Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RETENTUM Edusight International Journal of Multidisciplinary Studies (EIJOMS)
Tirtayasa, Subhan
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kemunduran Hukum Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Rusdi, Muhamad; Iskandar, Putra; Tirtayasa, Subhan; Nugraha, Renaldi
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5408

Abstract

Penghapusan Pasal 8 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, yang merevisi UU Nomor 4 Tahun 2009, menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sehingga mengalihkan seluruh kewenangan izin dan pengawasan ke pemerintah pusat. Perubahan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal, meningkatkan risiko konflik sosial, serta merusak lingkungan akibat kurangnya keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap kondisi lokal. Selain itu, ketentuan Pasal 96 yang mengurangi cakupan kewajiban reklamasi pascatambang menjadi hanya satu dari empat kewajiban sebelumnya, serta Pasal 162 yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak kegiatan tambang, menunjukkan pergeseran regulasi yang lebih memprioritaskan kepentingan investasi dibandingkan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis dampak perubahan regulasi tersebut terhadap aspek lingkungan, sosial, dan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 berisiko memperburuk ketimpangan perlindungan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal serta mengabaikan prinsip keberlanjutan.
Public Policy Law in military strategy and conflict in Hybrid warfare operations in the Digital Era Hidayati, Hidayati; Tirtayasa, Subhan; Iskandar, Putra; Nugraha, Renaldi
Edusight International Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 2 No. 4 (2025): International Journal of Law Social Sciences and Management
Publisher : Yayasan Meira Visi Persada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69726/eijoms.v2i4.231

Abstract

Hybrid operations constitute a complex and multifaceted national security threat, combining conventional and modern military aspects. The aim of this research is that public policy law in addressing this threat depends on military strength and the synergistic integration of defense policy and public policy. The method used is that the legal approach to hybrid operations must be adaptive, ethical, and able to bridge various government sectors and civil society. Furthermore, international cooperation and active community involvement are key to the formulation of legitimate and sustainable policies. The result of the discussion is that public policies that are responsive to the dynamics of the hybrid operations threat must also pay attention to technological developments such as artificial intelligence, cyber attacks, and drone systems that expand the modern battlefield. Law No. 3 of 2002 on State Defense, which regulates the concept of total defense involving the military and community elements in facing threats, including hybrid warfare. Therefore, the model of integration of defense policy and public policy becomes the main strategy to strengthen the resilience and security of the country in facing the evolving threat of hybrid operations
Co-Authors Hidayati Hidayati Iskandar, Putra Muhamad Rusdi Nugraha, Renaldi