. This study aims to analyze and describe the government's responsibility, particularly BBWS Citarum, based on J. Spiro's theory of Responsibility. In this theory, Spiro outlines three aspects that influence responsibility, with this research focusing on discussing the issues within the aspect of responsibility as cause. The research uses a qualitative method with data presented descriptively. The findings indicate that BBWS Citarum has successfully met the construction targets but has yet to address new problems that have arisen post-construction due to several factors]]>
