Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika Humaniorum Journal Journal of Law
Qomarudin, Heri
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum terhadap Promotor atas adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Investor dalam penyelenggaraan Acara Festival Pesta Rakyat 2023 Meutuah, Ratu; Qomarudin, Heri
HUMANIORUM Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i1.57

Abstract

An increasing number of Indonesians are now interested in creatively packaged music events. One such event, the 2023 People's Festival, was organized by PT MSR as a promoter, and designed as an educational entertainment experience. Recognizing its significant development potential, PT AM expressed interest in collaborating with PT MSR on its organization. The two parties agreed upon an investment contract. However, during the short planning period, PT AM, as the investor, committed a breach of contract. While preparations continued, PT MSR incurred losses due to responsibilities towards contracted vendors. PT MSR is entitled to seek accountability from PT AM as stipulated in the agreement. Despite this, PT AM has not acted in good faith to resolve the issues, creating disputes over the mutually agreed-upon contract.
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby) Kurniadi, Novindah; Qomarudin, Heri
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7841

Abstract

Fenomena perdagangan perempuan (women trafficking) bagaikan “fenomena gunung es”. Kaum perempuan yang pada hakikatnya memiliki kedudukan tinggi serta pengaruh yang besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara seringkali dijadikan objek dominan dari sindikat mafia perdagangan orang (trafficking in persons). Modus operandinyapun bermacam-macam, mulai dari eksploitasi kekerasan seperti dipekerjakan sebagai pekerja seks (online atau biasa), Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis ,Data yang digunakan adalah data sekunder, Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif , Bahan hukum yang digunakan yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Hasil Penelitian yaitu: Faktor-faktor yang mempengaruhi human trafficking khususnya terhadap perempuan pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, Faktor perubahan lobalisasi dunia, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya.  Kendala dalam penanganan kasus human trafficking selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus eksploitasi seksual komersial pada media sosial.
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN NOMOR. 101/PID.B/2011/PN.PAREPARE) Tangkala, Andika Fauzi Rahmat; Qomarudin, Heri
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7845

Abstract

Pembunuhan dengan mutilasi merupakan perbuatan yang terbilang keji dimana pembunuhan ini dilakukan dengan diawali adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian dilanjutkan pemotongan terhadap tubuh korban mulai dari bagian kepala hingga keseluruhan tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk penghapusan jejak pembunuhan. Mutilasi jika dilihat dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur secara jelas sehingga dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku juga terkadang kurang tetap hal ini mengakibatkan adanya kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat jika pelaku tidak dihukum seberat-beratnya, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian Dalam KUHP perbuatan mutilasi merujuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana (Pasal 339 KUHP). Penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif subsideritas yaitu Kesatu Primair Melanggar Pasal 340 KUHPidana, Subsidiair Pasal 338 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 353 ayat 3 KUHPidana, Lebih Subsidiair Lagi Pasal 354 ayat 2 KUHPidana, Lebih-Lebih Subsidiair Pasal 351 ayat 3 KUHPidana, DAN Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana.
SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA Kusumastuti, Novicca Dewi; Qomarudin, Heri
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8201

Abstract

Tindak pidana prostitusi online ada perbedaan sanksi pidana antara mucikari dengan PSK, dari hasil pembahasan bahwa ada perbedaan antara sanksi pidana mucikari dengan PSK. Hal ini dapat dilihat KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (muncikari). Termasuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 12 (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.  Perbandingan penerapan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap prostitusi online dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan sanksi pidana di dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4.
Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Bisnis Kripto: Analisis terhadap Celah Regulasi dan Pengawasan Syahputra, Harry; Qomarudin, Heri; Suvinah, Suvinah
Postulat Vol 3 No 2 (2025): Vol. 3 No. 2 (2025): POSTULAT: Journal of Law
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v3i2.2140

Abstract

Crypto assets present a dualism as a financial technology innovation promising efficiency and economic potential, yet simultaneously opening new vulnerabilities to money laundering (ML) due to their decentralized and pseudo-anonymous nature. This phenomenon urges an analysis of the legal and supervisory framework in Indonesia. This study employs a qualitative approach with a normative juridical method, analyzing primary and secondary legislation as well as relevant literature. Primary data includes official government documents, while secondary data comprises books and scientific journals. The results indicate that ML modus operandi involving crypto in Indonesia includes techniques such as the use of nominees, unregulated VASPs, and potential exploitation of P2P transactions, as evidenced in actual cases. Although Indonesia has an AML/CFT legal framework (Law No. 8/2010) and updated sectoral regulations (POJK 27/2024) mandating KYC/CDD and the Travel Rule, the analysis identifies significant gaps. These gaps include limitations of primary laws in accommodating crypto specifics, challenges in implementing secondary regulations (Travel Rule, CDD effectiveness), technical difficulties in supervision and law enforcement (tracking anonymity, seizing digital assets), and gaps in implementing FATF international standards. The main conclusion is that the effectiveness of preventing and combating crypto ML requires strengthening adaptive regulations, enhancing institutional capacity, optimizing supervisory technology, and reinforcing domestic and international cooperation. Recommendations include regulatory harmonization, revision of relevant laws, continuous evaluation of POJK 27/2024, enhancement of technical and human resource capacities, strengthening inter-agency coordination, and developing risk mitigation strategies for P2P and unhosted wallets.
Tindak Pidana dalam Pengedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Kemala, Anyelir Puspa; Ahaddin, Fadhil; Qomarudin, Heri; Dharmasetya, Lani
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1458

Abstract

Dalam era modern, keindahan dan penampilan memiliki nilai penting dalam budaya sosial. Pasar kosmetik yang beragam mencerminkan tuntutan konsumen akan produk kecantikan. Namun, pengawasan terhadap produk kosmetik impor masih kurang, menyebabkan produk berbahaya beredar. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi perjanjian World Trade Organization (WTO) menghadapi tantangan dalam pengawasan produk kosmetik asing yang masuk ke pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi. Tinjauan literatur melibatkan literasi hukum yang penting dalam memahami norma-norma hukum terkait. Keselamatan produk kosmetik menjadi aspek utama yang harus diperhatikan oleh konsumen. Produk kosmetik harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan harus memiliki sertifikat halal. Bahan berbahaya tidak boleh ada dalam produk kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengawasi produk kosmetik sebelum dan setelah dipasarkan. Pengawasan ini mencakup evaluasi keamanan produk dan inspeksi di tempat penjualan. UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan peraturan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan produk di pasaran aman.
Co-Authors Ahaddin, Fadhil Dharmasetya, Lani Kemala, Anyelir Puspa Kurniadi, Novindah Kusumastuti, Novicca Dewi Meutuah, Ratu Suvinah, Suvinah Syahputra, Harry Tangkala, Andika Fauzi Rahmat