Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal As-Syifa Journal of Islamic Studies and History JURNAL RETENTUM
Arif, Firman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dilema Hak Recall Partai Politik terhadap Kebebasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Arif, Firman; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5357

Abstract

Hak recall oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia merupakan salah satu isu yang menciptakan dilema antara kemandirian legislatif dan kebebasan politik individu. Pengaturan hak recall, yang berfungsi untuk menjaga keselarasan anggota DPR dengan kebijakan partai, terkadang menghalangi anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Di satu sisi, hak recall memberi kontrol kepada partai politik untuk memastikan anggotanya berkomitmen pada platform politik yang disepakati, namun di sisi lain, hal ini dapat membatasi kebebasan berpendapat dan otonomi anggota DPR. Tulisan ini membahas pengaruh hak recall terhadap kemandirian legislatif, serta memberikan analisis tentang solusi atau alternatif untuk mengurangi dampak negatif hak recall. Salah satu usulan adalah dengan memperkenalkan prosedur recall yang lebih transparan dan pengawasan independen guna memastikan bahwa hak recall tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik semata. Amandemen terhadap regulasi yang mengatur hak recall juga menjadi langkah penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan partai politik dan independensi anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional mereka.
EKSISTENSI PRODI HUKUM PIDANA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI ISLAM PASCA PENGESAHAN KUHP NASIONAL Hidayat, Taufik; Yanto, Adri; Arif, Firman; Irham, Muhammad
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1477

Abstract

Prodi Hukum Pidana Islam telah lama hadir di Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang dengan nama Jurusan Jinayah Siyasah. Akan tetapi semenjak keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3389 Tahun 2013, Jurusan ini dipisahkan menjadi jurusan jinayah dan siyasah. Akibat dari pemisahan ini adalah dibentuknya Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’iyyah) dan hilangnya Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Penelitian ini akan melihat bagaimana Eksistensi Prodi Hukum Pidana Islam di Perguruan Tinggi Islam Pasca Pengesahan KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian mixed methods dapat disimpulkan bahwa pertama regulasi pembentukan hukum pidana Islam telah diatur secara legal dalam peraturan perundang-undangan mulai pada hirearki tertinggi sampai terendah. Kedua, tingkat peminatan siswa untuk memilih kuliah pada Prodi Hukum Pidana Islam sangat tinggi karena faktor keilmuan, faktor agama, dan budaya, dan faktor lapangan kerja Ketiga, borang prodi hukum pidana Islam telah memenuhi tiga persyaratan untuk dapat disubmit. Persyaratan pertama pada kriteria kurikulum telah terdapat perbedaan pada poin keunggulan dan keunikan pada hukum acara pidana Islam yang tidak didalami pada Prodi-Prodi Hukum Pidana Islam yang telah ada di PTKIN lainnya. Kriteria kedua yaitu dosen telah memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas bahkan rata-rata dosen yang diusulkan telah dokter bahkan satu orang proffessor. Kriteria ketiga yaitu unit pengelolaan Prodi sangat ideal, karena Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang merupakan kampus baru dengan fasilitas yang lebih modern dan luas.
Co-Authors Muhammad Irham Taufik Hidayat Yanto, Adri Zainal Arifin Hoesein