Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Law

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Bisnis Kripto: Analisis terhadap Celah Regulasi dan Pengawasan Syahputra, Harry; Qomarudin, Heri; Suvinah, Suvinah
Postulat Vol 3 No 2 (2025): Vol. 3 No. 2 (2025): POSTULAT: Journal of Law
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v3i2.2140

Abstract

Crypto assets present a dualism as a financial technology innovation promising efficiency and economic potential, yet simultaneously opening new vulnerabilities to money laundering (ML) due to their decentralized and pseudo-anonymous nature. This phenomenon urges an analysis of the legal and supervisory framework in Indonesia. This study employs a qualitative approach with a normative juridical method, analyzing primary and secondary legislation as well as relevant literature. Primary data includes official government documents, while secondary data comprises books and scientific journals. The results indicate that ML modus operandi involving crypto in Indonesia includes techniques such as the use of nominees, unregulated VASPs, and potential exploitation of P2P transactions, as evidenced in actual cases. Although Indonesia has an AML/CFT legal framework (Law No. 8/2010) and updated sectoral regulations (POJK 27/2024) mandating KYC/CDD and the Travel Rule, the analysis identifies significant gaps. These gaps include limitations of primary laws in accommodating crypto specifics, challenges in implementing secondary regulations (Travel Rule, CDD effectiveness), technical difficulties in supervision and law enforcement (tracking anonymity, seizing digital assets), and gaps in implementing FATF international standards. The main conclusion is that the effectiveness of preventing and combating crypto ML requires strengthening adaptive regulations, enhancing institutional capacity, optimizing supervisory technology, and reinforcing domestic and international cooperation. Recommendations include regulatory harmonization, revision of relevant laws, continuous evaluation of POJK 27/2024, enhancement of technical and human resource capacities, strengthening inter-agency coordination, and developing risk mitigation strategies for P2P and unhosted wallets.
Tindak Pidana dalam Pengedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Kemala, Anyelir Puspa; Ahaddin, Fadhil; Qomarudin, Heri; Dharmasetya, Lani
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1458

Abstract

Dalam era modern, keindahan dan penampilan memiliki nilai penting dalam budaya sosial. Pasar kosmetik yang beragam mencerminkan tuntutan konsumen akan produk kecantikan. Namun, pengawasan terhadap produk kosmetik impor masih kurang, menyebabkan produk berbahaya beredar. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi perjanjian World Trade Organization (WTO) menghadapi tantangan dalam pengawasan produk kosmetik asing yang masuk ke pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi. Tinjauan literatur melibatkan literasi hukum yang penting dalam memahami norma-norma hukum terkait. Keselamatan produk kosmetik menjadi aspek utama yang harus diperhatikan oleh konsumen. Produk kosmetik harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan harus memiliki sertifikat halal. Bahan berbahaya tidak boleh ada dalam produk kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengawasi produk kosmetik sebelum dan setelah dipasarkan. Pengawasan ini mencakup evaluasi keamanan produk dan inspeksi di tempat penjualan. UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan peraturan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan produk di pasaran aman.